Pemerintah Kucurkan Rp 881 Milliar untuk 28.000 Sekolah Terbaik Terima BOSP Kinerja, Fokus Akselerasi Literasi, Numerasi dan Digitalisasi Pembelajaran

Schoolmedia News Surabaya  = Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan peningkatan capaian literasi dan numerasi nasional melalui optimalisasi alokasi Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Boskin). Sebanyak 28.000 satuan pendidikan dari total 430.000 sekolah di seluruh Indonesia terpilih sebagai penerima program dengan total anggaran mencapai Rp 881 miliar. Sekolah penerima manfaat ditentukan berdasarkan pemeringkatan capaian tertinggi peningkatan literasi dan numerasi dalam skala nasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdasmen PNFI), Gogot Suharwoto, Ph.D., menegaskan pentingnya akuntabilitas serta pemahaman menyeluruh dari tim pendamping lapangan terkait mekanisme seleksi program tersebut. Penegasan ini disampaikan dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Calon Fasilitator Nasional (Fasnas) yang berlangsung di Surabaya, Senin (6/7).

"Nanti pada saat ke lapangan, Bapak dan Ibu akan ditanya oleh sekolah-sekolah, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, karena kuota ini sangat terbatas. Anda semua harus paham betul kriteria ini agar bisa menjawab secara jelas di lapangan," ujar Gogot.

Menurut Gogot, penyaluran anggaran Boskin senilai Rp 881 miliar ini merupakan langkah krusial pemerintah untuk memastikan keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan dasar di tengah berbagai tantangan pengalokasian anggaran sektor lain. Oleh sebab itu, kesiapan kapasitas para Fasilitator Nasional mutlak diperlukan karena mereka yang nantinya akan melatih Fasilitator Daerah (Fasda) di bawah koordinasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP).

Tiga Tugas Utama Fasilitator Nasional

Gogot memaparkan tiga tugas utama yang harus diemban oleh para calon Fasilitator Nasional (Fasnas). Tugas pertama adalah mempersiapkan dan memastikan kapasitas diri sendiri agar benar-benar siap diterjunkan sebagai mentor nasional yang andal. Kedua, fasilitator dituntut untuk tidak sekadar memahami substansi modul pembelajaran, melainkan mampu merumuskan metode transfer pengetahuan yang efektif (how to learn) kepada para guru dan kepala sekolah di daerah.

Tantangan utama dalam bimtek ini, menurut Gogot, adalah metodologi pendekatan yang digunakan. Para peserta dan sasaran program merupakan pembelajar dewasa (adult learning). Untuk itu, pendekatan yang digunakan wajib berbasis andragogi, bukan pedagogi anak-anak.

"Bapak dan Ibu menghadapi guru-guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengajar. Kita harus menghargai pengalaman itu. Pendekatan kita tidak boleh terkesan mendikte atau merasa paling tahu. Sebaliknya, kita harus mampu memicu kebutuhan (create the demand) dari apa yang sebenarnya mereka hadapi di ruang kelas," kata Gogot menjelaskan.

Strategi TPACK dalam Pendampingan

Dalam proses pendampingan ke depan, Gogot mendorong penerapan kerangka kerja Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) di satuan pendidikan.

Melalui strategi ini, integrasi teknologi digital digitalisasi literasi numerasi dapat diaplikasikan secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan, termasuk dalam mengatasi tantangan khas pada jenjang PAUD seperti rendahnya konsentrasi anak didik.

Bimtek yang diikuti oleh perwakilan BBPMP dari berbagai wilayah di Indonesia ini diharapkan dapat menghasilkan kurikulum pendampingan yang scannable dan aplikatif.

Fasnas yang tangguh ditargetkan mampu mencetak Fasda yang siap mengawal transformasi sistem penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, akuntabel, dan berkelanjutan di setiap daerah.

Pendekatan Andragogi dan Kolaborasi

Gogot menjelaskan lebih lanjut bahwa kunci utama keberhasilan pelatihan bagi pembelajar dewasa adalah dengan melibatkan seluruh indra secara aktif. Merujuk pada teori Cone of Learning, ia memaparkan bahwa metode ceramah satu arah hanya mampu memberikan pemahaman sekitar 10 hingga 30 persen saja kepada peserta.

"Jika kita tidak melibatkan indra yang lain, seperti tangan dan kaki untuk bergerak dan beraktivitas melalui pendekatan konstruktivisme, project-based, maupun inquiry-based, pemahaman itu sulit meningkat. Kita harus melibatkan seluruh indra untuk menemukan apa yang dipelajari agar pemahaman bisa naik hingga 90 persen," paparnya.

Oleh karena itu, para Fasnas dituntut untuk bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur yang mendikte. Proses pembelajaran bersama Fasda di lapangan harus dirancang secara stimulatif dan kolaboratif melalui simulasi teknologi yang kaya warna, suara, dan ruang.

"Prinsipnya adalah belajar bersama, memecahkan masalah bersama Fasda, dan menarik kesimpulan bersama secara kolaboratif. Semakin banyak kita berbagi dan melatih orang lain, maka tingkat pemahaman kita sendiri juga akan semakin naik," tambahnya. Dengan keterlibatan aktif ini, rasa kepemilikan (ownership) dari para fasilitator daerah dan kepala sekolah terhadap program akan tumbuh kuat.

Mandat Konstitusi Digitalisasi

Terkait kebijakan alokasi Boskin, Gogot menegaskan bahwa program digitalisasi pembelajaran ini bukan sekadar program kementerian, melainkan mandat langsung dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2029.

Dalam cetak biru PSN tersebut, pilar digitalisasi dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu infrastruktur (perangkat, bantuan listrik, dan akses internet), konten pembelajaran, serta bimbingan teknis. Pemerintah menargetkan perluasan jangkauan bimtek ini secara masif.

Jika tahun lalu pemerintah baru menjangkau 29.000 guru secara tatap muka, maka melalui pengimbasan berantai dari para fasilitator ini, diharapkan target intervensi kompetensi bagi sekitar 900.000 hingga 3 juta guru di seluruh Indonesia dapat tercapai sepenuhnya hingga tahun 2029.

Peliput : Eko B Harsono dan Firmansyah