Schoolmedia News Jakarta = Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus menunjukkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran di berbagai penjuru Nusantara, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Program ini tidak sekadar menghadirkan perbaikan fisik bangunan sekolah, melainkan juga memperkuat lingkungan belajar yang lebih aman dan menjadi bukti nyata upaya perwujudan visi "Pendidikan Bermutu untuk Semua".

Di tengah ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045, wajah pendidikan di tapal batas mulai bersalin rupa. Sejumlah capaian hasil revitalisasi dari kepala satuan pendidikan di daerah 3T menjadi saksi bisu munculnya dampak positif yang sistemik.

Mulai dari meningkatnya semangat belajar siswa, kualitas proses pembelajaran yang kian mumpuni, hingga tumbuhnya rasa percaya diri sekolah dalam memberikan layanan pendidikan bermutu. Tak kalah penting, program ini berhasil memperkuat kembali tali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan formal.

Sebagai informasi, tahun 2025 jumlah revitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah berjumlah 14.072 satuan pendidikan. Dengan rincian 1.515 PAUD, 6.328 SD, 3.989 SMP, dan 2.240 SMA. Khusus untuk daerah 3T, revitalisasi menjangkau 76 PAUD, 419 SD, 325 SMP, dan 129 SMA.

Kegemberikaan di Satuan PAUD Tapal Batas Negara

Suara riuh rendah anak-anak usia dini memecah kesunyian di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Di TK Pembina Negeri Senggi, sebuah sekolah yang berdiri tegak di garis depan perbatasan Indonesia-Papua Nugini, perubahan itu bukan lagi sekadar janji di atas kertas.

Kepala TK Pembina Negeri Senggi, Albertina Insyur, mengisahkan bagaimana tahun 2025 menjadi titik balik bagi sekolahnya. Setelah bertahun-tahun luput dari sentuhan pembangunan, sekolah ini akhirnya mendapatkan empat menu bantuan revitalisasi yang komprehensif: rehabilitasi tiga ruang kelas baru (RKB), pembangunan toilet yang layak, pembangunan ruang kelas tambahan, serta ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

"Kami sangat bersyukur dengan revitalisasi ini. Sebagai sekolah yang berada di tapal batas, bertahun-tahun sekolah kami belum tersentuh pembangunan. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen yang telah memberikan perhatian kepada kami," tutur Albertina dengan nada haru.

Bagi Albertina, dampak yang paling menyesakkan dada sekaligus membahagiakan adalah melihat binar mata murid-muridnya. "Semua murid sangat bahagia karena kini memiliki fasilitas baru dan lingkungan belajar yang jauh lebih nyaman," tambahnya. Kenyamanan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah fondasi krusial; di sinilah karakter dan kecintaan anak terhadap sekolah pertama kali dibentuk.

Ekonomi Kerakyatan di Balik Debu Kontruksi

Menariknya, revitalisasi ini tidak menggunakan jasa kontraktor besar dari ibu kota provinsi. Pemerintah konsisten menerapkan skema swakelola. Menurut Albertina, mekanisme ini memberikan dampak ikutan (multiplier effect) yang luar biasa bagi masyarakat sekitar Senggi.

Warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat langsung dalam proses pembangunan. Hal ini menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat. Masyarakat merasa gedung tersebut adalah milik mereka yang harus dijaga bersama. Di sisi lain, aktivitas pembangunan ini menggerakkan roda ekonomi lokal. Toko-toko material bangunan hingga kios-kios kecil penyedia konsumsi bagi pekerja turut merasakan kucuran dana revitalisasi tersebut.

"Kami berharap program ini terus dilanjutkan. Program ini mampu membuat murid kami lebih giat belajar, sehingga kelak mereka tumbuh menjadi Generasi Emas 2045," harap Albertina.

Cerita sukses serupa mengalir dari Nusa Tenggara Barat. Ihsan Sopiandi, Kepala SMP Islam Darul Bayan di Kabupaten Lombok Utara, merasakan betapa anggaran negara senilai lebih dari Rp2,9 miliar telah mengubah wajah sekolahnya secara total pada akhir tahun 2025.

Sekolahnya menerima enam menu pembangunan, mulai dari empat unit RKB, laboratorium IPA, ruang administrasi, ruang UKS, perpustakaan, hingga toilet. Sebelum bantuan ini turun, para siswa harus rela belajar di ruang-ruang yang jauh dari kata layak.

"Program revitalisasi membawa perubahan yang sangat nyata. Ruang belajar kini lebih representatif. Sekarang seluruh murid dapat belajar dengan nyaman," ungkap Ihsan. Keberadaan laboratorium dan perpustakaan baru ini diyakini akan mendongkrak literasi dan numerasi siswa yang selama ini terkendala fasilitas.

Peta Jalan 2026 dan Komitmen Pemerintah Rp 14 Triliun 

Keberhasilan di tahun 2025 menjadi pijakan kuat bagi Kemendikdasmen untuk memacu gas lebih dalam pada tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam kunjungannya ke Kabupaten Jember, Sabtu (21/2), memastikan bahwa keberlanjutan program ini telah dijamin oleh APBN.

"Untuk tahun 2026, yang sudah aman di APBN ada Rp14 triliun untuk revitalisasi. Saat ini kami sedang melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap sekitar 11.470 satuan pendidikan calon penerima," jelas Abdul Mu’ti.

Fokus kebijakan 2026 tetap konsisten dan tajam, diarahkan pada tiga prioritas utama:

1. Sekolah dengan kondisi rusak berat yang mengancam keselamatan jiwa.

2. Sekolah di wilayah 3T untuk memangkas kesenjangan kualitas antarwilayah.

3. Sekolah di daerah terdampak bencana guna memastikan layanan pendidikan tidak terputus meski alam sedang tidak bersahabat.

Angka 11.470 satuan pendidikan hanyalah awal. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Hari Guru Nasional 2025, cakupan revitalisasi akan diperluas secara masif dengan target tambahan 60.000 satuan pendidikan. Total, lebih dari 71.000 sekolah diproyeksikan akan bersalin rupa pada tahun 2026.

Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dikutip oleh Mendikdasmen, menempatkan pendidikan sebagai jantung dari strategi nasional pemberantasan kemiskinan. "Bapak Presiden berkomitmen mengubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dengan pendidikan sebagai prioritasnya. Formula memberantas kemiskinan adalah pendidikan," tegas Mu’ti.

Infrastruktur yang memadai bukan sekadar masalah estetika bangunan, melainkan prasyarat mutlak bagi terciptanya proses pedagogi yang bermutu. Tanpa atap yang kokoh dan sanitasi yang bersih, mustahil proses transfer ilmu dapat berjalan optimal.

Tantangan Implementasi

Kendati capaian di Senggi dan Lombok Utara memberikan optimisme, tantangan besar membentang di depan mata. Anggaran sebesar Rp14 triliun adalah amanah besar yang menuntut akuntabilitas tinggi. Beberapa poin kritis perlu menjadi perhatian:

1. Ketepatan Data Verval

Kerap kali terjadi disparitas antara data di Dapodik dengan realita di lapangan. Proses verifikasi dan validasi yang tengah berlangsung harus melibatkan tim independen untuk memastikan sekolah yang benar-benar "sekarat" secara fisik mendapatkan prioritas, bukan berdasarkan kedekatan akses birokrasi.

2. Kapasitas Pengelolaan Swakelola

Skema swakelola memang menghidupkan ekonomi lokal, namun menuntut kemampuan manajemen proyek yang mumpuni dari pihak sekolah. Kepala sekolah adalah pendidik, bukan manajer konstruksi. Diperlukan pendampingan teknis yang ketat dari tenaga ahli bangunan agar kualitas gedung sesuai dengan standar keamanan bangunan tahan gempa, mengingat banyak sekolah berada di zona merah bencana.

3. Pengawasan Publik

Pihak sekolah diharapkan berani membuka diri. Transparansi penggunaan dana bantuan harus dipajang di papan informasi sekolah. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyelewengan dan memastikan setiap rupiah berubah menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi siswa.

4. Keberlanjutan Perawatan

Revitalisasi sering kali berhenti pada serah terima kunci. Pemerintah perlu memikirkan anggaran pemeliharaan rutin agar gedung yang sudah dibangun dengan biaya mahal tidak kembali rusak dalam waktu singkat akibat pengabaian perawatan kecil.

Melalui keberlanjutan program revitalisasi ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial melalui infrastruktur pendidikan. Dari PAUD hingga sekolah menengah, dari pelosok Papua hingga pesisir Lombok, setiap anak Indonesia berhak atas ruang kelas yang memanusiakan mereka.

Dengan lingkungan belajar yang aman, layak, dan bermartabat, pendidikan diharapkan mampu menjadi eskalator sosial yang membawa anak-anak bangsa keluar dari jerat ketimpangan. Pembangunan fisik ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa pada tahun 2045 kelak, Indonesia tidak hanya emas di atas kertas, tapi emas dalam kualitas manusia-manusianya.

Tim Schoolmedia