Menyingkap “Hantu-Hantu” Koruptif dalam Film Ghost In The Cell

Menembus Dinding Lapas, Menguak “Hantu-Hantu” Korupsi

Schoolmedia News Jakarta = Suasana ruang diskusi itu terasa hangat, namun sarat kegelisahan. Film Ghost In The Cell baru saja selesai diputar, menyisakan sunyi sejenak sebelum percakapan tentang korupsi—yang sering kali terasa jauh—menjelma menjadi begitu dekat, bahkan personal. Di ruang itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menghadirkan lebih dari sekadar tontonan; mereka membuka ruang refleksi.

Diskusi film ini menjadi bagian dari rangkaian “Resonansi Film Day”, sebuah upaya ICW mengemas isu korupsi dalam medium yang lebih komunikatif. Setelah pemutaran, para penonton diajak menyelami lebih dalam gagasan di balik film bersama sutradara dan para aktor, serta pegiat antikorupsi.

Bagi sang sutradara, kegelisahan terhadap praktik korupsi bukanlah hal baru. Ia menuturkan, pengalaman membaca berita pada 2018 tentang koruptor kelas kakap yang dipenjara justru memunculkan ironi: hukuman yang semestinya menjadi ruang penegakan keadilan berubah menjadi ruang privilese. Penjara, yang idealnya menjadi simbol pertanggungjawaban, justru menghadirkan ketimpangan baru.

Kegelisahan itu kemudian menjelma menjadi Ghost In The Cell. Film ini mengambil latar kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan—sebuah ruang tertutup yang sering luput dari sorotan publik. Di sana, narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga hidup dalam bayang-bayang kekerasan, praktik koruptif, dan penindasan struktural. Ketegangan meningkat ketika seorang narapidana baru masuk, disusul kematian demi kematian yang mengerikan.

Namun, film ini tidak berhenti pada kisah horor atau thriller semata. Ia menjadi metafora tentang “hantu-hantu” korupsi yang terus menghantui sistem—tak kasat mata, tetapi nyata dampaknya.

Koordinator ICW menilai, film ini berhasil mematahkan anggapan bahwa korupsi adalah isu yang berat dan sulit dicerna publik. Dengan pendekatan kreatif, film mampu menjembatani jarak antara realitas kompleks dengan pengalaman penonton sehari-hari. Diskusi pun menjadi lebih hidup karena isu yang diangkat terasa relevan.

Salah satu sorotan penting dalam diskusi adalah korupsi sumber daya alam. Jenis korupsi ini dinilai memiliki daya rusak yang jauh melampaui sekadar kerugian finansial negara. Dampaknya merambah lingkungan, menghancurkan ekosistem, dan meninggalkan beban bagi generasi mendatang. Masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi menjadi kelompok paling rentan, sering kali tanpa suara dalam proses yang menentukan nasib mereka.

Film ini, sebagaimana diungkapkan dalam diskusi, menyinggung praktik korupsi di sektor tambang, termasuk tambang nikel. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di tambang ilegal, tetapi juga dalam operasi yang secara formal dinyatakan legal. Di titik inilah film berfungsi sebagai pengingat: legalitas tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan.

Bagi salah satu aktor yang terlibat, isu korupsi dan kesewenang-wenangan bukan sekadar bahan peran. Ia mengaku telah lama memiliki kegelisahan serupa, bahkan pernah menyaksikan langsung dinamika konflik di masa lalu. Pengalaman tersebut membuatnya lebih mudah menghidupkan karakter—karena figur-figur dalam film terasa begitu dekat dengan realitas.

Ia berharap film ini dapat menjangkau generasi muda, mendorong mereka untuk berani bersuara. Dalam konteks yang lebih luas, keberanian untuk berbicara menjadi langkah awal dalam melawan praktik-praktik yang merusak.

Di sisi lain, muncul pertanyaan dari peserta diskusi: apakah film dengan muatan kritik sosial berisiko ditinggalkan penonton karena dianggap kurang menghibur? Sang sutradara menjawab dengan tegas, bahwa film tidak semata-mata soal mempertahankan basis penggemar atau mengejar keuntungan. Film, baginya, adalah medium untuk membuka cara pandang—mengajak penonton melihat realitas dari perspektif yang berbeda.

“Film harus punya urgensi,” ujarnya. Keresahan yang diangkat haruslah menjadi keresahan bersama, sehingga tercipta koneksi antara pembuat dan penonton.

Menjelang akhir acara, suasana mencair. Lelang merchandise hasil kolaborasi seniman menjadi penutup yang meriah, sekaligus simbol bahwa seni dan advokasi dapat berjalan beriringan. Namun, yang tertinggal bukanlah sekadar cendera mata, melainkan percakapan yang terus bergema.

Diskusi Ghost In The Cell menunjukkan bahwa film dapat menjadi pintu masuk untuk memahami isu kompleks seperti korupsi sumber daya alam. Melalui narasi dan visual, sesuatu yang sebelumnya terasa jauh kini menjadi dekat, bahkan mendesak.

Di tengah realitas korupsi yang kerap berulang, mungkin yang dibutuhkan bukan hanya data dan laporan, tetapi juga cerita—cerita yang mampu menggugah, mengusik, dan pada akhirnya, menggerakkan.

Tim Schoolmedia