Krisis Lingkungan Kian Mengkhawatirkan, WALHI Bentuk Aliansi Daulat Sumatera

Schoolmedia News Jakarta - Sembilan Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Pulau Sumatera mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) sebagai wadah perjuangan bersama untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat yang terancam oleh krisis ekologis yang semakin meluas.

Deklarasi dilakukan dalam konsolidasi regional yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, pada 24-25 Mei 2026. Aliansi ini menghimpun WALHI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

Dalam pernyataannya, Andalas menilai kondisi ekologis Sumatera telah mencapai titik kritis. Kerusakan hutan, sungai, kawasan gambut, pesisir, dan lahan masyarakat terus berlangsung akibat ekspansi industri ekstraktif, lemahnya tata kelola sumber daya alam, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Aliansi tersebut mencatat sekitar 5 juta warga miskin di Sumatera menjadi kelompok yang paling rentan terhadap krisis iklim dan bencana ekologis. Mereka menghadapi berbagai dampak mulai dari kehilangan nyawa akibat banjir, longsor, kebakaran hutan, dan abrasi pantai, hingga kehilangan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pekebun.

Selain itu, masyarakat juga menghadapi ancaman berkurangnya akses terhadap air bersih, meningkatnya risiko penyakit pascabencana, serta konflik agraria yang berujung pada penggusuran dan migrasi paksa.

Direktur WALHI Aceh Ahmad Shalihin mengatakan Aceh saat ini berada dalam fase darurat ekologis akibat tingginya laju deforestasi dan alih fungsi daerah aliran sungai. Kerusakan kawasan hulu disebut telah meningkatkan frekuensi banjir dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga di berbagai kabupaten.

Di Sumatera Utara, WALHI menyoroti ancaman terhadap Ekosistem Leuser dan Batang Toru yang selama ini menjadi habitat satwa kunci sekaligus penyangga kehidupan masyarakat. Direktur WALHI Sumatera Utara Rianda Purba menyebut pembukaan hutan dan ekspansi proyek ekstraktif telah memperbesar risiko bencana ekologis di sejumlah wilayah, termasuk Medan, Langkat, hingga kawasan Tapanuli.

“Kondisi darurat ini bukan lagi sekadar prediksi, melainkan telah terbukti nyata melalui berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Rianda.

Sementara itu, WALHI Sumatera Barat mencatat aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah merusak lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di sembilan kabupaten dan kota. Sejak 2012 hingga 2026, sedikitnya 50 orang dilaporkan meninggal akibat aktivitas tambang ilegal tersebut.

Direktur WALHI Sumatera Barat Tommy Adam menilai lemahnya penegakan hukum membuat praktik tambang ilegal terus berkembang. Selain merusak lingkungan, aktivitas itu juga memicu kekerasan terhadap warga dan pejuang lingkungan yang menolak keberadaan tambang.

Di Riau, persoalan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman utama. Direktur WALHI Riau Eko Yunanda menyebut tingginya jumlah titik panas menunjukkan kegagalan tata kelola kawasan gambut yang selama ini didominasi konsesi industri ekstraktif.

Menurut dia, degradasi gambut dan deforestasi di kawasan hulu telah memperburuk bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatera. Tragedi banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 disebut menjadi bukti nyata dampak kerusakan lingkungan yang berlangsung secara sistematis.

Persoalan serupa juga ditemukan di Jambi. WALHI menyoroti peminggiran masyarakat adat dari ruang hidup mereka akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan. Masyarakat Suku Anak Dalam menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena kehilangan kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan.

Di Bengkulu, konflik agraria masih menjadi persoalan serius. WALHI mencatat sedikitnya 17 titik konflik lahan dengan luas mencapai 87.588 hektar yang belum terselesaikan. Organisasi itu juga menyoroti meningkatnya kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah.

Adapun di Sumatera Selatan, WALHI mencatat 33 hingga 34 kejadian banjir dan longsor sepanjang Januari hingga awal Maret 2026 yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Bencana tersebut berdampak pada lebih dari 26.000 kepala keluarga dan merendam lebih dari 25.000 rumah.

Kerusakan lingkungan juga terjadi di wilayah pesisir. WALHI Kepulauan Bangka Belitung melaporkan kerusakan ekosistem terumbu karang mencapai 67.000 hektar akibat ekspansi pertambangan timah. Di sisi lain, luas mangrove yang tersisa kini hanya sekitar 33.000 hektar setelah mengalami kehilangan besar dalam beberapa dekade terakhir.

Sementara itu, WALHI Lampung menyoroti buruknya tata kelola sampah dan minimnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Organisasi tersebut menilai pembangunan kota kerap mengabaikan daya dukung lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan tata ruang.

Melalui deklarasi Andalas, sembilan WALHI daerah menilai pemerintah daerah di seluruh Sumatera gagal melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemerintah juga dinilai belum mampu membangun kerja sama lintas provinsi yang memandang Sumatera sebagai satu kesatuan ekologi.

Karena itu, Andalas mendesak pemerintah pusat dan seluruh gubernur di Sumatera segera menggelar pertemuan khusus untuk merumuskan agenda penyelamatan ekologis secara terpadu. Selain itu, mereka menuntut pengakuan wilayah kelola rakyat, pencabutan izin konsesi yang merusak lingkungan, perlindungan kawasan pesisir, penguatan penegakan hukum terhadap korporasi pelaku perusakan lingkungan, serta pemulihan ekosistem penting seperti hutan, gambut, mangrove, dan daerah aliran sungai.

“Sumatera harus dipandang sebagai satu tubuh ekologis yang saling terhubung. Kerusakan di satu wilayah akan berdampak pada wilayah lain,” demikian pernyataan bersama Aliansi Daulat Sumatera.

Tim Schoolmedia

Sumber : Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia