Schoolmedia News Jakarta = Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi memulai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sosial nasional melalui Kick Off Meeting Sinkronisasi Program Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Tahun 2026 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum—yang akrab disapa Lisa—menegaskan bahwa penyelarasan program lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi syarat mutlak untuk mencapai target Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Mengejar Target Indeks Modal Manusia
Lisa menjelaskan bahwa Kemenko PMK memegang mandat sebagai koordinator pencapaian Indeks Modal Manusia (IMM). Keberhasilan indeks ini sangat bergantung pada intervensi kunci di sektor pendidikan dan kesehatan, di mana kualitas keluarga menjadi fondasi utamanya.
“Forum ini adalah ruang untuk melihat secara jujur capaian kita. Berbagai tantangan yang masih ada menjadi dasar penentuan isu fokus dalam Sasaran Kinerja Program (SKP) 2026,†ujar Lisa.
Ia menekankan bahwa sejalan dengan tema RKP 2026, yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutanâ€, penguatan kualitas SDM harus dimulai dari lingkup terkecil: keluarga.
Persoalan Perkawinan Anak dan Kekerasan Digital
Dalam evaluasi kinerjanya, Deputi Lisa memaparkan sejumlah raport merah dan tantangan berat yang masih menghantui pembangunan manusia di Indonesia:
Pembangunan Keluarga: Partisipasi keluarga dan ketangguhan ekonomi keluarga dinilai belum optimal.
Perlindungan Anak: Masih tingginya angka anak tidak sekolah, kesehatan jiwa anak yang terabaikan, praktik perkawinan anak, serta kekerasan terhadap anak yang merambah ke ranah digital.
Pemberdayaan Perempuan: Ketimpangan akses pendidikan, rendahnya partisipasi di sektor formal, dan hambatan norma sosial.
Disabilitas dan Lansia: Minimnya akurasi data, kebijakan daerah yang belum merata, serta infrastruktur yang belum ramah terhadap kelompok rentan.
“Fokus kita di 2026 bukan sekadar mengejar angka indikator, tetapi memastikan regulasi dan implementasi program di lapangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,†tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Sebagai Kunci
Kemenko PMK menyadari bahwa kompleksitas isu kependudukan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Oleh karena itu, Kick Off Meeting ini melibatkan belasan instansi strategis, mulai dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian PPN/Bappenas, KPPPA, Kemensos, Kemenkes, hingga Polri dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Sinergi ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki keterpaduan dan konsistensi, sehingga tidak ada tumpang tindih anggaran maupun program di lapangan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Capaian pembangunan keluarga dan kependudukan hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama dengan RKP 2026 sebagai rujukan utama,†tutup Lisa.
Melalui langkah awal ini, pemerintah menargetkan tahun 2026 menjadi momentum akselerasi bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan persoalan sosial dasar dan mulai membangun struktur kependudukan yang lebih berkualitas dan produktif.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar