Schoolmedia News
SCHOOL MEDIA® News
kembali
lipsus

13 Tahun Perpres PAUDHI, Pemenuhan Delapan Indikator Layanan Masih Menghadapi Tantangan Koordinasi di Level Pemerintah Kabupaten/Kota

author Eko Schoolmedia
Jun 24, 2026 |



Schoolmedia News Denpasar = Implementasi kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) di Indonesia dinilai masih berjalan lambat. Meski Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUDHI telah berusia 13 tahun, daerah dan pemangku kepentingan terkait masih kerap berkutat pada persoalan mendasar, khususnya dalam pemenuhan delapan indikator layanan esensial.

Hal itu ditegaskan oleh Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Abdul Kahar, M.Pd., saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator PAUDHI Regional Tiga di Denpasar, Bali, Selasa (23/6/2026).

"Seyogianya, sebuah regulasi biasanya hanya membutuhkan masa tenggang sosialisasi selama tiga tahun. Namun, Perpres Nomor 60 Tahun 2013 yang terkait dengan PAUDHI ini usianya sudah 13 tahun. Usianya sudah 13 tahun, tetapi setiap kali kita bertemu, kita masih saja mempersoalkan dan membicarakan delapan indikator ini. Ini perlu menjadi koreksi bersama bagi kita semua," ujar Abdul Kahar.

Kendala Ego Sektoral dan Sanitasi

Menurut Abdul Kahar, salah satu hambatan terbesar belum optimalnya pemenuhan indikator tersebut adalah adanya anggapan keliru di lapangan bahwa PAUDHI merupakan tanggung jawab tunggal Dinas Pendidikan semata. Padahal, gugus tugas yang bertanggung jawab atas program ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga yang sangat luas.

Perubahan penulisan nomenklatur dari "PAUD HI" menjadi "PAUDHI" secara terintegrasi diharapkan mampu mengubah pola pikir (mindset) ego sektoral tersebut.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa dari 13 tahun perjalanan regulasi ini, baru sekitar 86,95 persen satuan yang mampu memenuhi enam dari delapan indikator layanan yang diwajibkan.

Setelah dibedah, indikator kedelapan—yakni ketersediaan sanitasi dan air bersih—menjadi batu sandungan utama yang paling sulit diselesaikan di lapangan.

"Tahun ini kami meminta Dinas Pendidikan untuk benar-benar mencermati Rencana Anggaran Biaya (RAB) satuan pendidikan yang mengusulkan revitalisasi. Jika di dalam Dapodik tertulis ada persoalan sanitasi dan air bersih, prioritaskan itu. Jangan sampai orientasinya selalu menambah ruang kelas baru atau sarana-prasarana lain, tetapi hal yang urgen dari delapan indikator ini justru terabaikan," tambah Abdul Kahar.

Penguatan Kapasitas Hingga Akar Rumput

Tantangan di tingkat akar rumput inilah yang melatarbelakangi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fasilitator PAUDHI Regional 3. Kesenjangan pemahaman mengenai teknis sinkronisasi data, advokasi lintas sektor, serta keterbatasan kapasitas pendamping di daerah dinilai menghambat efektivitas program.

Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD, Soripada Harahap, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan strategis untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat pemahaman, serta menyelaraskan gerak langkah para fasilitator sebagai ujung tombak penggerak di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir strategi taktis untuk mengawal pemenuhan hak-hak dasar anak yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan secara simultan dan sistematis.

"Kami menyadari tanpa kompetensi yang mumpuni serta komitmen yang solid dari para fasilitator, upaya mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan ceria tidak akan tercapai secara maksimal. Kami mengapresiasi seluruh narasumber dan peserta atas masukan berharga demi penyempurnaan program PAUDHI di masa depan," kata Soripada.

Kegiatan bimtek yang berlangsung di Bali ini diikuti oleh 147 peserta dari 19 provinsi, yang terdiri dari 97 Fasilitator PAUDHI dari 32 Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan serta perwakilan dari 19 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap peningkatan kapasitas fasilitator secara terstruktur ini dapat mendorong percepatan implementasi layanan PAUDHI yang merata dan berkualitas.

 Tim Schoolmedia


UGM Terjunkan 8.178 Mahasiswa KKN Mengabdi ke Masyarakat
Lipsus Selanjutnya
UGM Terjunkan 8.178 Mahasiswa KKN Mengabdi ke Masyarakat
author Eko Schoolmedia
Jun 24, 2026
Ketahanan Siber Pendidikan Menguat, Bug Bounty Kemendikdasmen Raih Pengakuan Dunia
Lipsus Sebelumnya
Ketahanan Siber Pendidikan Menguat, Bug Bounty Kemendikdasmen Raih Pengakuan Dunia
author Eko Schoolmedia
Jun 23, 2026