Listrik, Investasi, dan Janji Pertumbuhan, Proyek Energi Rp70 Triliun: Siapa Diuntungkan?

Istana dan Ambisi Energi Hijau

Schoolmedia News Jakarta = Pertemuan di Istana Merdeka pada Kamis siang itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla, yang datang bersama Solihin Jusuf Kalla. Di ruang yang kerap menjadi saksi keputusan strategis negara, pembicaraan kali ini berfokus pada satu isu mendesak: energi.

Usai pertemuan, Jusuf Kalla tampil sebagai juru bicara yang lugas. Ia menyebut diskusi dengan Presiden menitikberatkan pada peningkatan kapasitas energi nasional—sebuah prasyarat yang, menurutnya, tak terelakkan jika Indonesia ingin menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan 5 hingga 6 persen, bahkan hingga 8 persen, disebutnya akan mustahil tercapai tanpa pasokan energi yang memadai.

“Kita berbicara lama dengan Bapak Presiden untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia, yang kita kenal sebagai swasembada energi,” kata Kalla. Ia menambahkan, pihaknya telah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 1.500 megawatt dan siap melanjutkan pembangunan tambahan 2.000 megawatt, termasuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Di balik angka-angka itu, tersimpan ambisi yang lebih besar: mempercepat transisi menuju energi bersih. Kalla menegaskan bahwa Presiden menyetujui percepatan pembangunan energi hijau sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Energi, dalam konteks ini, bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi bagi industrialisasi dan ekspansi ekonomi.

Kebutuhan listrik nasional diperkirakan akan melonjak seiring meningkatnya aktivitas industri dan konsumsi masyarakat. Tanpa intervensi signifikan, kesenjangan antara pasokan dan permintaan energi berpotensi menjadi hambatan serius. Dalam kerangka itu, proyek-proyek pembangkit listrik yang direncanakan menjadi jawaban jangka menengah hingga panjang.

Nilai investasi yang dibutuhkan pun tidak kecil. Jusuf Kalla menyebut angka Rp60 hingga Rp70 triliun untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, ia memastikan bahwa proyek telah memiliki desain dan lokasi yang jelas. Tahap berikutnya tinggal pembahasan teknis dan percepatan realisasi investasi.

“Desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan teknisnya,” ujarnya.

Pernyataan itu mencerminkan optimisme, sekaligus menegaskan pendekatan yang cenderung pragmatis: proyek harus segera berjalan, investasi harus segera masuk. Dalam logika pembangunan, kecepatan sering kali menjadi kunci.

Namun, pertemuan itu tidak hanya membahas urusan domestik. Presiden Prabowo dan Jusuf Kalla juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu internasional. Kawasan Thailand Selatan, yang masih menghadapi persoalan keamanan dan perdamaian, menjadi salah satu topik pembicaraan. Selain itu, dinamika geopolitik di Pakistan dan Afghanistan turut disinggung.

Pembahasan lintas isu ini menunjukkan bahwa agenda energi nasional tidak berdiri sendiri. Stabilitas kawasan dan dinamika global turut memengaruhi arah kebijakan dalam negeri. Dalam dunia yang saling terhubung, energi, ekonomi, dan politik luar negeri menjadi satu paket yang tak terpisahkan.

Meski demikian, detail teknis dari proyek-proyek energi yang direncanakan masih belum diungkap secara rinci. Bagaimana komposisi energi hijau yang akan dikembangkan, sejauh mana keterlibatan swasta, serta bagaimana mitigasi dampak lingkungan akan dilakukan, masih menjadi pertanyaan terbuka.

Pertemuan di Istana Merdeka itu, pada akhirnya, lebih dari sekadar diskusi rutin. Ia mencerminkan upaya pemerintah untuk menjawab tantangan struktural dalam pembangunan: menyediakan energi yang cukup, bersih, dan berkelanjutan. Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, energi menjadi kunci—dan sekaligus ujian.

Ekspansi Energi Terbarukan 

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla menunjukkan arah kebijakan yang jelas: mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi melalui ekspansi energi. Namun ada beberapa hal yang patut dicermati secara kritis.

Pertama, narasi “energi hijau” masih terdengar normatif. PLTA memang tergolong energi bersih, tetapi pembangunan skala besar kerap menimbulkan persoalan sosial dan ekologis, seperti relokasi warga dan kerusakan ekosistem. Tanpa transparansi detail proyek, klaim keberlanjutan berisiko menjadi sekadar jargon.

Kedua, ketergantungan pada investasi besar (Rp60–70 triliun) membuka pertanyaan tentang skema pendanaan. Jika terlalu bertumpu pada swasta atau investor asing, ada potensi kompromi terhadap kedaulatan energi—ironis bagi agenda “swasembada energi” yang diusung.

Ketiga, asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi otomatis membutuhkan lonjakan energi perlu ditinjau ulang. Banyak negara mulai mengarah pada efisiensi energi dan ekonomi rendah karbon, bukan sekadar menambah kapasitas produksi listrik.

Terakhir, percepatan proyek sering kali berhadapan dengan kualitas tata kelola. Tanpa pengawasan ketat, proyek infrastruktur energi rawan terhadap pembengkakan biaya, korupsi, atau ketidakefisienan.

Dengan kata lain, agenda energi ini memang strategis, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada detail implementasi—bukan sekadar komitmen politik di tingkat elite.

Tim Schoolmedia