Terobosan Keberlanjutan Pembiayaan PPG dan Penguatan Evaluasi UKMPPG

Schoolmedia News Jakarta = Kementerian Agama tengah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu opsi yang dikaji adalah penerapan skema cost sharing dengan perguruan tinggi keagamaan negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Skema ini diharapkan mampu memperluas jumlah guru yang dapat mengikuti PPG tanpa mengurangi komitmen negara dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.

Gagasan tersebut mengemuka dalam forum Evaluasi UKMPPG yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Forum ini mempertemukan dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan PTKIN, pengelola PPG, tim UKMPPG, serta perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diskusi berfokus pada tantangan pembiayaan, tata kelola, serta kualitas layanan pendidikan profesi guru.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa PPG tetap menjadi prioritas meski terjadi penyesuaian anggaran. Menurutnya, kebutuhan peningkatan kompetensi guru tidak bisa ditunda. “Negara tetap hadir, tetapi perguruan tinggi yang memiliki kapasitas juga dapat mengambil peran lebih besar sehingga jumlah guru yang dilayani semakin banyak,” ujarnya. Selain itu, Kementerian Agama juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan PPG.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, menambahkan bahwa skema cost sharing bukan sekadar pembagian beban anggaran, melainkan pembagian kuota peserta sesuai kapasitas masing-masing lembaga. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan agar tidak menambah beban dosen yang menjadi ujung tombak pelaksanaan PPG.

Selain pembiayaan, forum juga menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UKMPPG. Berdasarkan laporan, banyak peserta gagal bukan karena lemahnya kompetensi akademik, melainkan akibat kesalahan teknis seperti unggahan dokumen yang tidak sesuai, video pembelajaran yang tidak memenuhi ketentuan, hingga tautan yang tidak dapat diakses. Amien menekankan perlunya pemetaan tingkat kelulusan antar-LPTK untuk menyusun strategi pendampingan yang lebih efektif.

Dekan FITK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakry Hamdani, melaporkan bahwa tantangan teknis masih menjadi penyebab utama ketidaklulusan peserta. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pendampingan serta regulasi yang lebih adaptif, termasuk revisi petunjuk teknis pelaksanaan PPG.

Perwakilan Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Sigit, mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi kekurangan guru akibat tingginya angka pensiun, mencapai 60–70 ribu per tahun. Kondisi ini menuntut pemerintah tidak hanya fokus pada sertifikasi guru yang sudah mengajar, tetapi juga memastikan pasokan guru profesional tetap tersedia.

Melalui forum ini, Kementerian Agama berharap lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola PPG, meningkatkan kualitas pendampingan peserta, memperluas akses guru terhadap pendidikan profesi, serta menjamin keberlanjutan program. PPG ditegaskan bukan sekadar sertifikasi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan kualitas guru Indonesia di masa depan.

Tim Schoolmedia