Schoolmedia News Jakarta = Pemerintah baru saja meneken "cek kosong" bagi Freeport-McMoRan. Di balik janji manis hilirisasi dan pundi-pundi devisa, ada masyarakat adat yang kian terasing dan alam Papua yang sekarat. Sebuah drama kolonialisme domestik yang dibalut jubah investasi.
Di ruang-ruang ber-AC di Jakarta, kesepakatan itu lahir dengan senyum lebar. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc kembali diperpanjang. Bukan lagi hitungan dekade, melainkan hingga "umur cadangan" habis. Artinya, selama masih ada tembaga dan emas yang bisa dikeruk dari perut bumi Cenderawasih, selama itu pula mesin-mesin raksasa PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terus menderu.
Namun, bagi masyarakat adat di kaki pegunungan Grasberg, kesepakatan itu terdengar seperti lonceng kematian. Bagi mereka, ini bukan soal kenaikan pendapatan negara atau ambisi hilirisasi yang digembar-gemborkan Presiden. Ini adalah soal perpanjangan masa kontrak penderitaan yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.
Dari Regulator Menjadi Juru Bicara
Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya. Menurutnya, pemberian kontrak seumur cadangan ini adalah bentuk legitimasi atas eksploitasi tanpa batas. "MoU ini bukan sekadar memperpanjang waktu operasi, tetapi juga menghapus ruang bagi upaya pemulihan ekosistem Papua," tegas Boy.
Kritik tajam WALHI menyoroti posisi pemerintah yang kian rancu. Alih-alih berdiri sebagai pelindung rakyat dan lingkungan, negara justru tampak seperti juru bicara kepentingan korporasi. Proses perpanjangan ini dilakukan secara tertutup, kedap suara, dan nihil partisipasi bermakna dari Orang Asli Papua (OAP).
"Pemerintah seolah menjadi perpanjangan tangan investasi. Bukan mengambil posisi sebagai bagian dari Papua," tambah Boy. Keputusan besar yang menyangkut masa depan tanah ulayat diambil tanpa pernah mengetuk pintu honai masyarakat adat Amungme dan Kamoro.
Jejak Limbah Freeport Yang Tak Terhapus
Narasi kemakmuran yang ditawarkan Freeport seringkali lumat jika dihadapkan pada data lapangan. Dalam catatan WALHI periode 2019–2025, operasional PTFI secara konsisten meninggalkan luka menganga pada lingkungan Papua Tengah.
Bayangkan, setiap harinya sekitar 200.000 ton limbah tailing digelontorkan ke sungai-sungai nadi kehidupan seperti Aghawagon dan Otomona. Dampaknya mengerikan: kadar tembaga di muara melonjak hingga 0,5 mg/L—hampir 40 kali lipat di atas ambang batas aman. Belum lagi urusan air asam tambang yang membuat pH air merosot ke angka 3,5, cukup untuk mematikan ekosistem perairan.
Secara visual, kehancuran itu nyata. Deforestasi telah mencapai 22.000 hektare. Sedimentasi di muara Ajkwa bukan sekadar angka statistik; ia adalah gundukan pasir yang menghilangkan jalur transportasi tradisional masyarakat Kamoro. Alam Papua, yang bagi OAP memiliki relasi sakral, kini sekadar diposisikan sebagai objek monetisasi oleh Jakarta.
Ironi Hilirisasi di Atas Penderitaan Warga Papua
Ambisi hilirisasi yang diagungkan pemerintah pusat diklaim akan membawa fasilitas sosial dan kemajuan. Namun, realitanya justru berbanding terbalik dengan kondisi kesehatan warga lokal. Di Mimika, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meningkat 12% dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kedaulatan pangan masyarakat adat terancam; hasil tangkapan ikan warga Amungme dan Kamoro merosot hingga 60% akibat pencemaran sungai yang sistematis.
Tak hanya itu, risiko keselamatan kerja dan bencana lingkungan kian menghantui. Masuk ke tahun 2023, operasional PTFI melepaskan sekitar 2,5 juta ton gas rumah kaca (GRK). Risiko longsor pun meningkat 15–20%, yang terbukti melalui insiden material basah di Grasberg Block Cave pada September 2025 lalu.
Siklus Perusakan Alam yang Terkunci
Apa yang dilakukan pemerintah dengan memperpanjang kontrak Freeport hingga cadangan habis adalah tindakan "mengunci" Papua dalam siklus perusakan permanen. Janji pemulihan lingkungan menjadi isapan jempol belaka jika eksploitasi terus dipacu tanpa jeda untuk bumi bernapas.
Kebijakan ekstraktif ini telah memisahkan secara paksa hubungan antara manusia Papua dengan tanahnya. Tanah bukan lagi "Mama" yang memberi kehidupan, melainkan lubang raksasa yang terus dikuras untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional yang bias.
Bagi WALHI dan aktivis kemanusiaan, menolak perpanjangan ini adalah satu-satunya jalan rasional. Tanpa adanya transparansi dan kedaulatan bagi masyarakat adat untuk menentukan nasib wilayahnya sendiri, emas dari Papua hanya akan menjadi kutukan yang membiayai kemewahan di tempat lain, sementara rakyat di atasnya terus memanen bencana.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Apakah mereka akan terus menjadi fasilitator bencana ekologis, atau berani berhenti sejenak untuk mendengar rintihan dari balik hutan Papua yang kian gundul?
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar