Ilus: Pixabay
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyepakati kerja sama dalam pemanfaatan data sains dan teknologi penerbangan maupun antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.
Kerja sama ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Nota Kesepahaman yang diinisiasi sejak Januari 2019 ini akan berlaku selama lima tahun dan akan dituangkan kembali dalam bentuk perjanjian kerja sama.
Komitmen bersama ini akan menjadi landasan dari percepatan program prioritas nasional seperti kebijakan satu peta, moratorium sawit, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan sistem layanan terintegrasi (OSS).
"Kami mengapresiasi adanya nota kesepahaman ini karena kebijakan yang tepat membutuhkan data yang valid dan akurat," ujar Susiwijono, Selasa, 19 Maret 2019.
Berbagai program tersebut, kata Susiwijono, dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo menambahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dibutuhkan penyediaan data spasial yang akurat, salah satunya data penginderaan jauh.
Data ini, kata Wahyu, dapat dimanfaatkan pada kebijakan satu peta untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, serta moratorium sawit untuk penertiban izin perkebunan kelapa sawit.
Oleh karena itu, Wahyu menjelaskan, kerja sama ini perlu didorong secara berkelanjutan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik sosial maupun penyalahgunaan sumber daya alam yang disertai proses evaluasi setiap tahun guna perubahan maupun penajaman.
"Kami harus bersungguh-sungguh menggunakan data dan peta yang terintegrasi, terakurat, dan terbaru, untuk merancang pembangunan berkelanjutan," kata Wahyu.
Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini tidak hanya memuat pemanfaatan dan diseminasi hasil penelitian. Namun juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia di seluruh aspek pekerjaan bersama, serta pemanfaatan fasilitas, dan sarana prasarana.
Dalam kesempatan ini, Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengatakan pemanfaatan layanan citra satelit untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dapat menciptakan efisiensi dan telah menghemat triliunan anggaran negara.
Ia menjelaskan penghematan itu mencapai kisaran Rp 3 triliun pada 2015, sebesar Rp 5 triliun pada 2016, sebanyak Rp 7 triliun pada 2017 dan sebesar Rp 13 triliun pada 2018.
"Jadi, termasuk dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berkontribusi dalam penghematan anggaran yang jumlahnya luar biasa," kata Thomas.
Tinggalkan Komentar