Penyembuhan Trauma Jadi Prioritas, Langkah Responsif Perguran Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan dan Direktorat PAUD di Lokasi Bencana Dipuji
Schoolmedia News Jakarta = Upaya memitigasi dampak bencana terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak usia dini, kini menjadi prioritas dalam tata kelola pendidikan nasional. Langkah cepat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memberikan layanan penyembuhan trauma (trauma healing) serta dukungan psikososial bagi anak dan guru terdampak bencana mendapat apresiasi luas sebagai bentuk perlindungan nyata di garis depan.
Respons cepat ini dinilai menjadi fondasi krusial bagi keberlanjutan pendidikan di tengah ancaman bencana yang kian dinamis. Kehadiran negara dalam memberikan pendampingan psikologis tidak hanya membantu pemulihan mentalitas anak, tetapi juga menjaga stabilitas ekosistem pembelajaran pascabencana agar tidak runtuh total.
Guna memperkuat capaian tersebut, pemerintah kini tengah mematangkan strategi jangka panjang melalui Peta Jalan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2025–2029. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Merry Efriana, menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama agar peta jalan ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen perlindungan yang efektif secara nasional.
"Penting adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan implementasi Peta Jalan SPAB 2025–2029 berjalan efektif dan terintegrasi secara nasional," ujar Merry dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar secara daring, Jumat (17/4/2026).
Menutup Celah Interprestasi
Dalam rapat yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan tersebut, Merry menekankan bahwa keberhasilan SPAB sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian peran. Selama ini, tantangan terbesar di lapangan sering kali muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan tanggung jawab dalam penanganan bencana di sektor pendidikan.
Penyusunan Peta Jalan 2025–2029 yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Sekretariat Nasional SPAB ditargetkan mampu menjawab kebuntuan tersebut. Fokus utama saat ini adalah finalisasi mekanisme implementasi serta penguatan regulasi melalui Surat Edaran Bersama (SEB) antar-kementerian.
"Program SPAB harus dilaksanakan secara terstruktur dengan pembagian kewenangan yang jelas antar-kementerian, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Hal ini penting agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat menghambat kecepatan respons bencana," tutur Merry.
Langkah ini juga mencakup penguatan pendekatan kolaboratif agar prinsip-prinsip pendidikan aman bencana menyentuh seluruh jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini sering kali menjadi sektor yang paling rentan namun paling lambat mendapatkan intervensi sistemik jika koordinasi pusat-daerah tidak sinkron.
Integrasi Anggaran Berbasis Data
Selain aspek koordinasi, Kemenko PMK menyoroti urgensi integrasi program SPAB ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Tanpa dukungan fiskal yang terlembagakan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keberlanjutan layanan seperti trauma healing dan perbaikan infrastruktur sekolah aman bencana sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan instrumen data modern untuk mendukung perencanaan berbasis risiko. Pemanfaatan platform seperti InaRisk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipadukan dengan data Rapor Pendidikan diharapkan mampu memetakan sekolah mana saja yang berada di zona merah dan memerlukan intervensi prioritas.
"Pemanfaatan data didorong untuk mendukung perencanaan berbasis risiko yang lebih akurat. Melalui penguatan koordinasi ini, Peta Jalan SPAB diharapkan dapat terinstitusionalisasi sebagai bagian dari tata kelola pendidikan nasional," tambah Merry.
Gerak Bersama Lintas Sektor
Upaya penyempurnaan draf Surat Edaran Bersama kini diarahkan agar lebih operasional. Poin-poin mengenai indikator kinerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi bahasan serius agar setiap lembaga memiliki standar yang sama dalam mengukur keberhasilan perlindungan anak di wilayah bencana.
Apresiasi terhadap layanan psikososial yang telah dijalankan Direktorat PAUD menjadi bukti bahwa langkah kecil yang terukur mampu memberikan dampak besar bagi pemulihan psikis anak. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan standar layanan serupa dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia melalui payung hukum SPAB yang lebih kuat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Deputi Pencegahan BNPB, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Kehadiran mitra pembangunan dan organisasi internasional juga mempertegas bahwa isu pendidikan aman bencana di Indonesia telah menjadi perhatian global yang memerlukan kerja sama berkelanjutan.
Dengan peta jalan yang lebih matang, sistem pendidikan nasional diharapkan tidak hanya tangguh secara infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan pelindungan batin bagi anak-anak Indonesia, apa pun kondisi alam yang dihadapi.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar