Schoolmedia News Jakarta --- Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER telah mengeluarkan rekomendasi khusus dan praktik terbaik untuk mempromosikan dan memperkuat partisipasi perempuan di manajemen tingkat atas dalam memastikan terwujudnya kesetaraan gender di tempat kerja, sektor bisnis, dan masyarakat;.
KemenPPPA membuka platform untuk bertukar pengetahuan lintas pemerintah, advokat dan pemangku kepentingan; meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota G20 lainnya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Pemerintah memiliki tugas dan kapasitas hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, oleh karena itu diperlukan sinergi dan komitmen dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta saat ini masih menjadi sebuah permasalahan. Kolaborasi aktif antara pemerintah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mempercepat kesetaraan gender di tempat kerja, pasar kerja, dan masyarakat.
Saat ini, sudah banyak perusahaan swasta di tanah air yang berkomitmen menerapkan kebijakan responsif gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Upaya bersama ini akan meningkatkan ekonomi inklusif bagi perempuan yang pada akhirnya berdampak positif bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini banyak memberikan kontribusi bagi ketahanan ekonomi negara tidak hanya di masa pandemi tetapi juga di masa resesi ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, UMKM menyumbang 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 98% dari total tenaga kerja.
Data juga menunjukkan ketika menghadapi krisis ekonomi, UMKM berfungsi sebagai penyangga yang tangguh. Perempuan memainkan peran penting dalam UMKM. Statistik mencatat bahwa 64,5% UMKM saat ini dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nilainya diproyeksikan sekitar USD 135 miliar pada tahun 2025. Upaya pemerintah untuk menjadikan UMKM perempuan sebagai prioritas sasaran pembangunan nasional terlihat jelas dan ringkas.
Selain itu, pemerintah mengangkat isu tersebut ke tingkat global melalui the 2nd Ministerial Conference on Women's Empowerment (G20 MCWE). Adapun 3 (tiga) topik utama pembahasan pada G20 MCWE yakni: (1) Ekonomi Perawatan Pasca Covid-19: Peluang yang Hilang di Pasar Tenaga Kerja; (2) Menutup Kesejangan Gender Digital: Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital dan Pekerjaan Masa Depan; dan (3) Kewirausahaan Perempuan: Mempercepat Kesetaraan, Mempercepat Pemulihan.
Sebagai komitmen untuk memajukan UMKM perempuan, KemenPPPA bermitra dengan G20 EMPOWER Indonesia dan Bank Dunia serta didukung oleh Pemerintah Australia meluncurkan The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs dan laporan Opening Opportunities: The economic Cost of Gender Gaps in Entrepreneurship in Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi kerjasama dan peluncuran Gender Dashboard. Menteri PPPA menekankan bahwa kemitraan dan peluncuran tersebut merupakan tindakan nyata untuk mempromosikan dan memajukan kebijakan pengembangan perempuan dan UMKM.
“Keterlibatan Bank Dunia dan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia dalam menghasilkan analitik yang dapat ditindaklanjuti untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif dapat berkontribusi dalam memaksimalkan upaya kami untuk memajukan pemberdayaan perempuan dengan langkah yang inklusif dan sejahtera.
Hal ini pun akan menjadi kontributor penting bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan pelaku UMKM di masa mendatang, sebuah kebijakan yang menggunakan data dan bukti sebagai landasan yang kuat” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya secara virtual, Selasa (30/5).
Di satu sisi, laporan Opening Opportunities mengulas kendala yang mengikat bagi kewirausahaan perempuan di Indonesia. Panduan ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan lingkungan bisnis bagi UMKM perempuan. Gender Dashboard merupakan platform interaktif yang merujuk laporan Bank Dunia dan publikasi lainnya yang berfokus pada gender di sektor swasta serta bekerja untuk mengumpulkan data baru.
Tak hanya itu, Gender Dashboard pun bertindak sebagai platform kolaboratif, terbuka, dan hidup, mengumpulkan hasil dari upaya kolektif, dan penyelenggara virtual suatu aksi. Gender Dashboard akan menjadi alat yang berguna untuk memantau kemajuan indikator kunci terkait partisipasi ekonomi perempuan dan mendukung dialog kebijakan di suatu negara.
“Analitik memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Analitik dapat mengidentifikasi kendala untuk memastikan kesempatan yang setara dan perlindungan hak-hak perempuan, serta membantu penerapan kebijakan dan intervensi berbasis bukti.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bank Dunia untuk mempercepat kesetaraan dan pemberdayaan gender melalui promosi lingkungan di mana setiap perempuan dapat berkembang, berkontribusi, dan juga memimpin,” jelas Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah-langkah jelas melalui intervensi swasta dan publik untuk mengatasi tantangan yang ada dalam mengarusutamakan gender dan kesenjangan gender. Sektor swasta dan G20 EMPOWER Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu umum, mengumpulkan data untuk pekerjaan analitis, dan memimpin keterlibatan sektor swasta.
“Australia dan Indonesia memiliki komitmen bersama untuk memajukan kesetaraan gender, bekerja sama baik secara global maupun lintas kawasan. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan dasar untuk mencapai ekonomi yang lebih inklusif, sejahtera dan tangguh. Membina kemitraan publik-swasta yang kuat dan mengatasi tantangan yang dihadapi pengusaha perempuan dapat membuka jalan bagi inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi yang lebih besar,” tutur Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM.
Tim Schoolmedia
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D Yosetya mengungkapkan bahwa panduan yang telah disusun bersama Bank Dunia merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi UMKM perempuan, tetapi bagi Indonesia secara keseluruhan. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk melacak apakah Indonesia berada di jalur yang benar atau tidak. Diharapkan kedepannya, hasil dari pedoman ini dapat menjadi acuan bagi negara anggota G20 lainnya untuk membuat regulasi dan program percepatan pemberdayaan perempuan.
“Salah satu platform pembelajaran online untuk perempuan Indonesia yang dikembangkan oleh XL Axiata, Sisternet, hingga saat ini telah membuka akses bagi lebih dari 500.000 womenpreneur untuk memahami perspektif gender, perencanaan bisnis, pemasaran dan branding, literasi keuangan, dan pemasaran digital. Womenpreneurs kami mengalami peningkatan produksi sebesar 30%, peningkatan pendapatan bisnis sebesar 13%, dan area pemasaran yang lebih luas sebesar 75%. Tahun ini, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, perusahaan swasta lain, dan masyarakat sipil, kami siap memperluas jangkauan untuk memberdayakan 1 juta perempuan lainnya," jelas Yessie.
Selanjutnya Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengapresiasi dan menyambut baik inovasi hadirnya platform panduan yang tidak saja memberikan gambaran dan konteks seputar kebijakan yang mendukung kemajuan ekonomi perempuan namun juga inisiatif, upaya dan program baik dari pemerintah maupun dunia usaha yang lebih terkoordinasi dan kolaboratif.
“Melalui platform ini para perempuan Indonesia di sektor UMKM, termasuk anggota yang tergabung di IWAPI, yang tersebar di 34 provinsi di 255 kota/kabupaten, skala usahanya 85% di sektor UMKM dapat ikut berkontribusi, berpartisipasi dan bersuara dalam kegiatan diseminasi dan dialog kebijakan mendorong aksi kongkrit menutup kesenjangan gender ekonomi perempuan,” tutur Rina.
Seusai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dan dialog antara pelaku bisnis sektor publik dan swasta dengan mengangkat dua tema pokok bahasan yakni: (1) mempromosikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tindakan, tantangan, dan kebutuhan advokasi pengusaha hingga pelaku UMKM perempuan saat ini, dan (2) langkah kolaborasi antara sektor publik dan swasta: bagaimana gender dashboard dapat secara efektif digunakan sebagai alat pendukung untuk mencapai tujuan bersama.
Adapun pada kedua sesi diskusi panel tersebut hadir berbagai panelis yang kompeten di bidangnya, diantaranya Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin; Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Maliki; Ketua UMKM Industri Kecil Menengah APINDO, Ronald Walla; Direktur Jenderal Pembinaan Penembatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono; Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Komperasi dan UKM, Siti Azizah; CEO Kumpul, Faye Wongso; serta Chief Sustainability Officer Asia Pulp & Paper, Elim Sritaba.
Tinggalkan Komentar