Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jawa Barat Mengemuka, Pemprov Tegaskan Masih Tahap Pembahasan

Schoolmedia News Bandung – Wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat tengah membahas kemungkinan penerapan kembali SPP sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat pendanaan operasional sekolah. Namun, hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi.

Usulan tersebut muncul karena sejumlah sekolah negeri dinilai masih membutuhkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersedia dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi berbagai kebutuhan operasional maupun pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

Dalam pembahasannya, reaktivasi SPP diusulkan hanya berlaku bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu. Sementara itu, siswa dari keluarga kurang mampu tetap akan memperoleh pembebasan biaya pendidikan. Bahkan, besaran SPP yang dikenakan dirancang mengikuti kemampuan ekonomi masing-masing keluarga sehingga tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa saat ini belum waktunya memberlakukan kembali SPP di sekolah negeri. Menurutnya, langkah yang lebih penting adalah mengoptimalkan pengelolaan dana BOS agar seluruh sekolah dapat memanfaatkan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Apabila masih terdapat kekurangan, khususnya untuk pembangunan fasilitas pendidikan, pemerintah provinsi akan mengupayakan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai reaktivasi SPP masih bersifat wacana. Pemerintah daerah tetap berkomitmen mengutamakan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dan intervensi APBD sebelum mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya.

Wacana ini diharapkan menjadi ruang diskusi untuk mencari model pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan. Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kualitas layanan pendidikan, serta prinsip pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh siswa.

Penulis: Ashad Rizki

Editor: Ashad Rizki

Sumber:https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8577176/jabar-munculkan-wacana-hidupkan-spp-sma-smk-negeri