Komisi A DPRD DKI melalui anggotanya Agustina Hermanto. foto: antaranews.com
SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta - Komisi A DPRD DKI melalui anggotanya Agustina Hermanto mengingatkan agar Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI berhati- hati untuk memberikan data kepada publik terutama saat menggungah data anggaran agar tidak menghasilkan opini yang tidak benar.
"Mohon untuk input info ke publik itu jangan main- main. Itu memang inputan untuk DPRD dan dibilang sementara, tapi begitu itu keluar di publik dan media lalu jadi viral itu bisa jadi liar," kata wanita yang lebih dikenal sebagai Tina Toon.
Baca juga: Sekda Sumsel Seleksi Calon Pejabat Daerah
Tina mengatakan kesalahan Bappeda DKI yang tidak sengaja mengunggah data RKUA PPAS harusnya segera dikoreksi dengan memberi penjelasan kepada publik.
"Tolong dijelaskan sudah seperti ini (viral), dijelaskan ke publik kalau tahapan RKUA PPAS belum sampai detailnya (komponen). Detailnya belum dibahas," kata Tina.
Kesalahan Bappeda DKI yang dimaksud oleh Tina terjadi pada Selasa (29/10) dalam situs apbd.jakarta.go.id sempat terunggah satu dokumen rencana anggaran 2020 milik Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Rancangan anggaran itu diviralkan oleh salah satu politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana lewat akun twitternya @willsarana.
Baca juga: BPJS Kesehatan Lakukan Penyusuaian Iuran Program JKN-KIS
Pria itu menggunggah foto berisi rencana anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp 82,5 miliar.
"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa (29/10) malam.
Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari situs resmi APBD DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Bappeda DKI juga mengakui terjadi kebocoran dalam sistemnya dan akan segera menyelesaikan masalah itu.
"Pertama saya sampaikan kami tidak pernah mengupload kalau teman- teman media atau ada yang bisa menemukan alamatnya itu saya gatau. Karena itu masalah ada barangkali ada sistem yang bocor dan juga mungkin bisa dimasukan kesana," kata Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Tinggalkan Komentar