JAKARTA, Schoolmedia News =  Ketangguhan sebuah bangsa dalam menghadapi gejolak global, mulai dari krisis iklim hingga tekanan sosial ekonomi, tidak lagi bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah kini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput merupakan "arsitektur" utama yang menentukan seberapa lentur Indonesia bertahan menghadapi krisis.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional dan Lokakarya bertajuk "Kepemimpinan Perempuan dalam Memperkuat Kemandirian dan Resiliensi Bangsa" yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/4/2026). Acara yang digagas Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta BNPB ini menjadi rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional dan menyambut Hari Kartini.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, sudah saatnya mengubah paradigma pembangunan. Perempuan tidak boleh lagi dipandang sebagai objek atau sekadar penerima manfaat di pinggiran kebijakan.

"Jika kita ingin membangun resiliensi yang nyata, kita harus memastikan perempuan berada di pusat. Bukan karena kita memberi ruang, melainkan karena memang itulah posisi mereka yang sebenarnya," ujar Febrian. Ia menekankan bahwa resiliensi nasional yang otentik harus lahir dari masyarakat dan didukung oleh kepemimpinan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar pelaksana program.

Beban Ganda dan Hambatan Struktural

Meski peran perempuan sangat krusial, realitas di lapangan menunjukkan mereka masih terbelenggu oleh hambatan struktural. Salah satu yang paling menonjol adalah beban kerja domestik yang tidak proporsional.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menyoroti bahwa kepemimpinan perempuan selama ini sering kali "tak kasatmata". Mereka adalah pengelola sumber daya keluarga dan aktor pertama saat bencana melanda, namun peran ini jarang diakui secara formal dalam sistem ekonomi dan kebijakan.

"Perempuan tidak bisa memimpin jika waktunya habis untuk mengurus beban rumah tangga sendirian. Kerja perawatan bukan sekadar isu domestik, ini adalah isu pembangunan," tegas Veronica.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA mendorong dua strategi utama: Program Kebun Pangan Perempuan untuk kedaulatan ekonomi, dan redistribusi tanggung jawab pengasuhan. Tujuannya adalah mengurangi beban ganda perempuan melalui penguatan layanan perawatan berbasis komunitas agar perempuan memiliki ruang gerak untuk berpartisipasi di ranah publik.

Kekuatan Kominitas

Kekuatan perempuan dalam menjaga stabilitas juga diakui di sektor ekonomi dan kependudukan. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mencatat bahwa usaha kreatif yang dipimpin perempuan terbukti lebih tahan banting dalam menjaga stabilitas rumah tangga saat krisis ekonomi melanda. Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka menekankan peran perempuan sebagai jangkar dalam transisi demografi dan sosial.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyebutkan bahwa dalam manajemen bencana, kapasitas sosial lebih menentukan ketangguhan dibanding sekadar sistem formal. "Pengalaman perempuan di akar rumput dalam kesiapsiagaan dan pemulihan bencana harus diintegrasikan secara sistematis dalam tata kelola risiko nasional," katanya.

Dukungan internasional juga mengalir lewat Program SIAP SIAGA dari Pemerintah Australia. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, mengingatkan bahwa dampak krisis sering kali menghantam perempuan lebih keras. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam kepemimpinan adalah kunci untuk menghasilkan respons krisis yang lebih inklusif dan efektif.

Menuju Kebijakan Inklusif

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menambahkan, di tingkat lokal seperti Jakarta, perempuan telah membuktikan diri sebagai penggerak solidaritas sosial yang mampu menghadirkan solusi kontekstual. Namun, semua potensi ini membutuhkan payung kebijakan yang responsif gender.

Dialog nasional ini tidak hanya berhenti pada retorika. Pertemuan ini diharapkan melahirkan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian untuk merobohkan tembok hambatan partisipasi perempuan. Harapannya, kepemimpinan perempuan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

Kemandirian bangsa, pada akhirnya, sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu memerdekakan perempuan dari hambatan domestik dan memberi mereka tongkat estafet kepemimpinan yang setara.

Tim Schoolmedia