Schoolmedia News JAKARTA — Di atas kertas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, angka-angka kerugian infrastruktur biasanya mendominasi narasi. Namun, dalam sebuah dialog daring yang berlangsung pekan lalu, sebuah paradigma baru coba dipancangkan: menempatkan trauma dan harapan anak-anak di jantung pemulihan pascabencana Sumatera.
Bukan sekadar formalitas, Dialog Penyampaian Hasil Konsultasi Anak dalam Situasi Bencana Sumatera menjadi panggung bagi 183 anak usia 8 hingga 17 tahun. Mereka berasal dari wilayah-wilayah yang luluh lantak diterjang banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui fasilitator dan peneliti muda, suara-suara mungil ini sampai ke telinga para pengambil kebijakan di Jakarta.
Pendekatan yang Memanusiakan
Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, menekankan bahwa pemulihan tidak boleh hanya bicara soal semen dan beton. Sosok yang akrab disapa Lisa ini menegaskan pentingnya people-centered recovery—sebuah pendekatan pemulihan yang berpusat pada manusia, terutama kelompok yang paling rentan: anak-anak.
"Konsultasi anak menjadi langkah krusial. Kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan perlindungan anak secara menyeluruh," ujar Lisa dalam sambutannya.
Pernyataan Lisa mencerminkan kegelisahan lama dalam penanganan bencana di Indonesia: seringkali anak-anak dianggap sebagai objek pasif yang cukup diberi bantuan logistik, tanpa ditanya apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk menyembuhkan luka batin dan melanjutkan masa depan.
Potret Buram di Lapangan
Data yang dipaparkan dalam dialog tersebut memberikan gambaran yang cukup menyesakkan. Hasil konsultasi menunjukkan betapa bencana telah mengoyak fondasi dasar kehidupan anak. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial mereka berada di titik nadir.
Banyak anak melaporkan gangguan pembelajaran yang masif akibat sekolah yang rusak atau dialihfungsikan menjadi pengungsian. Di sisi kesehatan, lingkungan pascabencana yang tidak higienis memicu wabah penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Namun, yang paling laten dan sering terabaikan adalah tekanan psikososial. Rasa takut akan mendung yang menghitam atau suara gemuruh air menjadi trauma yang menghantui keseharian mereka.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menilai suara-suara ini adalah "masukan strategis". Menurutnya, mendengar langsung harapan anak-anak adalah fondasi bagi pemerintah untuk memastikan intervensi tidak salah sasaran. "Ini menjadi dasar penting agar pemenuhan hak anak tetap terjaga dalam setiap tahap penanganan bencana," katanya.
Menembus Dinding Kebijakan
Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kemenko PMK, Save the Children Indonesia, Kemen PPPA, serta dukungan dari Wahana Visi Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA).
Tata Sudrajat, Senior Director Advocacy Campaign and Government Relation Save the Children Indonesia, mengingatkan bahwa partisipasi anak bukanlah opsi, melainkan amanah Konvensi Hak Anak. "Temuan ini adalah instrumen agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab realitas di lapangan, bukan sekadar asumsi orang dewasa," tegas Tata.
Respon dari kementerian teknis tampak menjanjikan. Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan BNPB yang hadir menyatakan komitmennya untuk menjadikan hasil konsultasi ini sebagai "ruh" dalam penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab–Rekon) Pascabencana Sumatera Tahun 2026–2028.
Beberapa poin krusial yang akan diakomodasi antara lain:
Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan: Memastikan sekolah segera berfungsi atau menyediakan ruang belajar sementara yang layak.
Penguatan Dukungan Psikososial: Penanganan trauma secara sistematis, bukan sekadar hiburan sesaat di pengungsian.
Layanan Kesehatan Terpadu: Fokus pada pemenuhan gizi dan sanitasi lingkungan pascabencana.
Anak Sebagai Agen Perubahan
Lebih jauh, forum ini berambisi mengubah posisi tawar anak. Mereka tidak lagi diposisikan sebagai korban yang hanya bisa menerima bantuan, tetapi sebagai agent of change dalam mitigasi bencana. Input dari mereka mengenai jalur evakuasi yang ramah anak atau sistem peringatan dini yang mudah dipahami bisa menjadi terobosan dalam kesiapsiagaan bencana di masa depan.
Kemenko PMK berjanji akan terus mengawal rekomendasi ini agar terintegrasi dalam program kementerian dan lembaga terkait. Targetnya ambisius: praktik konsultasi anak ini diharapkan bisa direplikasi secara nasional, mengingat Indonesia adalah "laboratorium bencana" dunia.
Dengan keterlibatan KPAI, UNICEF, hingga pemerintah daerah, momentum di Sumatera ini diharapkan menjadi titik balik. Bahwa di balik angka-angka kerugian materiil, ada hak-hak anak yang harus tetap ditegakkan meskipun bumi sedang berguncang. Pemulihan sejati baru dimulai ketika seorang anak bisa kembali ke sekolah tanpa rasa takut dan tidur dengan nyenyak di bawah atap yang aman.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar