Schoolmedia News Jakarta = Eskalasi konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak dunia hingga menembus ambang batas psikologis. Di dalam negeri, rupiah tersungkur dan harga pangan mulai mencekik. Namun, di tengah alarm krisis yang berdering kencang, pemerintah justru dituding asyik dengan proyek mercusuar yang menguras kantong negara. Selamat datang di musim semi yang mahal.
ASAP hitam yang membubung di Selat Hormuz pekan lalu bukan sekadar residu mesiu di Timur Tengah. Bagi Indonesia, ia adalah lonceng kematian bagi stabilitas fiskal 2026. Ketika drone-drone Iran mulai bersinggungan dengan jet tempur Israel dan kapal induk Amerika Serikat, pasar energi global langsung bereaksi bak tersengat listrik. Harga minyak mentah jenis Brent melonjak drastis, melewati angka US$ 100 per barel—jauh melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampaknya menjalar hingga ke dapur-dapur di pelosok Nusantara. Dalam laporan terbaru yang dirilis Universitas Gadjah Mada (UGM), peringatan keras telah dicanangkan: nilai tukar rupiah kini terkapar di level Rp17.000 per dolar AS. Efek domino ini, menurut pakar ekonomi UGM Hani Perwitasari, akan segera menghantam harga pangan domestik.
"Pelemahan rupiah hingga level ini sangat berisiko karena ketergantungan kita pada impor bahan baku pangan masih tinggi," ujar Hani dalam rilis resmi UGM. Saat minyak dunia mahal dan rupiah melemah, biaya logistik serta impor kedelai, gandum, hingga pupuk akan membengkak. Ujungnya? Rakyat harus membayar lebih mahal untuk sepiring nasi dan tempe.
Fiskal yang Terbelah
Namun, di balik narasi "ketahanan ekonomi" yang kerap didengungkan para menteri di Lapangan Banteng—kantor Kementerian Keuangan—tersembunyi sebuah ironi yang getir. Di tengah ancaman krisis energi dan pangan, belanja negara justru dinilai tidak menunjukkan sense of crisis.
Para pengamat kebijakan publik menunjuk pada sejumlah program prioritas yang terus dipaksakan meskipun efektivitasnya diragukan. Alih-alih dialihkan untuk mempertebal subsidi energi bagi rakyat kecil atau memperkuat jaring pengaman sosial, triliunan rupiah APBN justru terserap ke dalam "lubang hitam" proyek strategis yang bersifat seremonial dan politis.
Sebut saja kelanjutan proyek mercusuar infrastruktur yang belum mendesak dan program-program makan siang gratis yang nilai anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Di tengah bayang-bayang perang, kebijakan ini dinilai seperti orang yang membeli jas mewah saat atap rumahnya mulai bocor diterjang badai.
"Pemerintah tampak gagap. Mereka ingin terlihat stabil secara politik dengan tetap menjalankan program populis, tapi mengabaikan kenyataan bahwa ruang fiskal kita makin sempit akibat kenaikan subsidi BBM yang tak terelakkan," ujar seorang ekonom senior yang enggan disebut namanya. Menurutnya, pemborosan pada program-program non-produktif inilah yang membuat Indonesia kehilangan bantalan saat krisis global benar-benar mengetuk pintu.
Ilusi Subsidi dan Beban Rakyat
Sejumlah negara tetangga telah lebih dulu mengambil langkah pahit dengan menaikkan harga BBM domestik untuk menjaga napas anggaran mereka. Indonesia masih bertahan dengan harga lama, namun harganya sangat mahal: defisit anggaran yang melebar dan risiko inflasi yang meledak di akhir tahun.
Jika harga minyak dunia menetap di atas US$ 100 per barel untuk waktu lama, pemerintah akan dihadapkan pada dua pilihan simalakama: menaikkan harga BBM yang berisiko memicu kerusuhan sosial, atau tetap menyubsidi dengan cara memangkas anggaran layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Pakar energi UGM, Rachmawan Budiarto, mengingatkan bahwa ketergantungan pada energi fosil adalah "leher yang diserahkan kepada orang lain". Tanpa langkah taktis untuk diversifikasi energi dan efisiensi belanja yang nyata, Indonesia hanya akan menjadi penonton pasif dalam drama geopolitik dunia yang menguras harta negara.
Masalah utama kabinet saat ini bukan hanya pada faktor eksternal (perang), melainkan pada krisis responsivitas internal. Ada beberapa titik krusial yang perlu dikritisi secara tajam:
Prioritas yang Salah Kaprah: Di saat rakyat menghadapi kenaikan harga beras dan minyak goreng, pemerintah tetap mengucurkan dana masif untuk proyek-proyek yang tidak memberikan dampak langsung pada daya beli masyarakat dalam jangka pendek.
Inersia Birokrasi: Meskipun Bank Indonesia sudah memberikan sinyal waspada terhadap pelemahan rupiah, koordinasi antar-kementerian untuk menahan laju impor pangan tampak berjalan di tempat. Pemerintah lebih sibuk memoles citra lewat program bantuan sosial yang seringkali tumpang tindih.
Transparansi APBN: Anggaran negara seolah menjadi "cek kosong" bagi kepentingan politik jangka pendek. Tidak ada upaya nyata untuk melakukan realokasi anggaran dari proyek mercusuar ke sektor pertanian dan energi terbarukan yang lebih mendesak untuk menjaga kemandirian bangsa.
Kini, bola panas ada di tangan Presiden. Apakah ia akan terus mempertahankan program-program "titipan" yang boros anggaran, atau berani mengambil langkah berani untuk melakukan penghematan nasional?
Jika tidak segera berbenah, lonjakan harga minyak dari Teluk Persia ini bukan hanya akan membakar cadangan devisa kita, tapi juga menghanguskan harapan rakyat akan kesejahteraan yang stabil. Selat Hormuz mungkin jauh, tapi dampaknya bisa sangat dekat: di dompet dan piring makan kita semua.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar