Sejumlah Pejabat Eselon 1 dan 2 Miliki 100 Dapur MBG

Schoolmedia News Jakarta = Di tengah ambisi besar negara menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi jutaan anak, sebuah temuan mengejutkan membuka sisi gelap yang tak banyak terlihat publik: dugaan penguasaan ratusan dapur MBG oleh pejabat aktif.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyebut adanya indikasi seorang pejabat setingkat Eselon I dan II yang memiliki lebih dari 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—unit dapur yang menjadi tulang punggung program MBG.

“Jumlahnya tidak kira-kira, di atas 100,” ujar Boyamin, menggarisbawahi skala dugaan yang ia sebut sebagai “mengagetkan”.

Temuan ini bukan berdiri sendiri. Sebelumnya, Boyamin juga mengungkap dugaan serupa pada pejabat setingkat Eselon I yang memiliki sekitar 20 dapur MBG. Jika benar, pola ini menunjukkan kemungkinan adanya konsentrasi pengelolaan dapur dalam lingkar kekuasaan tertentu.

Dalam sistem yang seharusnya terbuka dan berbasis kebutuhan masyarakat, kepemilikan dapur oleh pejabat aktif menjadi persoalan serius. Bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi masuk ke wilayah konflik kepentingan—bahkan kolusi.

“Seharusnya pejabat tidak boleh punya dapur umum,” kata Boyamin. “Ini rawan konflik kepentingan dan bisa berujung pada praktik nepotisme.”

Celah Pengawasan Disiasati

Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dapur tersebut diduga berada di wilayah-wilayah jauh dari pusat pengawasan. Daerah dengan minim kontrol justru menjadi ruang yang paling rentan disusupi kepentingan.

Boyamin mengindikasikan adanya afiliasi antara dapur-dapur tersebut dengan pejabat tertentu, yang membuat proses pengawasan semakin sulit ditembus.

Dalam waktu dekat, data lengkap temuan ini akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk penyelidikan lebih lanjut, serta kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.

Temuan MAKI ini muncul di tengah penyidikan besar yang tengah dilakukan oleh Kejagung terhadap dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya mengumumkan penetapan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka:

• Dadan Hindayana
• Sonny Sonjaya
• Loedwijk Pusung

Mereka diduga melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa program MBG. Modusnya mencakup penyusunan kebutuhan yang tidak sesuai realitas hingga markup harga.

Beberapa pengadaan yang disorot antara lain:

• Motor listrik puluhan ribu unit senilai sekitar Rp1 triliun
• Sepatu, tablet, hingga televisi dengan indikasi markup
• Penunjukan mitra SPPG yang tidak memenuhi syarat

Lebih jauh, penyidik menemukan bahwa sejumlah yayasan mitra SPPG justru terafiliasi dengan para tersangka dan menerima insentif hingga miliaran rupiah per hari.

Program Sosial Dalam Taruhan

Program MBG dirancang sebagai intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun ketika tata kelolanya diduga dibajak oleh kepentingan elite, tujuan mulia itu terancam menyimpang.

Kepemilikan dapur oleh pejabat aktif bukan sekadar pelanggaran etika—ia berpotensi memengaruhi distribusi anggaran, kualitas layanan, hingga keberlanjutan program itu sendiri.

Kini, sorotan publik mengarah pada dua hal: sejauh mana praktik ini terjadi, dan siapa saja yang terlibat.

Bagi aparat penegak hukum dan pimpinan baru BGN, ini bukan hanya soal penindakan, tetapi juga momentum untuk membenahi sistem secara menyeluruh.

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran negara—melainkan masa depan generasi yang seharusnya menerima manfaat dari program ini.

Tim Schoolmedia