kembali
Nasional

Polri Pecat Perwira Tinggi EHS Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

author Andeliyumna
Nov 20, 2026 |
28 Dilihat


SchoolmediaNews
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada seorang perwira tinggi berinisial EHS yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga kalangan pengusaha.

Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah melaksanakan sidang etik terhadap EHS. Selain diberhentikan dari keanggotaan Polri, EHS juga mendapatkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan tercela.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa EHS terbukti melakukan pemufakatan untuk memperoleh akses secara ilegal melalui tindakan penyadapan. Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan perangkat atau fasilitas teknologi milik Polri tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Meskipun telah menerima keputusan pemberhentian tersebut, EHS menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan sidang etik.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa izin. Keempat perwira tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Sebelum keputusan terhadap EHS dijatuhkan, Divisi Propam Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap salah satu tersangka berinisial AS pada 10 November. Dalam sidang tersebut, AS turut dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan juga menyatakan akan mengajukan banding.

Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan dugaan penyalahgunaan fasilitas teknologi milik institusi. Polri melalui proses penegakan kode etik memberikan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sumber: ANTARA News
Penulis berita awal: Nadia Putri Rahmani
Editor: Evarianus Supar
Penyunting: Melia Susilawati

Viral Satpam Naik ke Kap Mobil yang Melaju Kencang di PIK, Ternyata Kendaraan Milik Polisi
Berita Sebelumnya
Viral Satpam Naik ke Kap Mobil yang Melaju Kencang di PIK, Ternyata Kendaraan Milik Polisi
author Andeliyumna
Nov 20, 2026

Komentar