Schoolmedia News Jakarta = Perayaan Hari Lahir ke-80 Muslimat NU di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (11/4/2026), menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional. Selain mempertegas posisinya dalam diplomasi perdamaian global, organisasi perempuan terbesar di Indonesia ini juga menyoroti komitmennya pada akses keadilan bagi kelompok rentan serta peningkatan mutu pendidikan anak usia dini melalui ribuan satuan pendidikan di bawah naungannya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menggarisbawahi pentingnya kehadiran paralegal bentukan Muslimat NU sebagai jawaban atas hambatan akses keadilan yang selama ini dialami perempuan dan anak di tingkat komunitas. Menurut Arifah, para kader Muslimat NU memiliki keunggulan komparatif karena mampu menyentuh lapisan masyarakat paling bawah dengan pendekatan yang humanis.
"Paralegal Muslimat NU hadir sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, menjadi pintu awal akses keadilan melalui pendampingan berperspektif korban. Mereka memastikan hak-hak perempuan dan anak dapat dipahami dan diperjuangkan secara bermartabat," ujar Arifah di hadapan ribuan kader yang memadati lokasi acara.
Ia menambahkan bahwa peran ini melampaui tugas hukum semata. Dengan memadukan nilai keagamaan, empati, dan kearifan lokal, para paralegal ini diharapkan menjadi jembatan sosial yang efektif dalam menangani kasus kekerasan dan diskriminasi. "Pendekatan ini sangat krusial agar korban merasa terlindungi, bukan justru terstigma," tambahnya.
Pilar Pendidikan Anak
Selain aspek hukum, kontribusi Muslimat NU dalam mencetak generasi masa depan melalui jalur pendidikan formal menjadi sorotan utama. Direktorat Pendidikan Anak Usia Din (PAUD) Kementerian Pendidikan menyuarakan apresiasi mendalam atas kemitraan yang telah terjalin selama puluhan tahun. Muslimat NU dinilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak di pelosok negeri.
Berdasarkan data organisasi, Muslimat NU saat ini mengelola sedikitnya 9.800 lembaga satuan PAUD, yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) Muslimat NU, kelompok bermain, hingga tempat penitipan anak. Jejaring pendidikan yang masif ini menjadi tulang punggung dalam upaya peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PAUD nasional.
"Kami berterima kasih atas dedikasi Muslimat NU yang tanpa henti meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD. Kehadiran ribuan lembaga ini memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan fondasi karakter yang kuat berbasis nilai keagamaan yang inklusif sejak usia dini," demikian pernyataan tertulis dari Direktorat PAUD.
Terkait hal tersebut, Arifah Fauzi mengingatkan bahwa perempuan adalah pendidik pertama dalam keluarga. Ia mendorong seluruh kader untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah gempuran krisis global dan disrupsi digital. Literasi digital dan kemandirian ekonomi keluarga berbasis keuangan syariah menjadi agenda mendesak yang harus diperkuat oleh Muslimat NU.
Kepastian Hukum dan Paradigma Preventif
Senada dengan Menteri PPPA, Gubernur Jawa Tengah Komjen (Purn) Ahmad Luthfi menilai peran Muslimat NU telah menjadi kepanjangan tangan keadilan di akar rumput. Kontribusi nyata tersebut turut membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum sebagai fondasi pembangunan di daerah.
Luthfi mengapresiasi pelantikan para paralegal Muslimat NU sebagai langkah strategis yang sejalan dengan paradigma hukum modern. "Negara kini tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman atau punishment, melainkan mengedepankan upaya pencegahan dan pendampingan yang humanis, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa pendekatan damai dan berbasis musyawarah adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Ia berharap para paralegal tidak hanya cakap secara teknis hukum, tetapi juga mampu menjadi mediator dalam konflik sosial di masyarakat.
Rekor MURI dan Diplomasi Global
Peringatan Harlah ke-80 ini juga diwarnai dengan pencapaian prestisius berupa pemecahan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Muslimat NU dinobatkan sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan dengan jumlah profesor perempuan terbanyak di Indonesia. Pencapaian ini menegaskan bahwa organisasi ini memiliki basis intelektual yang kuat untuk mendukung kebijakan publik.
Di sisi ekonomi, PP Muslimat NU melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses keuangan syariah yang berkelanjutan bagi para anggota di seluruh daerah.
Tak hanya di level domestik, Muslimat NU menunjukkan taringnya di panggung internasional dengan menyampaikan sembilan poin seruan kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Seruan ini merupakan bagian dari gerakan perempuan internasional untuk mendorong perdamaian dunia melalui diplomasi yang lebih interaktif dan berkualitas. Momentum Harlah ke-80 ini pun menjadi penanda bahwa Muslimat NU terus bertransformasi menjadi aktor strategis yang menjembatani kepentingan umat, negara, dan kemanusiaan universal.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar