Koalisi Masyarakat Sipil Demo di DPR, Anggaran MBG Jadi Sorotan
Schoolmedia News – Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dalam aksi tersebut, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang disoroti.
Aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait penggunaan anggaran negara untuk program MBG. Para peserta aksi menyampaikan kritik dan tuntutan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sorotan terhadap anggaran MBG muncul di tengah pelaksanaan program yang menyasar banyak penerima manfaat di berbagai daerah. Besarnya cakupan program membuat pengelolaan anggaran, kualitas layanan, dan mekanisme pengawasan menjadi perhatian publik.
Koalisi masyarakat sipil menilai kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar perlu disertai dengan pengawasan yang kuat. Transparansi anggaran juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana program memberikan manfaat.
Isu keamanan pangan turut menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan MBG. Sejumlah kasus dugaan keracunan yang terjadi di berbagai daerah sebelumnya mendorong munculnya tuntutan agar kualitas makanan dan sistem pengawasan diperkuat.
Dalam beberapa aksi sebelumnya, isu MBG juga menjadi salah satu materi kritik masyarakat dan mahasiswa. Pada Juni 2026, misalnya, aksi di Jakarta turut menyoroti program MBG serta penggunaan anggaran pemerintah.
Aksi di depan DPR menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program yang menggunakan dana publik.
Di sisi lain, penyampaian pendapat di muka umum perlu berlangsung secara tertib dengan tetap menghormati hak masyarakat lain untuk beraktivitas. Pengamanan di sekitar lokasi juga diperlukan agar aksi dapat berjalan aman dan tidak mengganggu aktivitas publik secara berlebihan.
Perdebatan mengenai anggaran MBG menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan. Transparansi, akuntabilitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting yang terus mendapat perhatian masyarakat.
Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan publik terhadap program pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat merespons aspirasi masyarakat dengan evaluasi yang terbuka dan berbasis data.
_
Liputan Khusus Lainnya:
Sopir JakLingko Tabrak Lansia 81 Tahun di Jakbar, Langsung Dipecat
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan dalam Karung di Depok, Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan
Ngaku Tebang 4 Pohon, Pelaku di Cijerah Ternyata Tebang 12 Pohon Tanpa Izin