Pemerintah memperketat ruang gerak praktik ilegal di jagat siber dengan mengintegrasikan kekuatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan penguatan koordinasi penegakan hukum. Langkah ini diambil guna memutus mata rantai judi daring, penipuan digital, hingga pemerasan berbasis seksual yang kian meresahkan masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menggandeng dua perusahaan rintisan (startup) nasional berbasis AI, yakni Gambit Hunter dan Ambisius Lab, untuk memperkuat sistem pengawasan hulu. Secara pararel, kementerian juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Negara RI untuk menyatukan sistem pelaporan demi mempercepat respons penindakan.
Schoolmedia News Jakarta = Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam keterangannya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, menegaskan bahwa kolaborasi dengan talenta lokal merupakan upaya konkret menjadikan Indonesia sebagai pemain utama, bukan sekadar pasar teknologi.
"Inovasi dari Gambit Hunter dan Ambisius Lab menjadi bukti bahwa talenta kita mampu menciptakan solusi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Pemerintah mendorong AI sebagai pilar transformasi digital yang etis dan bertanggung jawab," ujar Meutya.
Membedah Akar Masalah
Selama ini, penanganan judi daring kerap terbentur pada kecepatan munculnya konten baru setelah pemblokiran dilakukan. Inovasi yang ditawarkan Gambit Hunter mencoba menggeser paradigma tersebut dengan menyasar infrastruktur pembayaran, bukan sekadar konten di permukaan.
Teknologi AI yang dikembangkan mampu mengidentifikasi dan menelusuri pola aliran dana serta infrastruktur perbankan atau dompet digital yang digunakan oleh bandar judi. Dengan membedah sisi hulu, diharapkan ekosistem finansial judi daring dapat dilumpuhkan secara lebih sistematis.
Sementara itu, dari sisi kualitas informasi, Ambisius Lab melalui "Ambisius News" mengembangkan sistem kurasi dan verifikasi berita. Sistem ini membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya secara otomatis guna menekan penyebaran disinformasi atau berita bohong (hoax) yang sering menjadi pintu masuk kejahatan siber.
Integrasi Pelaporan
Tiga hari berselang, pada Senin (13/4/2026), langkah preventif berbasis teknologi tersebut diperkuat dengan penguatan lini penegakan hukum. Meutya Hafid bersama Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyepakati integrasi sistem pelaporan masyarakat untuk memangkas birokrasi surat-menyurat antarlembaga yang selama ini dianggap memperlambat penanganan kasus.
Meutya mengungkapkan, tren kejahatan digital, terutama penipuan daring dan pemerasan berbasis seksual (sextortion), menunjukkan peningkatan signifikan. "Kami menerima banyak keluhan. Dengan MoU ini, alur kerja disederhanakan. Respons terhadap laporan masyarakat harus lebih cepat melalui sistem yang terintegrasi," katanya.
Salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah penggabungan layanan panggilan darurat. Ke depan, nomor layanan 110 milik Polri dan 112 milik pemerintah daerah/Komdigi akan diintegrasikan ke dalam satu sistem command center.
"Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya pusat kendali harus efisien. Masyarakat yang melapor tidak perlu bingung harus menghubungi nomor yang mana, dan laporan bisa segera ditindaklanjuti," tambah Meutya.
Respons Cepat
Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa ruang siber yang aman menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi digital. Maraknya scam atau penipuan daring menuntut kepolisian untuk bertindak lebih optimal di lapangan.
"Kesepakatan ini memberi ruang bagi koordinasi yang lebih taktis. Kami ingin mencegah munculnya korban baru. Kerja sama ini juga mencakup pengamanan Pusat Data Nasional (PDN) serta penyusunan mekanisme bersama saat terjadi tindak pidana siber agar penanganan langsung berjalan tanpa hambatan teknis," jelas Listyo.
Selain penegakan hukum, kolaborasi ini juga menyasar aspek edukasi publik dan literasi digital. Pemerintah menyadari bahwa secanggih apa pun teknologi pengawasan dan secepat apa pun respons kepolisian, benteng utama tetap berada pada kesadaran masyarakat dalam menggunakan ruang digital.
Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah integrasi ini sudah lama dinantikan. Menurut dia, selama ini penanganan kejahatan siber sering kali "tercecer" karena ego sektoral atau kendala teknis dalam berbagi data.
"Penggunaan AI untuk melacak infrastruktur pembayaran judi online adalah langkah tepat karena uang adalah nadi dari bisnis ilegal tersebut. Jika nadinya dipotong, bisnisnya akan mati dengan sendirinya. Namun, konsistensi dan transparansi dalam penindakan tetap menjadi kunci utama," ujar Alfons.
Dengan penguatan di sisi teknologi melalui AI dan penyederhanaan birokrasi melalui integrasi dengan Polri, pemerintah menargetkan penurunan angka kasus kejahatan digital secara signifikan dalam satu tahun ke depan. Ruang digital Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh penggunanya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar