Krisis Iklim dan Kekuasaan yang Kehilangan Arah

Schoolmedia News Jakarta = Di sebuah gang sempit di Jakarta Timur, pagi itu, Siti menimbang sampah dapurnya. Plastik dipisahkan, sisa makanan dikumpulkan untuk kompos, dan botol-botol disusun rapi dalam karung bekas beras. Rutinitas ini sudah ia jalani bertahun-tahun—jauh sebelum pemerintah menggaungkan gerakan memilah sampah dari sumber.

“Kalau tidak mulai dari rumah, dari mana lagi?” katanya.

Namun, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, pertanyaan itu justru berbalik arah. Bukan lagi sekadar apa yang bisa dilakukan warga, melainkan apa yang belum dilakukan para penguasa.

Dalam siaran pers terbarunya, Greenpeace menyoroti sebuah ironi besar: masyarakat sudah mulai berubah, tetapi para pengambil kebijakan justru kehilangan arah. Di tengah krisis iklim yang kian nyata, beban tanggung jawab masih terus dilimpahkan ke pundak individu.

Padahal, kerusakan lingkungan hari ini tak lagi mengenal batas. Banjir rob di pesisir utara Jawa, kebakaran hutan yang berulang di Sumatera dan Kalimantan, hingga cuaca ekstrem yang memukul petani di dataran tinggi—semuanya menjadi bukti bahwa krisis iklim telah menjungkirbalikkan siklus kehidupan.

Manusia bukan satu-satunya yang terdampak. Ekosistem laut terancam oleh kenaikan suhu dan keasaman air, sementara di darat, satwa kehilangan habitat akibat ekspansi industri. Dalam skala sebesar ini, menyederhanakan masalah menjadi sekadar tanggung jawab individu terasa kian janggal.

Selama ini, narasi dominan tentang krisis iklim memang cenderung merata-ratakan kesalahan. Semua manusia dianggap sebagai penyumbang kerusakan. Dari narasi itu lahir berbagai ajakan: kurangi plastik, hemat energi, gunakan transportasi publik.

Ajakan itu tidak salah. Tetapi ia menyisakan pertanyaan: apakah semua orang memiliki kontribusi yang sama terhadap krisis ini?

Ilmuwan dan aktivis lingkungan Vandana Shiva menolak cara pandang tersebut. Dalam pandangannya, krisis iklim bukanlah hasil ulah seluruh umat manusia secara setara, melainkan buah dari praktik eksploitatif segelintir kelompok superkaya. Hanya sekitar satu persen populasi dunia, namun mereka bertanggung jawab atas sebagian besar kerusakan lingkungan melalui industri ekstraktif yang masif.

Hasil Riset Greenpeace

Di Indonesia, gambaran itu tampak nyata. Riset Greenpeace Indonesia pada 2024 menunjukkan hampir setengah anggota parlemen memiliki keterkaitan bisnis, terutama di sektor ekstraktif. Di kabinet periode sebelumnya, angkanya bahkan lebih tinggi.

Kelindan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Kebijakan yang lahir kerap tidak berpihak pada lingkungan, bahkan cenderung memfasilitasi eksploitasi.

Pengesahan Omnibus Law pada 2020, misalnya, dipandang banyak pihak sebagai langkah yang mempermudah investasi tetapi melemahkan perlindungan lingkungan. Revisi Undang-Undang Minerba pada tahun yang sama juga dinilai menguntungkan perusahaan tambang.

Sementara itu, regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat dan lingkungan justru berjalan di tempat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat mandek lebih dari satu dekade. Nasib serupa dialami RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

Di tingkat lokal, pendekatan serupa masih terlihat. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah menjadi contoh terbaru. Kebijakan ini mewajibkan warga memilah sampah secara mandiri untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.

Sekilas, kebijakan ini tampak progresif. Namun bagi komunitas seperti Siti, itu bukan hal baru. Banyak warga telah lebih dulu menjalankan praktik serupa tanpa dukungan memadai dari pemerintah.

Masalahnya bukan pada niat warga, melainkan pada sistem yang belum siap. Riset Greenpeace Indonesia pada 2021 menunjukkan mayoritas masyarakat sebenarnya bersedia beralih ke sistem guna ulang. Namun, minimnya fasilitas dan alternatif membuat niat itu sulit terwujud.

Di titik ini, tanggung jawab pemerintah menjadi krusial. Tanpa infrastruktur, tanpa regulasi yang menekan produsen, dan tanpa keberanian menata ulang industri, upaya individu hanya akan menjadi serpihan kecil di tengah gelombang besar eksploitasi.

Sementara itu, masyarakat justru menjadi kelompok yang paling rentan. Dari nelayan yang kehilangan hasil tangkapan hingga masyarakat adat yang terdesak dari wilayah hidupnya, dampak krisis iklim dirasakan paling berat oleh mereka yang kontribusinya paling kecil.

Masyarakat Adat Kian Tertekan 

Di Papua, misalnya, masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan justru menghadapi tekanan dari ekspansi industri dan militerisasi wilayah. Di kota-kota besar, kelas pekerja harus menanggung biaya adaptasi yang terus meningkat di tengah pendapatan yang stagnan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: masih adilkah jika tanggung jawab menjaga lingkungan sepenuhnya dibebankan pada individu?

Greenpeace menegaskan bahwa solusi krisis iklim harus bergeser dari pendekatan individual menuju perubahan struktural. Pemerintah dituntut tidak hanya mengimbau, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan perubahan itu terjadi.

Lebih dari itu, negara harus berani menekan korporasi besar dan kelompok konglomerat yang selama ini menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan. Tanpa langkah tegas, upaya kolektif masyarakat akan terus kalah oleh keputusan segelintir elite.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi pengingat bahwa waktu untuk setengah hati telah habis. Krisis iklim tidak bisa diselesaikan dengan solusi parsial.

Di gang sempit itu, Siti tetap memilah sampahnya. Tetapi kini, kesadaran itu tidak lagi cukup. Perubahan sejati menuntut lebih dari sekadar kebiasaan baik—ia membutuhkan keberanian politik.

Dan mungkin, untuk pertama kalinya, arah perubahan itu harus datang dari bawah: dari warga yang tidak lagi sekadar patuh, tetapi mulai menuntut.

Tim Schoolmedia