Schoolmedia News Jakarta --- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menekankan pemerintah sangat serius dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stranas Stunting).
Target penurunan prevalensi stuntingdi Indonesia selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu penghapusan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030.
“Stunting merupakan masalah multisektoral yang penyebabnya langsung maupun tidak langsung. Meskipun secara umum penyebab utamanya adalah kurangnya asupan makanan bergizi pada ibu dan anak, namun faktor sosio-kultural, ekonomi, politik, dan kesetaraan gender pun turut mendasari penyebab terjadinya stunting sehingga penanganannya pun menyasar lintas sektor yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi berkelanjutan,” ujar Menteri PPPA pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 di Bogor, Rabu (1/11).
Menteri PPPA mengemukakan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan peranan dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat menjadi langkah kunci dalam percepatan pengentasan stunting di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program dalam mengatasi stunting seperti pendampingan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), pencegahan perkawinan anak melalui Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA), hingga upaya pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa adanya upaya sinergi dan kolaborasi lintas sektor seperti yang dilakukan oleh PPUMI. Sebagai salah satu organisasi perempuan yang besar di Indonesia, PPUMI tidak hanya fokus dalam memberdayakan sesama perempuan melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetapi juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pencegahan stunting demi mencetak generasi emas Indonesia,” tutur Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengapresiasi dan menegaskan dukungannya terhadap PPUMI untuk terus berperan aktif dalam memberdayakan sesama perempuan dan melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya penurunan stunting hingga terwujudnya zero stunting di tahun 2030.
“Saya berharap PPUMI sebagai organisasi perempuan yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia dapat terus bergerak aktif dalam menyuarakan, menyosialisasikan, dan mempraktikan upaya-upaya pencegahan stuntingdalam kehidupan bermasyarakat, serta berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia demi mewujudkan cita-cita mulia Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045,” tandas Menteri PPPA.
Menteri Keuangan yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina PPUMI, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia sebesar 60,5 persen. Berdasarkan data, perempuan sebagai pelaku UMKM pun berkontribusi pada angka tersebut dan tercatat bahwa 40,9 juta dari UMKM Indonesia yang berjumlah 65,5 juta dipimpin oleh perempuan.
“Hal tersebut merupakan sebuah kesempatan dan sekaligus testimoni mengenai peranan perempuan yang sangat baik dan signifikan. 64 persen UMKM di Indonesia adalah UMKM perempuan, tentu ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia,” ungkap Menteri Keuangan dalam keterangannya secara virtual.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengatakan, pemberdayaan perempuan tidak hanya memberikan manfaat kepada perempuan semata karena perempuan yang berdaya dan memiliki kemampuan ekonomi tentunya akan memberikan kekuatan dan perlindungan bagi keluarganya, terutama anak-anak. Potensi luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan secara ekonomi dapat menjadi amunisi dalam upaya penurunan stunting yang membutuhkan intervensi dari berbagai sektor.
“Persoalan stunting merupakan salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia, saat ini jumlah anak-anak Indonesia yang terkena stunting pada 2022 sebesar 21,6 persen. Untuk mewujudkan Zero Stunting Indonesia 2023, dibutuhkan penurunan sekitar 3 persen per tahun sehingga dibutuhkan kerjasama yang luar biasa dari semua pihak. Pemerintah akan terus bekerjasama dengan seluruh pihak untuk memastikan program percepatan pencegahan dan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara baik,” kata Menteri Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim yang bersama dengan Menteri PPPA dan Ketua Umum PPUMI, Munifah Syanwani memberikan bantuan spesifik bagi ibu dan anak-anak yang terkena stunting.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar