Schoolmedia News Jakarta = Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menjangkau anak-anak dari kalangan paling tertinggal di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan manifestasi dari keberanian negara untuk mengubah nasib anak bangsa secara fundamental.
Dalam peresmian yang berlangsung di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Presiden menekankan bahwa sekolah berasrama ini didedikasikan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem.
"Sekolah berasrama ini untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal," ujar Presiden Prabowo di hadapan para undangan dan calon peserta didik. Menurutnya, peresmian ini adalah hasil dari keberanian negara mengambil langkah nyata bagi kebutuhan mendesak rakyat kecil.
Kurikulum dan Kualitas Guru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang turut mendampingi Presiden, menyatakan dukungannya terhadap Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) ini. Kemendikdasmen bertanggung jawab penuh dalam memastikan aspek akademik berjalan optimal, mulai dari penyediaan kurikulum hingga penyiapan skema tenaga pendidik.
“Bisa kita lihat bagaimana Sekolah Rakyat terselenggara dengan baik dan benar-benar memberi manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,†ujar Abdul Mu'ti. Ia memastikan bahwa meskipun targetnya adalah masyarakat rentan, standar akademik tetap terjaga dan sesuai dengan kurikulum pemerintah.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah kurikulum multi-entry dan multi-exit. Skema ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menjawab kebutuhan siswa yang memiliki latar belakang beragam, termasuk mereka yang sempat putus sekolah.
Untuk menopang kurikulum tersebut, Kemendikdasmen telah menyiapkan guru-guru yang dibekali pelatihan khusus. Sebagian besar tenaga pendidik merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang siap diterjunkan langsung ke lapangan. Selain itu, penguatan kapasitas kepala sekolah juga dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Sosial guna memberikan pendekatan yang lebih humanis dan tepat sasaran.
Lebih Dari Sekadar Ruang Kelas
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan konsep asrama, peserta didik tidak hanya mendapatkan akses ilmu pengetahuan, tetapi juga jaminan nutrisi, keamanan lingkungan, dan pendidikan karakter yang intensif.
Menteri Mu’ti menegaskan bahwa sekolah ini adalah ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri yang sebelumnya terkubur oleh keterbatasan ekonomi. "Ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang hebat," tambahnya.
Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal. Dengan integrasi bersama sekolah umum di bawah kewenangan kementerian, penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan bersifat berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas setara dengan pendidikan reguler.
Secara teoritis, model sekolah berasrama bagi kelompok rentan memberikan tiga manfaat utama:
Stabilitas Lingkungan: Menghilangkan hambatan geografis dan ekonomi yang sering membuat anak putus sekolah.
Pendidikan Terpersonalisasi: Melalui kurikulum multi-entry, siswa yang tertinggal secara usia atau kompetensi dapat mengejar ketertinggalannya tanpa merasa terintimidasi.
Mobilitas Sosial: Memberikan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, sehingga lulusannya memiliki daya tawar untuk memperbaiki ekonomi keluarga.
Meskipun Program Sekolah Rakyat membawa angin segar, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan agar program ini tidak sekadar menjadi proyek seremonial:
1. Keberlanjutan Anggaran dan Operasional Sekolah berasrama membutuhkan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah biasa (biaya makan, asrama, kesehatan, dan pengasuhan). Pemerintah harus menjamin bahwa anggaran ini tidak hanya tersedia di awal masa jabatan, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang agar tidak terjadi mangkraknya fasilitas di masa depan.
2. Standarisasi Kualitas di Seluruh Wilayah Ada risiko terjadinya disparitas kualitas antara Sekolah Rakyat di perkotaan dan di daerah terpencil. Sinkronisasi antara Kemendikdasmen dan kementerian terkait (seperti Kemensos) harus dipastikan tanpa tumpang tindih birokrasi yang justru menghambat distribusi logistik dan tenaga pengajar.
3. Integrasi Pasca-Lulus Manfaat besar program ini akan teruji saat peserta didik lulus. Apakah ijazah mereka diakui sepenuhnya di dunia kerja atau jenjang pendidikan lebih tinggi? Tanpa link and match yang kuat dengan industri atau beasiswa lanjutan, Sekolah Rakyat hanya akan menunda pengangguran alih-alih memutus kemiskinan.
4. Tantangan Psikososial Mendidik anak-anak dari latar belakang trauma kemiskinan atau putus sekolah memerlukan pendekatan pedagogi yang jauh lebih kompleks daripada sekolah biasa. Pelatihan guru tidak boleh hanya fokus pada kurikulum akademik, tetapi juga pada kesehatan mental dan konseling sosial.
Program Sekolah Rakyat adalah pertaruhan besar pemerintah dalam investasi sumber daya manusia. Jika dikelola dengan transparansi dan inovasi berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi "jalan pintas" yang efektif menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa pengawasan ketat, keberanian negara ini bisa terbentur pada tembok klasik efisiensi birokrasi.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar