Cari

Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang

Disparekraf: Pengembangan 7 Kawasan Wisata Dikerjakan Masyarakat Desa

Pantai Liman, NTT, Foto: lintasntt

 

SCHOOLMEDIA NEWS, Kupang - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, mengemukakan pengembangan tujuh kawasan wisata baru  akan dikerjakan langsung oleh masyarakat desa setempat.

"Pengembangan tujuh kawasan wisata baru yang sudah kami canangkan akan dikerjakan masyarakat sendiri sehingga ada nilai manfaat langsung untuk mereka," katanya di Kupang, Kamis, 1 Agustus 2019.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dan apa keuntungan yang didapat dari program pengembangan sebanyak tujuh kawasan wisata baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

 

Baca juga: HUT Koperasi, Pelajar SMA/SMK Kota Tangerang Adu Wawasan Perkoperasian

 

Tujuh kawasan wisata yang dikembangkan di antaranya, Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain itu, Wolwal di Kabupaten Alor, Koanara di Kabupaten Ende, Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, dan kawasan Lamalera di Kabupaten Lembata.

Wayan mengatakan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8,7 miliar untuk pengembangan tujuh kawasan wisata tersebut, masing-masing sekitar senilai Rp 1,2 miliar lebih.

Setiap kawasan wisata itu, kata Wayan, akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran, lopo-lopo, yang dikerjakan sendiri pemerintah desa dan kelompok masyarakat setempat.

"Jadi kami lakukan dengan pendekatan swakelola tipe 3 dengan kemitraan antara Dinas Paragraf dengan kelompok masyarakat dan pemerintah desa sehingga mempercepat pekerjaan sekaligus menghadirkan lapangan pekerjaan," katanya.

Ia menambahkan, sedangkan pengawasan kegiatan pembangunan dilakukan konsultan pengawas dengan acuan kerja dari hasil perancangan konsultan perencana.

Wayan mengatakan, kemitraan yang dibangun ini merupakan strategi yang tidak biasa mengingat umumnya proyek pembangunan pemerintah dikerjakan melalaui pihak ketiga atau kontraktor.

 

Baca juga: Kemdikbud Terbitkan Panduan Gerakan Literasi di Sekolah

 

Namun, Wayan melanjutkan, upaya ini sesuai dengan semangat yang terus digabungkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa masyarakat juga harus bergerak dalam mewujudkan NTT bangkit dan sejahtera.

"Sehingga tidak hanya pemerintah atau pihak ketiga saja yang bergerak tapi melibatkan masyarakat sendiri karena potensi kerja yang paling besar justru ada di masyarakat," ujarnya.

Berita Regional Selanjutnya
Pemprov Potong Rp 66 Miliar Dana Otsus Jayawijaya. Dampaknya?
Berita Regional Sebelumnya
Pemprov Targetkan 20 Juta Ton Sampah Menjadi Energi

Berita Regional Lainnya:

Comments ()

Tinggalkan Komentar