DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Sembilan Ketentuan Penting yang Perlu Diketahui

SchoolmediaNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Kebijakan ini bertujuan memperkuat upaya pemerintah dalam mengambil kembali aset yang berasal dari hasil kejahatan serta mengurangi kerugian yang dialami negara maupun masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa aturan tersebut membawa perubahan dalam penegakan hukum. Penanganan kasus tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pengembalian kerugian akibat tindak pidana.
Terdapat sembilan poin penting dalam undang-undang tersebut, yaitu:
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Ketentuan ini berlaku untuk aset dengan nilai minimal Rp1 miliar saat diperoleh. Namun, proses tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelaku masih dapat diproses secara hukum.
Mencakup Berbagai Jenis Kejahatan
Aturan ini tidak hanya berlaku untuk kasus korupsi, tetapi juga mencakup narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, hingga penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi. Kejahatan lain seperti judi online, penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta kejahatan aset kripto juga termasuk dalam cakupannya.
Jenis Aset yang Dapat Dirampas
Aset yang dapat diambil alih negara meliputi harta hasil tindak pidana, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta aset yang tidak diketahui pemiliknya. Negara juga dapat mengambil aset sah milik pelaku sebagai pengganti apabila aset hasil kejahatan tidak ditemukan. Meskipun demikian, fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum tetap dilindungi agar dapat digunakan masyarakat.
Pengajuan dan Pembuktian Melalui Pengadilan
Permohonan perampasan aset diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan. Dalam kasus pelaku yang melarikan diri, pengajuan dapat dilakukan paling cepat 60 hari setelah pelaku masuk daftar pencarian orang (DPO). Pihak kejaksaan tetap harus membuktikan bahwa aset tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana.
Pemblokiran dan Penyitaan Aset
Undang-undang ini memberikan kewenangan untuk menghentikan transaksi, memblokir, serta menyita aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aset dipindahkan atau disembunyikan sebelum proses hukum selesai.
Aset di Luar Negeri Dapat Ditindaklanjuti
Pemerintah juga dapat meminta pemblokiran dan penyitaan aset yang berada di luar wilayah Indonesia. Apabila permintaan tersebut tidak disetujui, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai pihak terkait dengan nilai yang sebanding.
Perlindungan Hak Pihak Ketiga
Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan memiliki itikad baik. Mereka dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti rugi apabila haknya dirugikan akibat proses perampasan aset.
Batas Waktu Pemeriksaan Perkara
Pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya dapat dilakukan melalui kasasi, dengan proses pemeriksaan yang juga dibatasi maksimal 60 hari. Ketentuan ini bertujuan agar penanganan perkara tidak berlangsung terlalu lama.
Pengelolaan dan Pengawasan Aset
Aset yang berhasil dirampas akan dikelola oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. Pengawasannya dilakukan oleh badan independen yang terdiri dari lima orang dan pembentukannya memerlukan persetujuan DPR. Selain itu, petugas yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana.
Undang-undang ini juga menegaskan bahwa aturan perampasan aset tidak berlaku surut. Artinya, ketentuan tersebut hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai berlaku. Pemberlakuannya dimulai 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Dalam proses penyusunannya, DPR mencatat sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan juga melibatkan masyarakat melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengembalikan aset hasil kejahatan. Selain itu, pengawasan dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga tetap diperlukan agar penerapannya berjalan secara transparan dan tidak disalahgunakan.
Sumber: Tribrata News
Penulis berita awal: Lina Lutfiyah
Editor: -
Penyunting: Melia Susilawati
Berita Lainnya:
Polri Pecat Perwira Tinggi EHS Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Grace Natalie Tegaskan PSI Dukung Pemerintahan Prabowo meski Tak Ada Kader di Kabinet
Kapolri Terbitkan Perpol Baru Ubah Aturan Sidang Etik Menjelang Pemeriksaan Mantan Kapolri Listyo Sigit