Sekolah Sepi Murid, Pakar Unair Minta Merger Jangan Hanya Demi Efisiensi

Schoolmedia News Surabaya – Fenomena sekolah dasar (SD) yang kekurangan murid baru di berbagai daerah kembali menjadi perhatian. Menanggapi wacana penggabungan (merger) sekolah sebagai solusi, pakar sosiologi dari Universitas Airlangga (Unair) mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, psikologis, dan akses pendidikan bagi peserta didik.
Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair, Rafi Aufa Mawardi, menilai fenomena minimnya murid baru menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat dalam memilih sekolah. Jika dahulu orang tua lebih mengutamakan akses agar anak bisa bersekolah, kini mereka mempertimbangkan kualitas pendidikan, lingkungan sosial, penanaman nilai moral, hingga reputasi sekolah.
Menurut Rafi, sekolah negeri tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Banyak orang tua mulai melirik sekolah swasta, termasuk sekolah berbasis agama seperti SDIT dan madrasah, karena dinilai menawarkan pendidikan karakter, lingkungan belajar yang kondusif, serta pembentukan nilai moral sejak dini. Pilihan tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak.
Menanggapi usulan merger sekolah, Rafi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah. Namun, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif sebelum mengambil keputusan. Aspek seperti jarak tempuh siswa, akses transportasi, kondisi wilayah, hingga identitas sosial masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia juga menyoroti pengaruh perubahan demografi dan efektivitas sistem domisili dalam penerimaan peserta didik. Penurunan angka kelahiran di sejumlah daerah menyebabkan jumlah anak usia sekolah semakin berkurang. Akibatnya, beberapa sekolah kesulitan memperoleh murid baru meskipun sistem penerimaan telah diatur berdasarkan wilayah domisili.
Pakar Unair menegaskan bahwa solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya dengan menggabungkan sekolah. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan jumlah penduduk usia sekolah, meningkatkan mutu layanan pendidikan, memperkuat kualitas guru, serta menghadirkan program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, sekolah diharapkan mampu kembali menjadi pilihan bagi orang tua tanpa mengorbankan akses pendidikan bagi anak-anak.
-
Penulis: Ashad Rizki
Editor: Ashad Rizki
Liputan Khusus Lainnya:
Pemprov DKI Gelontorkan Rp99,9 Miliar untuk Beasiswa LPDP, 100 Mahasiswa Siap Kuliah di 11 Negara
Pemprov Banten Perluas Akses Pendidikan, Siswa Putus Sekolah Kini Bisa Lanjut SMA Secara Daring
Mendikti Ajak PTN dan PTS Perbanyak Joint Degree, Lulusan Disiapkan Berdaya Saing Global