Schoolmedia News Aceh = Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas banjir di Aceh terus diperluas seiring kebutuhan mendesak masyarakat untuk keluar dari tenda darurat. Dari pengalaman awal membangun 100 unit huntara, Universitas Gadjah Mada mengembangkan inisiatif lanjutan dengan menyiapkan hingga 550 unit hunian sementara berbasis pemanfaatan kayu hanyut.
Program ini dirancang untuk menjawab kerusakan rumah warga yang berskala besar dan tersebar di beberapa wilayah terdampak. Pendekatan pemanfaatan material lokal dipilih agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kondisi lapangan. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan UGM dalam mendukung pemulihan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi keluarga penyintas.
Salah satu Tim UGM, Ir. Ashar Saputra, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng mengungkapkan kebutuhan pembangunan 550 huntara berangkat dari kondisi riil kerusakan permukiman warga di Aceh. Di Desa Geudumbak saja, tercatat sekitar 430 rumah mengalami rusak berat hingga hancur akibat banjir.
Dari jumlah tersebut, 330 unit hunian sementara direncanakan dibangun dengan dukungan penyediaan dan pengolahan kayu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, 120 unit lainnya direncanakan untuk wilayah Aceh Tamiang dengan dukungan BNPB dan Kementerian Kehutanan.
“Inisiatif ini bertujuan memindahkan penyintas dari tenda yang kurang layak ke rumah yang sehat, aman, dan dapat menjalankan fungsi sebagai rumah keluarga,†ujar Ashar.
Dalam pelaksanaan program ini, UGM turut menggandeng Rumah Zakat yang berperan sebagai donor sekaligus mitra yang terlibat langsung dalam penyediaan dan pelatihan tenaga tukang lokal. Skema kerja dirancang agar warga terdampak dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan bersama pemilik rumah dan warga sekitar.
Melalui pendekatan ini, roda ekonomi warga mulai bergerak kembali melalui skema uang lelah bagi para tukang. “Rumah Zakat mendukung pembentukan kelompok tukang yang bekerja bersama warga, sementara UGM berkontribusi melalui teknologi rumah yang aman, sehat, cepat dibangun, dan mudah dibuat,†jelas Ashar.
Menurut Ashar, peran BNPB dan Kementerian Kehutanan menjadi kunci dalam penyediaan material utama berupa kayu hanyut. Kayu yang tersedia pascabencana dimanfaatkan agar tidak terbuang dan mengalami penurunan kualitas. Semakin cepat kayu diolah, semakin baik kualitas material yang dapat digunakan untuk hunian.
Kayu yang mengalami kerusakan tetap dapat dimanfaatkan dengan pemilahan bagian yang masih layak. “Harapannya pemanfaatan kayu bisa dipercepat karena jika terlalu lama dibiarkan, kayu berpotensi rusak meski sebagian masih dapat diselamatkan,†katanya.
Dari sisi desain, huntara berbasis kayu ini dirancang dengan ukuran 6 x 6 meter. Desain tersebut mengakomodasi dua kamar tidur yang bersifat privat, satu ruang multifungsi untuk dapur atau ruang keluarga, serta satu teras. Ashar menjelaskan kebutuhan material kayu diperkirakan sekitar 4 meter kubik untuk rumah tanpa lantai panggung dan sekitar 5 meter kubik untuk rumah dengan lantai panggung.
Material yang perlu didatangkan dari luar lokasi meliputi atap galvalum serta paku, baut, dan mur. “Sebisa mungkin material kayu diambil dari lokasi terdekat, sementara bahan pendukung lainnya disuplai dari luar,†ungkap Ashar.
Pembangunan satu unit hunian sementara dirancang agar dapat dilakukan secara efisien dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Satu rumah idealnya dikerjakan oleh enam orang yang terdiri dari dua tukang utama dan empat warga sebagai pembantu tukang. Dalam skenario awal, pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu empat hari. Namun, pada tahap awal pelaksanaan, waktu pengerjaan masih berkisar sekitar enam hari karena proses adaptasi di lapangan. “Seiring pelatihan dan pengalaman, kami optimistis target empat hari per unit dapat tercapai,†tutur Ashar.
Untuk mempercepat pembangunan, skema kerja paralel diterapkan melalui pembentukan 15 kelompok tukang. Dengan skema ini, 15 rumah dapat dibangun secara bersamaan dalam satu waktu. Warga lainnya berperan dalam pemotongan, pengolahan, dan distribusi kayu sesuai kebutuhan masing-masing unit. “Tenaga kerja dan alur suplai sudah disiapkan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar,†jelas Ashar.
Ashar bercerita, antusiasme warga terdampak menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Setelah hampir 50 hari tinggal di tenda yang kurang nyaman dan kurang higienis, warga menyambut baik peluang untuk memiliki hunian yang lebih layak.
Pada pembangunan rumah tahap awal, banyak warga datang melihat, bertanya, dan berharap segera mendapatkan rumah serupa. Penentuan prioritas penerima hunian dilakukan melalui musyawarah warga setempat dengan mempertimbangkan kondisi lansia, ibu hamil, anak-anak, serta keluarga yatim dan piatu. “Urutan pembangunan ditentukan melalui rembuk gampong agar bantuan tepat sasaran dan adil,†ucapnya.
Ke depan, Ashar menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemulihan pascabencana. Kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada hunian, tetapi mencakup air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Pemulihan infrastruktur dasar perlu berjalan seiring agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. UGM mendorong agar setiap pihak yang terlibat dapat berkontribusi sesuai kebutuhan lapangan.
“Hunian menjadi pintu masuk, tetapi fasilitas pendukung seperti sekolah dan layanan kesehatan juga perlu segera disiapkan,†tutup Ashar.
Di balik angka dan desain teknis, program pembangunan huntara ini menyimpan kisah kemanusiaan yang mendalam. Salah satunya dialami keluarga Misran yang terdiri dari lima anggota keluarga, dengan sang istri tengah hamil besar saat banjir melanda. Dalam kondisi darurat, mereka bertahan selama tiga hari tiga malam di atas pohon sawit hingga air surut. Kini, rumah Misran telah selesai dibangun dan sudah ditempati, sementara 18 rumah lainnya masih dalam tahap pembangunan di lokasi yang sama. “Waktu itu kami hanya berusaha bertahan, dan sekarang sudah bisa kembali tinggal bersama keluarga di rumah yang lebih aman,†ujar Misran.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar