Schoolmedia News Jakarta = Penguatan pendidikan bermutu ditetapkan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan nasional, ketepatan alokasi anggaran, serta komitmen eksekusi di tingkat daerah guna memastikan layanan pendidikan tidak sekadar tersedia secara kuantitas, tetapi unggul secara kualitas.
Hal tersebut mengemuka dalam Panel Sesi I Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang digelar di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini menjadi krusial untuk menyelaraskan gerak kementerian dan lembaga dalam mengawal transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menjelaskan bahwa dalam peta jalan menuju 2045, pendidikan dan kesehatan diposisikan sebagai tujuan pembangunan yang melekat pada setiap warga negara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak mungkin diraih tanpa modal manusia yang kuat.
"Pendidikan merupakan kunci. Dalam jangka panjang, percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan trisula pembangunan yang solid: penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri," ujar Pungkas.
Intervensi Sejak Anak Usia DIni
Bappenas menyoroti bahwa kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari persoalan gizi dan stunting. Capaian pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kognitif anak sejak usia dini.
"Peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan perbaikan kesehatan dan gizi. Intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan menjadi kunci dalam meningkatkan Indeks Modal Manusia kita," tambah Pungkas.
Senada dengan hal tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp769,1 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Sudarto, menegaskan bahwa belanja pendidikan kini diarahkan pada sistem berbasis kinerja. Salah satu indikator keberhasilannya adalah daya serap lulusan di lapangan kerja.
"Kita tidak bisa hanya mengejar kuantitas. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh ekosistemnya, termasuk bagaimana sekolah dan kampus mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan global dan transformasi ekonomi," kata Sudarto.
Dana jumbo tersebut difokuskan pada tiga pilar utama:
Dukungan Peserta Didik: Termasuk program Makan Bergizi Gratis untuk menunjang daya fokus belajar.
Kesejahteraan Pendidik: Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen.
Infrastruktur: Renovasi sekolah, penguatan kampus, dan bantuan operasional yang lebih tepat sasaran.
Komitmen Pemerintah Daerah
Di tingkat pelaksana, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan bahwa pendidikan adalah urusan wajib pelayanan dasar. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Sugeng Hariyono, menegaskan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memprioritaskan pendidikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD.
"Kami memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara konsisten di daerah. Namun, yang terpenting bukan sekadar kepatuhan administratif atau pemenuhan alokasi anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat nyata pada kualitas layanan pendidikan di lapangan," ujar Sugeng.
Meski indikator pendidikan menunjukkan tren peningkatan dalam satu dekade terakhir, tantangan disparitas kualitas antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah. Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkecil celah tersebut melalui integrasi data dan perencanaan yang lebih presisi antara pusat dan daerah.
Tim Schoolmedia
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar