Schoolmedia News Jakarta --- Dengan semangat juang yang sama, dalam penurunkan kasus stunting di Indonesia, TNI AD yang diwakili oleh Paban Staf Ahli Kasad Bidang Komunikasi Sosial Kolonel Inf Prabowo Setiaji melakukan audiensi dengan Kemenko PMK terkait peran yang bisa dilakukan TNI AD dalam penanganan kasus stunting.
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi Natali Marampa mewakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang menerima Audiensi tersebut menyampaikan sangat menyambut baik dukungan TNI AD untuk berperan aktif dalan percepatan penurunan stunting sampai tingkat lapangan .
Jelsi menuturkan bahwa sesuai amanah Perpres 72/2021 dimana Menko PMK sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Pusat dan Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sebagai wakil ketua pelaksana bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan implementasi intervensi spesifik dan intervensi sensitif sampai tepat sasaran. “Kemenko PMK bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat (19 K/L) saat ini tengah melakukan evaluasi terpadu di 12 provinsi prioritas dan provinsi di Papua untuk memberikan upaya konkrit dan afirmasi yang diperlukan untuk percepatan pencapaian target-target penurunan stunting di daerah” tutur Jelsi.
Prabowo didampingi oleh Kolonel Inf Mahudin Latupono dan Letkol Cba Victorianus Asri Kusmono mengutarakan program prioritas TNI saat ini ketahanan pangan, stunting, bencana dan konflik komunal. Upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan-kesehatan di daerah dengan pembuatan sumur pada 500 titik di wilayah NTB, penyediaan pangan termasuk bulok padi.
“Sebelumnya kami juga telah melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan BKKBN dalam rangka turunkan stunting dengan melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program percepatan penurunan stunting; Gerakan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting; Penyelenggaraan dan Pembinaan Posyandu di lingkungan Dharma Pertiwi; Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Pemanfaatan data dan informasi percepatan penurunan stunting” tuturnya.
Pada audiensi ini Kemenko PMK berharap TNI dapat mengambil peran aktif dengan memberdayakan anggota (babinsa) dalam edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat; mendorong ketertarikan ibu balita untuk datang ke posyandu untuk meningkatkan cakupan kunjungan; memantau dan memastikan distribusi PMT tepat sasaran; pemantauan TTD bagi rematri. Kemenko PMK akan melakukan rencana tindak lanjut untuk mengadakan rapat bersama K/L dengan melibatkan TNI-AD dalam program penanganan stunting pada wilayah prioritas.
Tinggalkan Komentar