Schoolmedia News Jakarta - Selama puluhan tahun, wajah birokrasi Indonesia kerap identik dengan gunungan map cokelat, tumpukan kertas persuratan yang menguning, hingga proses administrasi yang memakan waktu berhari-hari hanya untuk sekadar disposisi. Namun, pemandangan itu perlahan mulai terkikis. Melalui aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), pemerintah sedang mencoba memindahkan "gudang arsip" raksasa nasional ke dalam genggaman digital.
Srikandi bukan sekadar aplikasi pengirim surat elektronik. Ia adalah tulang punggung dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dirancang sebagai sistem terintegrasi nasional, aplikasi ini menjadi jawaban atas karut-marut pengelolaan arsip dinamis yang selama ini tersebar secara sporadis di berbagai instansi.
Penerapan Srikandi mencakup seluruh siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan surat, penggunaan, pemeliharaan, hingga tahap penyusutan. Dengan cakupan nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, Srikandi diproyeksikan menjadi standar tunggal kearsipan digital Indonesia.
Kecepatan dan Akuntabilitas
Ada tiga pilar utama yang menjadi misi besar Srikandi. Pertama, efisiensi kerja. Administrasi persuratan yang sebelumnya manual dan memakan waktu perjalanan fisik kini dapat beralih ke sistem digital. Kecepatan pelayanan meningkat karena pengiriman dan penerimaan surat dilakukan secara real-time.
Kedua, akurasi data. Dalam sistem digital, setiap surat memiliki jejak digital yang jelas. Hal ini menutup celah terjadinya surat hilang atau pemalsuan dokumen yang sering menjadi masalah dalam pengarsipan manual. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah akuntabilitas. Srikandi dirancang untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
Menariknya, fleksibilitas menjadi nilai tambah aplikasi ini. Selain dapat diakses melalui situs resmi untuk operasional di atas meja kerja (desktop), Srikandi kini tersedia dalam versi aplikasi mobile berbasis Android. Artinya, seorang pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) dapat mengelola, menyetujui, atau memverifikasi dokumen dinas kapan saja dan di mana saja.
Bukan Sekadar Memindah Kertas ke Layar
Meskipun Srikandi menawarkan janji manis efisiensi, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan nyata yang perlu dikritisi:
1. Kultur Kerja dan Literasi Digital Transformasi digital bukan hanya soal ketersediaan aplikasi, melainkan perubahan budaya kerja. Banyak ASN yang sudah terbiasa dengan pola manual merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem Srikandi. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan dan perubahan pola pikir (mindset), Srikandi hanya akan menjadi beban kerja tambahan daripada solusi efisiensi.
2. Infrastruktur Internet yang Tidak Merata Srikandi adalah sistem yang berbasis daring (online). Di kota-kota besar, hal ini mungkin bukan masalah. Namun, bagi pemerintah daerah di wilayah pelosok dengan akses internet yang belum stabil, ketergantungan penuh pada Srikandi justru berisiko melumpuhkan administrasi pemerintahan jika infrastruktur dasar tidak segera dibenahi.
3. Keamanan Data dan Keaslian Dokumen Dengan beralihnya arsip nasional ke ruang digital, perlindungan terhadap data rahasia negara menjadi harga mati. Pemerintah harus menjamin bahwa sistem Srikandi memiliki pertahanan siber yang tangguh guna mencegah kebocoran data sensitif atau manipulasi digital yang dapat merugikan kedaulatan informasi negara.
4. Interoperabilitas Antar-Instansi Tantangan klasik SPBE adalah ego sektoral. Srikandi baru akan benar-benar efektif jika seluruh instansi mau meleburkan ego dan menggunakan satu sistem yang sama. Jangan sampai muncul aplikasi-aplikasi serupa di tingkat lokal yang justru membuat data kembali terfragmentasi.
Masa Depan Pemerintaha Bersih Sebuah Mimpi
Visi Srikandi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel patut diapresiasi. Dengan memangkas birokrasi kertas, pemerintah tidak hanya menghemat anggaran pengadaan alat tulis kantor, tetapi juga mempercepat detak jantung pelayanan publik.
Namun, keberhasilan Srikandi tidak bisa diukur hanya dari jumlah unduhan di toko aplikasi. Keberhasilannya diukur dari seberapa cepat seorang warga mendapatkan kepastian layanan, atau seberapa transparan aliran dokumen negara dapat diaudit. Srikandi adalah langkah awal yang berani, tetapi ia membutuhkan komitmen politik dan infrastruktur yang kuat agar tidak berhenti sekadar sebagai etalase digitalisasi birokrasi.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar