Hindari ‘Learning Loss’, Pemerintah Batalkan Rencana Sekolah Daring April 2026
JAKARTA, Schoolmedia News = Pemerintah secara resmi membatalkan wacana penerapan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring (online) bagi siswa sekolah yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada April 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya penurunan capaian belajar atau learning loss pada siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor pendidikan. Berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian, diputuskan bahwa pembelajaran tatap muka harus tetap diprioritaskan.
"Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring (tatap muka) bagi siswa," ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).
Sebelumnya, wacana sekolah daring sempat mencuat sebagai salah satu strategi efisiensi dan penghematan energi nasional untuk mengantisipasi potensi krisis energi akibat dinamika geopolitik global. Namun, setelah melalui kajian mendalam bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, pemerintah menilai kebijakan tersebut tidak mendesak untuk diterapkan saat ini.
Pratikno menambahkan, meski sempat ada diskusi mengenai metode hybrid (gabungan luring dan daring), fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program prioritas nasional, seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
"Mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini," tegasnya.
Sebagai gantinya, langkah efisiensi energi dan birokrasi akan tetap dijalankan di sektor lain tanpa mengorbankan layanan publik esensial. Pemerintah akan mendorong penghematan melalui pengurangan perjalanan dinas non-esensial, optimalisasi rapat daring bagi aparatur sipil negara, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) yang terukur.
Pemerintah juga memastikan bahwa layanan medis dan sektor pelayanan masyarakat lainnya tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar