Schoolmedia News Jakarta = Pemerintah resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas konsumsi domestik menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini mencakup pemberian diskon tarif transportasi massal, fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara dan karyawan swasta, hingga penebalan bantuan sosial pangan guna menjaga bantalan ekonomi masyarakat kelas bawah.
Peluncuran paket kebijakan tersebut dilakukan di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa stimulus ini dirancang untuk memitigasi risiko inflasi musiman sekaligus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2025 tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan. Pemerintah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN maupun non-APBN khusus untuk stimulus transportasi.
"Kebijakan ini tidak hanya untuk menunjang mobilitas masyarakat saat hari raya keagamaan, tetapi juga untuk memastikan mesin pertumbuhan ekonomi tetap bergerak, terutama di sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga," ujar Airlangga.
Diskon di Semua Lini
Pemerintah menyadari bahwa biaya logistik dan transportasi menjadi komponen krusial yang kerap memicu kenaikan harga saat Lebaran. Oleh karena itu, melalui Paket Stimulus I-2026, diberikan diskon tarif yang signifikan di berbagai moda transportasi untuk perjalanan periode Maret hingga awal April 2026.
Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket dengan periode perjalanan 14–29 Maret 2026. Target penumpang yang disasar mencapai 1,2 juta orang. Langkah serupa dilakukan pada angkutan udara kelas ekonomi domestik dengan potongan harga 17–18 persen untuk periode yang sama, dengan target mencapai 3,3 juta penumpang.
Di sektor laut, diskon 30 persen dari tarif dasar diberlakukan mulai 11 Maret hingga 5 April 2026. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan di titik penyeberangan, pemerintah memberikan kebijakan diskon 100 persen untuk jasa kepelabuhanan (tarif jasa pelabuhan digratiskan) bagi angkutan penyeberangan pada 12–31 Maret 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mencakup 2,4 juta penumpang dan 945.000 unit kendaraan.
Pemberian stimulus ini berpijak pada data mobilitas tahun sebelumnya. Pada Idul Fitri 2025, pergerakan masyarakat mencapai 154,62 juta orang. Tingginya mobilitas tersebut terbukti linear dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 1,41 juta orang dan wisatawan nusantara sebanyak 105,98 juta orang pada pengujung tahun lalu.
Fleksibilitas Kerja
Selain intervensi harga, pemerintah juga memperkenalkan strategi manajemen beban kerja untuk mengurai puncak arus mudik (peak season). Skema Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) akan diberlakukan selama lima hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta.
Jadwal kerja fleksibel ini jatuh pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. "Penerapan FWA bagi ASN akan diatur melalui Surat Edaran Menteri PAN RB, sedangkan untuk sektor swasta akan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Airlangga.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai upaya modernisasi birokrasi sekaligus solusi pragmatis untuk menekan kemacetan parah di jalur trans-nasional. Dengan memberikan fleksibilitas waktu, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk mengatur jadwal kepulangan tanpa harus menumpuk di satu waktu yang sama.
Bantalan Sosial
Menyadari potensi kenaikan harga pangan pokok (volatilitas harga pangan) selama Ramadhan, pemerintah juga mengucurkan bantuan sosial pangan senilai Rp11,92 triliun. Bantuan ini ditujukan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 hingga 4 dalam data kesejahteraan sosial.
Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Penyaluran untuk bulan Maret dan April akan dilakukan sekaligus di depan guna memastikan ketersediaan stok di tingkat rumah tangga sebelum memasuki bulan puasa.
"Kami meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran logistik di lapangan. Bantuan pangan ini harus sampai tepat waktu agar daya beli masyarakat di lapisan terbawah tidak tergerus," tegas Airlangga.
Upaya komprehensif ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam menjaga tren positif ekonomi nasional. Dengan mengombinasikan insentif mobilitas, manajemen waktu kerja, dan bantuan sosial, pemerintah berharap perayaan Idul Fitri 2026 dapat menjadi penggerak ekonomi daerah yang signifikan sekaligus menjaga inflasi tetap dalam sasaran target.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar