Bancakan Proyek di Atas Piring Anak: Siapa Pemilik SPPG yang Tak Tersentuh?

Schoolmedia News Jakarta = Di sebuah sekolah dasar di pinggiran Jakarta, aroma masakan yang biasanya menggugah selera seketika berubah menjadi kecemasan. Dari balik kotak makan siang berwarna cerah, seorang siswa mendapati sepotong protein yang mulai berlendir dan mengeluarkan bau tak sedap. Pemandangan ini bukan sekadar insiden tunggal di satu sekolah, melainkan potongan kecil dari potret buram implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan tajam publik.

Sejak diluncurkan sebagai program unggulan pemerintah, MBG kini berada di persimpangan jalan. Laporan terbaru dari MBG Watch yang merilis hasil pemantauan warga periode Oktober 2025 hingga Januari 2026 menunjukkan bahwa "piring emas" yang dijanjikan pemerintah masih jauh dari standar kelayakan. Persoalan kualitas pangan, keamanan makanan, hingga dominasi makanan ultra-proses (ultra-processed food/UPF) menjadi rapor merah yang tak kunjung membaik.

Ancaman di Balik Bungkus Makanan

Laporan warga yang masuk ke MBG Watch dari berbagai penjuru daerah mengungkap temuan yang menggetarkan hati para orang tua. Makanan tidak layak konsumsi—mulai dari nasi yang kurang matang hingga lauk pauk yang berlendir—menjadi ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak.

Dr. Tan Shot Yen, pakar gizi yang dikenal vokal, menyebut program ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran hak anak. “MBG adalah pelanggaran. Program ini banyak melanggar hak anak atas gizi dan pendidikan. MBG juga tidak mengedepankan ketahanan pangan berbasis pangan lokal dan keamanan pangan yang melibatkan pakar gizi,” tegasnya dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, awal pekan lalu.

Kritik pedas juga datang dari aspek gizi jangka panjang. Penggunaan UPF yang masif dalam menu MBG dinilai sebagai langkah mundur. Bukannya memberikan asupan nutrisi alami dari hasil bumi lokal, program ini justru dianggap memperpanjang ketergantungan pada produk industri pangan yang seragam dan tidak sehat.

"Pemerintah lebih fokus pada tanaman yang itu-itu saja, dibandingkan diversifikasi pangan," ujar Britannia Sari, pendamping Program Pangan Sehat Masyarakat. Menurutnya, MBG justru memperparah penyeragaman pola makan yang mengabaikan kekayaan pangan lokal di tiap daerah.

Suara Perempuan yang Terpinggirkan

Di balik kebijakan yang bersifat instruksi dari atas ke bawah ini, ada peran yang terampas. Annette Mau dari Aliansi Ibu Indonesia melihat adanya peminggiran peran domestik yang strategis. “MBG sejak awal tidak melibatkan perempuan dan ibu secara strategis. Yang terjadi malah perampasan peran keluarga dalam pemenuhan keamanan pangan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Izza Akbarani dari Transparency International Indonesia memberikan label red flag pada proyek ini. Ia menilai MBG sebagai program yang gender blind karena abai melibatkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat dalam perancangan maupun eksekusinya. Padahal, urusan kedaulatan pangan sangat erat kaitannya dengan peran komunitas di tingkat akar rumput.

Efek Domino: Warung Tutup dan Anggaran Bocor

Dampak MBG ternyata melampaui urusan perut siswa. Galau D. Muhammad dari CELIOS menyoroti dampak ekonomi makro yang destruktif. Program ini dianggap gagal menjawab isu ketenagakerjaan karena serapan kerja yang diciptakan justru membunuh unit usaha kecil yang sudah ada.

“Banyak warung dan katering yang tutup karena MBG,” kata Galau. Ia juga mengkritik keras sumber pendanaan program ini. “Anggaran MBG yang diambil dari dana pendidikan dan kesehatan mengurangi manfaat publik. Bahkan, anggaran kebencanaan pun ikut tergerus. Moratorium MBG harus segera dilakukan.”

Dari kacamata hukum dan tata negara, pakar hukum Ferry Amsari melihat adanya aroma "politik gentong babi" (pork barrel politics) dalam program ini. Ferry menyoroti ketiadaan aturan yang jelas mengenai pembatasan jumlah Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang bisa dimiliki oleh satu yayasan. "Aturan administratif pelaksanaannya tidak jelas dan tidak terukur," ujarnya ketus.

Oase di Karanganyar: Sebuah Pembelajaran

Meski diwarnai berbagai carut-marut, MBG Watch menemukan secercah harapan di Kabupaten Karanganyar. Dinas Kesehatan setempat secara proaktif melakukan pencegahan keracunan pangan dengan melibatkan ahli gizi dalam penyusunan menu sesuai pedoman Kementerian Kesehatan.

Kolaborasi antara Puskesmas dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Karanganyar menjadi model bagaimana seharusnya pengawasan operasional dilakukan. Namun, praktik baik ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi standar nasional yang ajek.

Mendesak Evaluasi Total

Atas berbagai temuan tersebut, Emmy Astuti dari ASPPUK menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar saat ini adalah menghentikan sementara program ini. “MBG Watch merekomendasikan moratorium MBG karena beragam masalah yang ditimbulkan,” tuturnya.

Rekomendasi strategis pun telah dilayangkan kepada Kementerian Kesehatan dan BGN. Beberapa poin krusial di antaranya adalah:

• Penghentian penggunaan UPF dalam menu harian.

• Standardisasi operasional dapur melalui Sertifikat Laik Sehat (SLS) dan sistem HACCP.

• Integrasi data gizi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang sudah ada seperti Posyandu dan PKK.

• Sistem mitigasi risiko jalur cepat untuk menangani laporan makanan tidak layak.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Akankah suara warga dan pakar gizi didengar untuk melakukan evaluasi menyeluruh, ataukah piring-piring di sekolah akan tetap berisi risiko di balik janji-janji manis politik? Satu yang pasti, tanpa perbaikan mendasar, MBG bukan lagi menjadi solusi stunting, melainkan bom waktu bagi kesehatan dan ekonomi nasional. Tim Schoolmedia