Schoolmedia News Jakarta = Istana Negara kembali menjadi saksi bisu pergeseran konfigurasi kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Pada Kamis (5/2/2026), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di balik seremoni yang khidmat, pelantikan ini membawa beban skeptisisme publik terkait netralitas pengawal konstitusi dan kompetensi pengelola bendahara negara.
Adies Kadir, yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan Komisi III DPR dari fraksi partai pendukung pemerintah, kini duduk sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026.
Dalam sumpahnya, Adies berjanji untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Namun, rekam jejaknya sebagai politisi aktif memicu kekhawatiran akan terjadinya "benturan kepentingan" di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga yang kerap menguji produk hukum buatan DPR, kehadiran mantan aktor legislatif di kursi hakim dikhawatirkan akan mengaburkan batas antara kepentingan politik dan keadilan konstitusional.
"Ujian pertama Adies adalah membuktikan bahwa jubah hakimnya tidak berwarna partai," ujar seorang peneliti senior dari lembaga swadaya masyarakat bidang hukum yang memantau pelantikan tersebut.
Kapasitas dan Beban Fiskal
Di sisi lain, pelantikan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) melalui Keppres Nomor 3/M Tahun 2026 juga melahirkan tanda tanya. Di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi yang agresif dan pengelolaan utang luar negeri yang kompleks, sosok Wamenkeu dituntut memiliki kapasitas teknokratis yang melampaui sekadar manajerial.
Beberapa kalangan menilai Juda belum memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam kebijakan fiskal strategis untuk mendampingi Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan benteng pertahanan ekonomi negara yang memerlukan jam terbang tinggi dalam menghadapi volatilitas pasar global.
Saat memimpin pengambilan sumpah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya etika jabatan dan tanggung jawab penuh. "Bahwa saya akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Juda mengikuti dikte Presiden.
Konsolidasi di Tengah Kritik
Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran petinggi keamanan, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Kehadiran lengkap para menteri Kabinet Merah Putih menunjukkan soliditas dukungan politik terhadap langkah Presiden.
Namun, pengisian jabatan strategis ini menyisakan catatan penting bagi demokrasi. Pengangkatan pejabat yang dianggap kontroversial atau kurang kompeten berisiko memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara. MK kini dipertanyakan independensinya, sementara Kementerian Keuangan dipertaruhkan kredibilitas fiskalnya.
Kini, bola panas ada di tangan kedua pejabat baru tersebut. Publik menanti apakah mereka akan bekerja demi kepentingan publik luas atau sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan kekuasaan yang menunjuknya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar