Piring Penuh Gizi, Tas Kosong Melompong: Di Balik Gemerlap MBG dan Protas Pendidikan

Schoolmedia News Bogor = Matahari di Kabupaten Bogor baru saja meninggi ketika rombongan mobil hitam menteri membelah jalanan berliku menuju kaki perbukitan Babakan Madang. Di SMP Negeri 2 dan SD Negeri Bojongkoneng 02, spanduk penyambutan berkibar rapi. Hari itu, Februari 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, datang dengan satu agenda besar: memamerkan duet maut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Revitalisasi Sekolah.

Di SMPN 2 Babakan Madang, Mu’ti menyaksikan bagaimana 480 murid kini tak lagi harus berdesakan di ruang pengap. Rehabilitasi tiga ruang kelas dan fasilitas toilet baru menjadi etalase keberhasilan. Pun di SDN Bojongkoneng 02, Kepala Sekolah Ade Irma Suryani tak henti mengucap syukur atas perbaikan atap bocor dan lantai pecah. "Alhamdulillah, anak-anak lebih bahagia," ujar Ade Irma sembari mendampingi sang Menteri yang sibuk memberi petuah kepada siswa kelas VI agar tetap gembira menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Namun, di balik denting sendok dan tawa di Bogor, ada sunyi yang menyayat dari ujung timur Nusantara yang membongkar ironi besar kebijakan ini.

Saat Abdul Mu’ti mengingatkan siswa di Bogor untuk "mengurangi makanan instan," seorang siswa di Ngada, NTT, justru tak lagi bisa mengecap rasa nasi. Ia memilih mengakhiri hidupnya karena rasa malu yang tak tertanggung: orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pena.

Ironisnya, harga satu set alat tulis yang membuat nyawa itu melayang nyaris setara dengan satu porsi makan siang yang dibagikan pemerintah setiap hari—sekitar Rp15.000. Tragedi ini menjadi bahan perenungan pahit. Negara hadir menyuapkan makanan ke mulut siswa, namun abai terhadap "alat perang" mereka di meja belajar.

Kritik Tajam Untuk MBG

Kritik tajam pun menghantam skema MBG yang bersifat terpusat. Muncul desakan agar anggaran Rp15.000 per porsi tersebut sebaiknya diberikan langsung kepada orang tua melalui skema bantuan tunai bersyarat. Dengan dikelola orang tua, menu makan bisa disesuaikan dengan kebutuhan gizi lokal yang seringkali lebih murah dan segar, sementara sisa anggarannya bisa digunakan untuk membeli pena, buku, atau sepatu—hal-hal dasar yang justru gagal disediakan oleh Program Revitalisasi yang hanya menyentuh fisik bangunan.

Analisis data terhadap APBN 2026 menunjukkan ketimpangan yang mengerikan. Dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun, hampir separuhnya—sekitar Rp335 triliun atau 44%—terserap untuk program MBG. Bandingkan dengan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional yang hanya dipatok sebesar Rp64,3 triliun

Data di atas menunjukkan bahwa negara lebih memprioritaskan "urusan perut" melalui skema katering daripada memperkuat daya beli alat tulis siswa (PIP) atau mendukung operasional sekolah (BOS). Biaya operasional MBG pun menjadi sorotan: dari Rp15.000 per porsi, hanya sekitar Rp10.000 yang benar-benar menjadi bahan baku makanan. Sisanya? Menguap untuk biaya sewa alat, ompreng, distribusi, hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bukan hanya soal prioritas, MBG juga menjadi "bayi raksasa" yang rawan praktik lancung. Hasil penelitian sejumlah lembaga pemantau korupsi memperingatkan bahwa sentralisasi pengadaan melalui 30.000 SPPG dan vendor katering adalah magnet bagi para pemburu rente.

"Skema katering massal sangat rentan terhadap mark-up harga dan penurunan kualitas bahan baku. Pemotongan Rp500 saja per porsi, dikali jutaan siswa, adalah angka yang fantastis untuk dikorupsi," ungkap seorang peneliti senior antikorupsi.

Di lapangan, aroma nepotisme dalam penunjukan vendor mulai tercium. Perusahaan yang berafiliasi dengan penguasa lokal cenderung mendapat karpet merah, sementara pengawasan terhadap kandungan gizi yang "katanya" Rp15.000 itu sangat lemah. Hal inilah yang mendasari kritik bahwa jika dana tersebut diserahkan kepada orang tua (lewat akun digital atau bantuan langsung), risiko korupsi birokrasi bisa ditekan, dan ekonomi kerakyatan di pasar-pasar tradisional akan lebih hidup.

Etalase Politik 

Mendikdasmen Abdul Mu’ti boleh saja bangga dengan bangunan baru di Bogor. Namun, selama kebijakan pendidikan masih terjebak pada proyek fisik dan pengadaan makanan yang sentralistik, kisah pilu dari Ngada akan terus menghantui.

Negara tidak bisa hanya menyediakan piring yang penuh gizi jika tas siswa tetap kosong melompong. Revitalisasi sekolah seharusnya bukan hanya soal mengecat tembok, tapi memastikan tidak ada lagi anak yang harus memilih antara membeli pena atau tetap hidup.