Schoolmedia News Jakarta = Investasi pada pengembangan anak usia dini bukan lagi sekadar agenda sosial, melainkan strategi ekonomi jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia di kancah global. Dengan populasi sekitar 31 juta anak usia dini (rentang usia 0 hingga 6 tahun), Indonesia menghadapi momentum krusial untuk memastikan kelompok ini mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus demi mewujudkan visi Generasi Emas 2045.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi panel Executive Roundtable: Catalyzing an ECED Collaborative for Indonesia yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation di Jakarta, Selasa (31/3/2026). Pertemuan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, lembaga filantropi, hingga sektor swasta untuk menyelaraskan langkah dalam memperkuat ekosistem Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan bahwa pembangunan kualitas manusia harus dimulai dari titik paling hulu, yakni fase awal kehidupan. Menurut dia, pendekatan parsial atau sektoral yang selama ini berjalan sudah tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas tantangan zaman.
“Upaya peningkatan kualitas anak tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas sektor, mulai dari pengasuhan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan. Jika kita serius membangun masa depan Indonesia, maka kita harus serius berinvestasi pada fase awal kehidupan anak,†ujar Veronica.
Fondasi Strategis
Pentingnya intervensi pada usia dini didasarkan pada fakta biologis bahwa hingga 90 persen perkembangan otak manusia terjadi sebelum usia lima tahun. Fase ini merupakan masa keemasan (golden age) yang tidak akan terulang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem layanan bagi anak di Indonesia masih sering mengalami fragmentasi.
Veronica menyoroti bahwa anak tumbuh dalam sebuah ekosistem yang saling terhubung, mencakup keluarga, komunitas, hingga kebijakan makro. Dalam ekosistem ini, terdapat lima pilar utama yang harus berjalan beriringan: hak sipil, pengasuhan, kesehatan dan gizi, pendidikan, serta perlindungan.
“Kelima pilar tersebut harus diperkuat secara bersamaan agar perkembangan anak dapat optimal. Ketika satu pilar lemah, maka seluruh perkembangan anak ikut terdampak,†tegasnya. Ia menambahkan bahwa kelemahan pada salah satu aspek, misalnya gizi, akan langsung melumpuhkan potensi pendidikan dan kecerdasan kognitif anak di masa depan.
Lebih lanjut, Veronica memperkenalkan konsep care economy atau ekonomi pengasuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem ini. Selama ini, beban pengasuhan yang mayoritas ditanggung perempuan sering kali dianggap sebagai pekerjaan domestik yang tak terlihat (invisible work) dan kurang mendapat dukungan sistemik. Padahal, kesejahteraan ekonomi dan rasa aman para ibu dan pengasuh sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
Sebagai contoh nyata, ia memaparkan inisiatif kebun komunitas. Program ini tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pertanian skala kecil, tetapi sebagai model penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat akar rumput. Dengan ekonomi keluarga yang lebih stabil dan ketersediaan gizi yang terjaga dari hasil kebun, anak-anak mendapatkan ruang aman dan nutrisi yang layak untuk bertumbuh.
Tantangan Generasi Emas
Visi Indonesia Emas 2045 hanya berjarak kurang dari dua dekade lagi. Anak-anak yang saat ini berada di usia PAUD akan menjadi tenaga kerja produktif, pemimpin, dan penggerak ekonomi pada saat Indonesia merayakan seratus tahun kemerdekaannya. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap 31 juta anak usia dini menjadi harga mati.
CEO Tanoto Foundation, Benny Lee, dalam kesempatan yang sama memaparkan data yang menjadi peringatan bagi semua pihak. Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih bergelut dengan angka malnutrisi yang signifikan. Saat ini, hampir satu dari lima anak di Indonesia masih mengalami stunting.
“Kondisi ini membuat banyak anak masuk ke jenjang sekolah dasar tanpa kesiapan kognitif dan sosial yang memadai,†kata Benny. Selain masalah gizi, rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti imunisasi lengkap dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas masih menjadi hambatan besar.
Tanpa adanya intervensi kolaboratif yang masif, dikhawatirkan kesenjangan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dibandingkan negara lain akan semakin melebar. Benny menekankan bahwa 31 juta anak tersebut adalah penentu daya saing global Indonesia. Memberikan mereka akses kesehatan dan pendidikan yang setara bukan hanya soal keadilan sosial, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa depan.
Aksi Kolaboratif
Pertemuan Executive Roundtable ini bertujuan untuk mengatalisasi kolaborasi lintas pihak agar investasi pada PAUD tidak bergerak sendiri-sendiri. Selama ini, anggaran dan program tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, serta inisiatif swasta yang sering kali tumpang tindih atau justru meninggalkan celah di wilayah-wilayah tertentu.
Veronica Tan mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, hingga lembaga filantropi, untuk menyatukan visi dalam membangun ekosistem yang solid. Fokus utama harus diarahkan pada penguatan pengasuhan, pemenuhan gizi kronis, ketahanan keluarga, dan penciptaan lingkungan yang aman bagi anak.
“Masa depan anak Indonesia hanya dapat diwujudkan melalui aksi bersama yang terintegrasi,†pungkasnya.
Pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan dapat terus menyempurnakan regulasi yang mendukung integrasi layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), yang menyatukan aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak dalam satu pintu layanan. Dengan demikian, target untuk mencetak generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter pada tahun 2045 bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari investasi yang ditanam dengan cermat sejak hari ini.
Tim SchoolmediaÂ
Tinggalkan Komentar