Menakar Efektivitas Insentif Fiskal dalam Percepatan Penurunan Stunting

Schoolmedia News JAKARTA â€” Pemerintah mencatatkan capaian krusial dalam peta jalan kesehatan nasional. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, prevalensi tengkes atau stunting di Indonesia berhasil ditekan hingga ke bawah ambang batas 20 persen. Pengumuman ini menjadi sinyal positif di tengah ambisi besar pemerintah mengejar target prevalensi 14 persen pada tahun 2029.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11/2025), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 berada di angka 19,8 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang konsisten jika dibandingkan dengan data tahun 2013 yang kala itu masih bertengger di angka 37 persen.

"Hari ini kita melihat hasil dari kerja keras sepuluh tahun terakhir. Alhamdulillah, prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Ini adalah pertama kalinya angka kita berada di bawah 20 persen, sebuah angka psikologis yang penting menurut standar organisasi kesehatan dunia," ujar Budi Gunadi di hadapan para kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga.

Meski demikian, Menkes menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah garis finis. Pemerintah mematok target yang jauh lebih agresif dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai itu, Kemenkes fokus pada dua intervensi spesifik yang dinilai paling berdampak: menjaga kesehatan ibu hamil agar terhindar dari anemia dan memastikan asupan protein hewani bagi balita, terutama pada kelompok usia 12–24 bulan.

Menurut Budi, lonjakan angka stunting sering kali terjadi justru setelah anak melewati masa pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. "Masalahnya seringkali ada pada ibu. Kita ingin memastikan ibu tidak kurang gizi dan tidak anemia. Setelah lahir, anak-anak harus mendapat makanan tambahan dengan cukup protein hewani. Telur, ikan, atau daging adalah kunci, bukan sekadar karbohidrat," tambahnya.

Insentif dan Kolaborasi

Sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus pemacu semangat di tingkat tapak, pemerintah memberikan insentif fiskal kepada 50 kabupaten/kota yang dinilai paling progresif dalam menurunkan angka stunting. Langkah ini diambil sebagai pengakuan atas inovasi daerah dalam menggerakkan sumber daya lokal guna intervensi gizi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang hadir memberikan pengarahan, secara khusus menyoroti performa Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penurunan prevalensi paling signifikan pada tahun 2024, yakni sebesar 5,8 persen.

"Jawa Barat adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas sektor bisa membuahkan hasil. Penurunan 5,8 persen itu angka yang sangat besar untuk ukuran provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia," kata Wapres Gibran.

Wapres menekankan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta seluruh elemen, mulai dari kader Posyandu hingga ibu-ibu PKK, untuk tetap menjadi garda terdepan. "Program ini harus kita keroyok bersama. Kuncinya adalah sinergi antara pusat dan daerah. Kita berhasil menekan angka ini sehingga terdapat sekitar 377.000 anak yang terselamatkan dari risiko stunting dibandingkan tahun lalu," tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menyoroti aspek tata kelola dan akurasi data. Menurutnya, keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kedisiplinan eksekusi program. "Rekomendasi dari Rakornas ini harus aplikatif. Siapa mengerjakan apa, di mana, kapan, dan berapa biayanya harus presisi. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif yang tidak menyentuh mulut bayi," tutur Wihaji.

Tantangan di Tingkat Tapak

Kendati angka nasional menunjukkan tren menurun, tantangan di tingkat daerah tetap kompleks. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mencatat bahwa peran kepala daerah adalah variabel penentu. Kepala daerah yang lincah berkolaborasi, dari langkah preventif hingga kuratif, cenderung lebih berhasil menekan angka stunting.

"Kepala daerah harus mampu memobilisasi camat dan kepala desa. Kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat juga penting untuk memperkuat pendanaan di luar APBD," ujar Bima Arya.

Pemerintah menyadari bahwa menurunkan angka dari 19,8 persen menuju 14 persen dalam lima tahun bukanlah perkara mudah. Seringkali, sisa angka prevalensi berada di daerah-daerah dengan karakteristik geografis sulit, akses air bersih yang minim, serta tingkat kemiskinan ekstrem.

Intervensi sensitif, seperti penyediaan sanitasi dan air minum layak, diperkirakan akan mengambil porsi lebih besar dalam strategi nasional ke depan. Sebab, gizi yang baik tidak akan terserap optimal jika anak terus-menerus mengalami infeksi akibat lingkungan yang tidak sehat.

Dengan pemberian insentif fiskal kepada 50 daerah berprestasi ini, pemerintah berharap muncul kompetisi sehat antarwilayah. Harapannya, praktik baik dari Jawa Barat atau daerah penerima insentif lainnya dapat direplikasi secara nasional guna memastikan generasi emas 2045 bebas dari beban pertumbuhan yang terhambat.

Di Balik Angka Fakta Yang Sesungguhnya

Dibalik optimisme yang digaungkan di Gedung Kemenkes, terdapat beberapa catatan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius:

1. Metodologi dan Integritas Data: Penurunan tajam di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat (5,8 persen dalam setahun), sering kali mengundang tanya di kalangan akademisi. Mengingat stunting adalah masalah kronis yang berkaitan dengan struktur ekonomi dan pola asuh menahun, penurunan drastis dalam waktu singkat perlu divalidasi dengan data pembanding, seperti survei kesehatan independen, untuk memastikan tidak ada tekanan politik demi mendapatkan insentif fiskal.

2. Kualitas Anggaran: Anggaran stunting yang tersebar di belasan kementerian/lembaga masih rawan tumpang tindih. Tantangannya tetap sama: memastikan dana dialokasikan untuk intervensi langsung (seperti pemberian telur dan daging) daripada sekadar rapat koordinasi atau sosialisasi yang bersifat seremonial.

3. Aksesibilitas Pangan: Fokus Menkes pada protein hewani akan berbenturan dengan realita daya beli masyarakat. Di tengah fluktuasi harga pangan, keluarga miskin seringkali lebih memilih karbohidrat murah. Tanpa subsidi protein yang tepat sasaran, imbauan gizi hanya akan menjadi literasi tanpa eksekusi.

4. Sanitasi dan Kemiskinan: Stunting adalah muara dari kemiskinan. Selama akses air bersih di daerah terpencil masih di bawah 50 persen, intervensi medis berupa pemberian makanan tambahan hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Masalah infeksi berulang akibat sanitasi buruk tetap menjadi "pencuri" gizi yang utama.

   Tim Schoomedia