Schoolmedia News Jakarta = Langit di atas Nusa Tenggara Timur tampak lebih pucat dari biasanya. Hingga Maret 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sekitar 7 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah resmi mengetuk pintu musim kemarau. Namun, ini bukan sekadar siklus tahunan biasa. Bayang-bayang fenomena "Godzilla El Nino"—istilah untuk anomali cuaca dengan intensitas panas yang luar biasa—kini mengancam stabilitas pangan nasional.
Prediksi BMKG menunjukkan gelombang kekeringan akan menyapu sebagian besar wilayah Indonesia pada April hingga Juni mendatang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam analisis terbarunya mengklasifikasikan ancaman ini ke dalam tiga kategori mengerikan: sedang, berat, hingga ekstrem.
"Ketika Godzilla El Nino terjadi, kondisi kekeringan menjadi jauh lebih ekstrem. Dampaknya langsung menghantam urat nadi kehidupan: krisis air bersih, gagal panen, dan puncaknya adalah krisis pangan," ujar Musdalifah, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional WALHI.
Peta Kerentanan
Analisis WALHI menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan sebagai wilayah di garis depan yang paling rentan. Di wilayah-wilayah ini, penurunan curah hujan bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahaya bagi para petani yang menggantungkan hidup pada langit.
Sejarah mencatat betapa brutalnya dampak El Nino bagi Indonesia. Pada periode 1997/1998, fenomena serupa memicu penurunan produksi padi hingga 6 persen dibandingkan tahun 1996. Krisis itu tak hanya mengosongkan lumbung, tetapi juga menyulut sumbu ledak harga pangan yang memperparah krisis ekonomi nasional saat itu.
Luka lama tersebut kembali menganga pada 2024. Data menunjukkan produksi beras merosot tajam sebesar 2,28 juta ton pada periode Januari-April—sebuah kontraksi sebesar 17,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kini, dengan "Godzilla" yang siap menerjang pada pertengahan 2026, risiko keruntuhan produksi pangan menjadi ancaman yang nyata dan mendesak.
Ketergantungan Impor
Di balik ancaman iklim, WALHI menyoroti kerentanan sistemik pada manajemen pangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Maret 2025 saja sudah menunjukkan Indonesia mengimpor hingga 13.629 ton komoditas pangan. Angka ini dianggap sebagai ironi bagi negara agraris.
Musdalifah menuding "paradigma pembangunan ekstraktif" sebagai biang kerok rapuhnya ketahanan pangan. Ia melihat adanya tren sistematis dalam pengalihan fungsi lahan pertanian produktif menjadi perkebunan monokultur, infrastruktur, hingga mega proyek investasi.
"Pembangunan hari ini mengabaikan wilayah kelola rakyat. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan sumber pangan utama justru dikonversi untuk kepentingan investasi. Padahal, wilayah-wilayah itulah benteng terakhir kita saat bencana iklim melanda," tegas Musdalifah.
Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional, sebenarnya telah mencoba memasang sabuk pengaman. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, otoritas mengklaim telah menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 4,6 juta ton per hari untuk meredam dampak El Nino. Namun, bagi WALHI, urusan perut bukan sekadar soal tumpukan beras di gudang pemerintah.
Hak Atas Pangan
Kritik tajam diarahkan pada aspek jangkauan. Menurut perempuan yang akrab disapa Ifha ini, pemenuhan hak atas pangan yang dijamin undang-undang harus memastikan bahwa masyarakat kelas ekonomi bawah mampu mengaksesnya.
"Tidak hanya bicara soal ketersediaan. Negara harus memastikan sejauh mana masyarakat miskin dapat menjangkau harga pangan tersebut, serta memastikan kelayakannya untuk dikonsumsi," tambahnya.
Pandangan ini sejalan dengan mandat Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB. Hak atas pangan dianggap terwujud jika setiap individu memiliki akses fisik dan ekonomi sepanjang waktu. Sesuai Pasal 11 ayat (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, negara memiliki kewajiban mutlak untuk mengambil tindakan preventif guna mengurangi kelaparan, bahkan di tengah bencana alam sekalipun.
Kini, dengan El Nino yang mulai memanaskan suhu politik dan sosial, pemerintah dituntut tidak hanya siaga dengan stok impor, tetapi juga melindungi lahan produktif yang tersisa. Tanpa perubahan paradigma dari eksploitatif menuju protektif, "Godzilla" kali ini mungkin akan meninggalkan jejak kelaparan yang lebih dalam dari sejarah sebelumnya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar