Siapkan Fasilitator Nasional, Pemerintah Perketat Penjaminan Mutu PAUD dan Kucurkan Rp 42,4 Miliar untuk 2.570 Satuan PAUD Berkinerja Terbaik

Schoolmedia News Surabaya = Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atau BOP PAUD Kinerja sebesar Rp 42,405 miliar pada tahun 2026. Dana insentif khusus tersebut disalurkan untuk 2.570 satuan PAUD yang dinilai memiliki performa dan kinerja terbaik di seluruh Indonesia.

Langkah strategis ini diambil guna memacu percepatan peningkatan mutu layanan usia emas (golden age) melalui penguatan literasi, numerasi, digitalisasi pembelajaran, serta akuntabilitas tata kelola kelembagaan.

Guna mengawal efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana tersebut di lapangan, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis intensif bertajuk "Penguatan Kapasitas Calon Fasilitator Nasional Implementasi BOSP Kinerja Terbaik Region 3 Tahun 2026".

Kegiatan tatap muka ini diselenggarakan di Harris Hotel and Conventions Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dan dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Senin (6/7/2026) hingga Kamis (9/7/2026).

Stimulus Dorong Transformasi PAUD

Direktur PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kurniawan menegaskan bahwa intervensi anggaran melalui skema BOP Kinerja merupakan stimulus nyata untuk mendorong transformasi pembelajaran yang lebih cepat dan inklusif.

Menurut dia, program perlindungan dan pengasuhan anak usia dini yang bermutu terbukti memberikan dampak positif dan efek jangka panjang yang jauh lebih besar bagi tumbuh kembang anak dibandingkan sekadar program belajar biasa.

"Pengelolaan dana bantuan ini wajib dilakukan secara efektif dan efisien sesuai koridor hukum Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Ada empat komponen utama pemanfaatan BOP Kinerja ini, yaitu pembiayaan penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi, digitalisasi pembelajaran, pembenahan tata kelola satuan pendidikan melalui perencanaan berbasis data, serta kegiatan lain yang relevan guna mendongkrak mutu operasional," ujar Kurniawan saat memberikan sambutan pembukaan kegiatan.

Kurniawan memaparkan, secara keseluruhan, pemerintah mengucurkan anggaran BOP PAUD nasional tahun 2026 mencapai lebih dari Rp 3,9 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi tiga segmen, yakni BOP PAUD Reguler sebesar Rp 3,76 triliun yang menyasar 190.496 satuan pendidikan dengan total peserta didik sebanyak 5,96 juta anak, BOP PAUD Afirmasi sebesar Rp 127,7 miliar untuk 4.136 satuan pendidikan, serta BOP PAUD Kinerja.

Di tengah besarnya alokasi anggaran tersebut, keberadaan fasilitator nasional dinilai sangat krusial untuk memastikan dana yang turun mampu dikonversi menjadi peningkatan kualitas layanan pendidikan riil.

Fasnas untuk Tujuh Provinsi

Sementara itu, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur, Praptono menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal ketat aspek penjaminan mutu dan standardisasi implementasi program di tingkat regional.

Sebagai mitra utama pelaksana untuk wilayah Region 3, BBPMP Jawa Timur bertugas memfasilitasi pembekalan bagi 102 peserta yang berasal dari unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di tujuh provinsi, meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

"Calon fasilitator nasional yang berkumpul di Surabaya ini memikul tanggung jawab yang sangat besar. Mereka tidak hanya dituntut memahami substansi regulasi dan aspek teknis keuangan, tetapi juga harus mampu menguasai strategi penjaminan mutu internal (SPMI). Setelah merampungkan pelatihan intensif ini, mereka memiliki mandat penuh untuk memberikan pembekalan dan pendampingan maksimal kepada para fasilitator di tingkat daerah," kata Praptono.

Selama empat hari ke depan, seluruh peserta akan mengikuti serangkaian agenda terstruktur, mulai dari pelaksanaan tes awal (pre-test), pendalaman ruang lingkup kebijakan, kajian bahan bimbingan teknis, hingga simulasi strategi fasilitasi sebelum diakhiri dengan tes akhir.

Seluruh pembiayaan agenda nasional ini ditopang sepenuhnya oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2026.

Melalui penguatan kapasitas ini, pemerintah berharap tata kelola dana operasional di tingkat akar rumput dapat berjalan lebih berkeadilan dan berdampak langsung pada pembenahan mutu rapor pendidikan nasional.

Peliput : Eko B Harsono dan Firmansyah