Schoolmedia News Jogyakarta = Kondisi ketahanan energi nasional berada dalam posisi mengkhawatirkan menyusul menipisnya cadangan pasokan operasional bahan bakar minyak (BBM) nasional. Pemerintah didorong untuk segera melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan ketergantungan impor hingga mempercepat implementasi energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa cadangan pasokan operasional BBM saat ini hanya mampu bertahan selama 20 hingga 23 hari. Angka ini terpaut jauh di bawah standar ketahanan energi internasional yang idealnya mencapai 90 hari.
Kondisi ini mulai memicu keresahan masyarakat, terutama menjelang momentum mudik Idul Fitri. Di beberapa wilayah di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, dilaporkan terjadi fenomena aksi borong (panic buying) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Deendarlianto menilai situasi ini sebagai "alarm" keras bagi pemerintah. Menurut dia, akar persoalan terletak pada melebarnya jurang antara produksi domestik dan konsumsi nasional.
"Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya, kita harus mengimpor dalam jumlah besar untuk menutup celah tersebut," ujar Deendarlianto, Kamis (12/3/2026), di Yogyakarta.
Kerentanan Geopolitik
Ketergantungan yang tinggi terhadap impor menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap guncangan geopolitik global. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, seperti ketegangan antara Iran dan Israel, berpotensi besar mengganggu jalur distribusi energi internasional.
"Saat terjadi gangguan jalur distribusi, pasokan bisa terhambat dan harga minyak internasional otomatis melonjak. Kita berada dalam posisi yang sangat bergantung pada stabilitas global," lanjut Guru Besar Teknik Mesin UGM tersebut.
Meski situasi terjepit, Deendarlianto melihat adanya celah peluang. Kenaikan harga minyak dunia seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing energi terbarukan yang selama ini sulit berkembang karena kalah murah dibandingkan bahan bakar fosil.
Ia mendorong percepatan kebijakan energi baru, seperti:
Mandatori B40: Pemanfaatan minyak sawit hingga 40 persen dalam campuran solar.
E10 Bioetanol: Pemanfaatan singkong atau tebu untuk campuran bensin.
"Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan menjadi lebih kompetitif. Ini momentum tepat untuk mempercepat hilirisasi riset ke skala industri," tegasnya.
Kemandirian Energi
Lebih lanjut, PSE UGM menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri untuk membangun kemandirian energi. Hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan menjadi kunci agar Indonesia tidak terus terjebak dalam krisis energi yang berulang setiap kali tensi global memanas.
Menurut Deendarlianto, kedaulatan sektor energi hanya bisa dicapai jika ada keberanian politik (political will) dalam menentukan arah kebijakan. Indonesia dianggap memiliki posisi tawar yang kuat untuk keluar dari jebakan impor jika konsisten beralih ke sumber energi domestik yang berkelanjutan.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar