Sejumlah Tokoh dan Partai Politik Tampak Hati-Hati Tanggapi Wacana Pengganti Wapres Gibran

Schoolmedia - Dalam sebuah tulisan kolom yang dimuat di Kompas.com, penulis menyoroti sikap hati-hati dari sejumlah tokoh dan partai politik yang tampak enggan mengajukan diri sebagai kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2026.
Menurut ulasan dalam kolom tersebut, beberapa elite politik menunjukkan sikap menjaga jarak dari wacana bursa calon wakil presiden, di antaranya:
Partai Demokrat & PAN: Partai Demokrat secara tegas menyatakan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendorong agar posisi tersebut diisi oleh kader Partai Gerindra, dan partai-partai lainnya memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muhaimin Iskandar & Sri Sultan Hamengku Buwono X: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan dirinya tidak berminat mengisi posisi tersebut. Sikap menjaga jarak juga diperlihatkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang enggan menanggapi wacana pencalonannya dengan menyebut bahwa persoalan tersebut merupakan urusan Jakarta dan di luar kewenangannya.
Penulis opini tersebut menilai bahwa keengganan para tokoh ini berkaitan erat dengan besarnya risiko politik yang membayangi sosok pengganti Gibran. Berdasarkan pengamatan penulis di media sosial, siapa pun yang mengisi kursi wakil presiden berpotensi menjadi sasaran serangan warganet, menghadapi upaya delegitimasi, hingga dituding sebagai pihak yang mengambil keuntungan atau berada di balik mundurnya Gibran oleh sebagian pendukungnya.
Lebih lanjut, tulisan tersebut menggarisbawahi bahwa meskipun jabatan wakil presiden memiliki kehormatan tinggi, beban politik yang menyertainya tidak dapat diabaikan. Para tokoh politik dinilai lebih memperhitungkan risiko jangka panjang—seperti pertaruhan nama baik yang dibangun bertahun-tahun, relasi dengan basis pemilih, serta modal politik menuju Pemilu 2029—dibandingkan sekadar mengambil peluang naik jabatan.
Sumber berita : kompas.com
Penulis berita: werdha candratrilaksita
Penyunting: febby
Berita Lainnya:
Kapolri Terbitkan Perpol Baru Ubah Aturan Sidang Etik Menjelang Pemeriksaan Mantan Kapolri Listyo Sigit
Menko Kumham Imipas Yusril Ungkap Pengembangan Penyidikan Kasus Penyadapan Mengarah ke Dugaan Makar dan Aktor Eksternal
Dishub Bakal Tambah Petugas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar Blok M saat Akhir Pekan