Schoolmedia News YOGYAKARTA – Wacana penutupan sejumlah Program Studi (Prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementeridiktisaintek) menuai kritik tajam. Sastrawan sekaligus sosiolog, Okky Madasari, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah keliru yang berpotensi melumpuhkan daya kritis dan fondasi sosial-budaya bangsa.
Dalam acara Bincang Budaya Cultural Festival 15 yang diselenggarakan oleh UGM Residence di Grha Sabha Pramana, Yogyakarta, Jumat (1/5), Okky menyoroti bahwa bidang humaniora seperti Bahasa, Sastra, Sejarah, dan Antropologi justru merupakan mesin penggerak ekonomi masa depan yang sering kali dipandang sebelah mata oleh pembuat kebijakan.
Okky Madasari menilai bahwa rencana pemerintah untuk merampingkan atau menutup prodi-prodi humaniora dengan alasan efisiensi industri adalah pandangan yang sempit. Menurutnya, ilmu-ilmu tersebut adalah instrumen utama untuk merekam perubahan sosial dan menjaga supremasi budaya Indonesia di kancah global.
"Wacana ini berpotensi mengancam kemampuan berpikir kritis dan fondasi sosial budaya generasi mendatang. Sebaliknya, budaya, bahasa, dan sastra justru harus diberikan ruang lebih untuk berekspresi," ujar Okky di hadapan ratusan mahasiswa.
Ia menambahkan bahwa setiap dinamika masyarakat harus didokumentasikan melalui karya sastra dan kajian bahasa agar identitas bangsa tetap kokoh di tengah arus globalisasi yang kian kencang.
Menjawab Tudingan dan Sinisme
Menanggapi tudingan bahwa lulusan Sastra atau Antropologi sulit terserap industri, alumnus Sarjana Hubungan Internasional UGM ini justru memberikan perspektif sebaliknya. Okky menegaskan bahwa produk budaya memiliki nilai ekonomi yang masif jika dikelola dengan strategi diplomasi yang tepat.
Ia mengambil contoh fenomena K-Pop dari Korea Selatan yang kini menjadi penyokong utama ekonomi negara tersebut. Keberhasilan Korea dalam mendistribusikan budayanya membuat prodi-prodi terkait kajian Korea kini menjamur di seluruh dunia, termasuk di UGM.
"Korea memiliki bargaining position yang kuat karena distribusi dan promosi budaya mereka berhasil. K-Pop adalah bukti nyata bagaimana budaya menjadi tulang punggung ekonomi," imbuhnya.
Di Indonesia, potensi serupa terlihat pada popularitas lagu-lagu berbahasa Jawa dan musik dari Indonesia Timur yang mulai mendominasi pasar nasional dan mulai melirik pasar internasional. Menurut Okky, sastra dan bahasa berperan vital dalam diplomasi yang menentukan posisi strategis Indonesia, terutama sebagai negara terbesar di Asia Tenggara.
Polemik Standarisasi: Tolak "Polisi Bahasa"Selain membahas penutupan prodi, diskusi yang bertajuk “Bahasa dan Sastra sebagai Diplomasi Budaya” ini juga menyoroti degradasi penggunaan bahasa baku di media sosial. Berbeda dengan pandangan konservatif, Okky justru membela dinamika bahasa yang terjadi di dunia digital.
Ia menyatakan bahwa bahasa tidak seharusnya diatur secara kaku atau "dibakukan" secara paksa oleh otoritas tertentu. Baginya, penggunaan bahasa adalah penanda dinamika sosial yang jujur.
Dinamika Media Sosial: Bahasa di media sosial mencerminkan cara generasi saat ini berkomunikasi dan beradaptasi dengan teknologi.
Peran KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seharusnya berfungsi merekam kosakata baru yang lahir dari tren, bukan membatasi kreativitas pengguna.
Kesesuaian Konteks: Penggunaan bahasa harus fleksibel. Bahasa baku memiliki tempatnya sendiri (seperti dalam esai atau dokumen resmi), namun bahasa gaul atau bahasa daerah memiliki urgensi dalam percakapan sehari-hari.
"Keberadaan 'polisi bahasa' justru akan menjauhkan informasi dari realitas. Kalau di media sosial, bahasa tidak harus selalu baik dan benar. Setiap bahasa bisa dipakai di berbagai situasi, tergantung pada konteksnya," tegas penulis novel Entrok tersebut.
Mendorong Diplomasi Budaya
Menutup pemaparannya, Okky menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak menutup prodi humaniora, melainkan memperkuat kurikulumnya agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi filosofisnya. Produk budaya Indonesia harus diperkenalkan lebih luas untuk mengingatkan dunia akan posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan politik dunia.
Kritik ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam mengkaji ulang wacana penutupan prodi. Alih-alih memangkas, penguatan pada sektor bahasa dan sastra dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan intelektual dan ekonomi bangsa di masa depan.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar