JAKARTA, KOMPAS — Satu tahun berjalan, program Sekolah Rakyat bentukan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan peta jalan ambisius dalam upaya memutus transmisi kemiskinan lintas generasi. Kendati telah menjangkau belasan ribu siswa di pelosok Nusantara, tantangan disparitas kemampuan akademik dan keberlanjutan lulusan menjadi ujian nyata bagi efektivitas investasi sosial jangka panjang ini.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Sosial dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggelar forum refleksi satu tahun pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jakarta, Selasa (29/4/2026). Program pendidikan berasrama gratis ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini tersisih dari akses pendidikan bermutu.

Data Kemendikdasmen menunjukkan, hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Sebanyak 15.000 siswa telah terakomodasi dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik berstandar nasional. Angka ini diproyeksikan terus tumbuh seiring target pemerataan akses di seluruh kabupaten/kota pada 2029.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik pembangunan gedung, melainkan intervensi fundamental negara. "Cara paling efektif memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Dampaknya mungkin tidak instan, tetapi ini membentuk perubahan mendasar dan berkelanjutan," ujar Fajar.

Inovasi Pembelajaran

Salah satu terobosan yang disoroti dalam setahun terakhir adalah penerapan sistem multi-entry dan multi-exit. Sistem ini memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing, tanpa terbentur kaku pada prasyarat tes akademik di awal.

Pendekatan ini diambil menyusul temuan di lapangan mengenai spektrum kemampuan siswa yang sangat lebar. Banyak siswa dari keluarga miskin ekstrem memulai sekolah dengan ketertinggalan literasi dasar yang jauh dibanding rekan sebayanya. Oleh karena itu, kurikulum dirancang fleksibel dengan penguatan pada layanan psikologis dan intervensi sosial di lingkungan asrama.

Kualitas pengajaran dijaga melalui rekrutmen guru yang tidak hanya mengandalkan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Para pengajar diwajibkan memiliki kompetensi konseling dan penguatan karakter. "Guru tidak hanya mengajar, tapi menjadi pendamping utama di asrama. Kedekatan interaksi adalah fondasi karakter," tambah Fajar.

Kolaborasi Terpadu

Sekolah Rakyat merupakan pengejawantahan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Keberhasilan program ini bergantung pada sinkronisasi dengan kementerian lain. Sementara anak menempuh pendidikan, keluarga mereka didorong mandiri secara ekonomi melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penguatan ekonomi keluarga menjadi syarat agar anak tidak kembali terperosok ke dalam lingkaran kemiskinan setelah lulus. "Anak dapat pendidikan layak, keluarga didorong mandiri. Ini satu paket," katanya.

Pemerintah kini tengah menyiapkan perluasan 104 lokasi baru dengan merevitalisasi aset-aset negara yang menganggur. Sebanyak 93 gedung permanen sedang dibangun untuk mengejar target tahun ajaran 2026/2027. Selain infrastruktur, pemerintah mulai menjajaki skema penerimaan afirmatif di perguruan tinggi dan kemitraan dengan industri agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki kepastian masa depan.

 Menakar Keberlanjutan Sekolah Rakyat

Meskipun progres satu tahun Sekolah Rakyat terlihat impresif di atas kertas, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar program ini tidak menjadi "menara gading" pendidikan:

1. Risiko Eksklusivitas dan Stigmatisasi: Konsep sekolah khusus untuk warga miskin berisiko menciptakan segregasi sosial. Tanpa pembauran yang baik dengan strata sosial lain, siswa mungkin merasa terstigma sebagai "anak sekolah miskin", yang secara psikologis dapat memengaruhi kepercayaan diri mereka saat terjun ke masyarakat luas.

2. Kualitas vs Kuantitas: Ambisi melakukan ekspansi ke seluruh kabupaten/kota pada 2029 membawa risiko penurunan standar. Mengelola sekolah berasrama membutuhkan biaya operasional (cost per student) yang sangat tinggi. Pemerintah harus menjamin bahwa anggaran jangka panjang tersedia untuk pemeliharaan fasilitas dan kesejahteraan guru, bukan sekadar mengejar seremoni peresmian gedung baru.

3. Tantangan Pasca-Sekolah: Jalur afirmasi ke perguruan tinggi adalah langkah baik, namun tantangan sesungguhnya adalah dunia kerja. Program ini harus memastikan kurikulum di Sekolah Rakyat selaras dengan kebutuhan industri ( link and match ) yang sangat dinamis. Jangan sampai sekolah ini hanya menunda pengangguran selama beberapa tahun tanpa memberi keahlian nyata.

4. Beban Ganda Guru: Menuntut guru menjadi pengajar sekaligus konselor dan pengasuh asrama berpotensi menyebabkan burnout. Standar rekrutmen yang tinggi harus dibarengi dengan sistem insentif dan perlindungan kesehatan mental bagi tenaga pendidik yang memadai.

5. Ketergantungan pada Sosok Pemimpin: Sebagai program yang digagas langsung oleh Presiden, keberlanjutan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kemauan politik (political will). Diperlukan payung hukum yang kuat (setingkat UU) agar program ini tetap berjalan dan tidak berganti nama atau skema saat terjadi pergantian kepemimpinan nasional di masa depan.

   Tim Schoolmedia