Membeli Masa Depan dengan Tunjangan Profesi Guru

YOGYAKARTA Schoolmedia News – Di sebuah ruang kelas SDN Lempuyangan 1, Shinta Puspitasari tampak sibuk menata alat peraga warna-warni di atas meja siswanya. Tak ada lagi wajah lesu atau keluhan klasik tentang "gaji guru yang seadanya". Shinta adalah potret guru masa kini di Yogyakarta yang mulai merasakan angin segar perubahan lewat Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Bagi Shinta, lembaran rupiah yang masuk ke rekeningnya setiap bulan sejak Mei 2025 itu bukan sekadar tambahan dapur. TPG adalah "bahan bakar" baru untuk mesin inovasinya yang sempat tersendat. Perjalanan meraih sertifikat pendidik itu ia kenang sebagai masa-masa yang menguras peluh. Ia harus berjibaku membagi waktu antara kewajiban mengajar di kelas, menuntaskan tugas Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menumpuk, hingga menghadapi ujian kompetensi yang menentukan nasib.

“Sertifikat pendidik itu bukan sekadar syarat administrasi. Itu bukti bahwa kami, guru, harus terus belajar demi memberikan yang terbaik bagi murid,” ujar Shinta saat ditemui, Minggu (10/5).

Kini, setelah status "Guru Profesional" resmi disandangnya, Shinta tak lagi merasa terbebani untuk membeli buku latihan membaca atau perangkat kreatif lainnya. TPG digunakannya secara presisi: menambal kebutuhan keluarga sekaligus mendanai eksperimen metode belajar yang lebih menyenangkan bagi para siswanya.

Fenomena serupa berdenyut di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Di sekolah ini, sekitar 85 persen tenaga pendidiknya telah mengantongi sertifikat pendidik. Sang kepala sekolah, Siswanto, mengamati pergeseran psikologis yang signifikan pada staf pengajarnya.

“Ketika kesejahteraan guru terjamin, fokus mereka bergeser. Bukan lagi berpikir besok makan apa, tapi bagaimana berinovasi di kelas dan memberikan pendampingan maksimal bagi murid,” ungkap Siswanto tegas.

Salah satu yang merasakan dampak tersebut adalah Mega Ayu Wulandari. Guru Bahasa Inggris ini memandang TPG sebagai bentuk "surat cinta" dari negara atas dedikasinya. Dengan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok—sekitar Rp2,9 juta sesuai golongannya—Mega merasa memiliki keleluasaan finansial untuk meningkatkan kapasitas diri.

Baginya, uang tersebut adalah modal untuk mengikuti seminar, pelatihan, hingga melanjutkan studi. “Saya bisa membeli perangkat pendukung pembelajaran dan mengembangkan media ajar yang lebih inovatif tanpa harus menguras tabungan keluarga,” tutur Mega. Baginya, profesionalisme adalah harga mati yang membutuhkan investasi nyata.

Upaya Memulihkan Martabat

Tak jauh dari ruang Mega, Aulia Diah Pratiwi, guru Bimbingan dan Konseling, memandang TPG dari sudut pandang yang lebih mendalam: martabat. Baginya, proses panjang mendapatkan sertifikasi adalah ujian komitmen terhadap profesi yang seringkali dianggap sebelah mata.

“Ada rasa bangga. TPG adalah pengakuan bahwa profesi guru adalah fondasi pembangunan bangsa,” kata Aulia. Dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil, ia merasa lebih leluasa memberikan bimbingan emosional dan karier bagi murid-muridnya tanpa terdistraksi oleh urusan domestik yang mencekik.

Kisah-kisah dari sudut Yogyakarta ini menjadi bukti bahwa kebijakan kesejahteraan yang tepat sasaran mampu mengubah wajah pendidikan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemendikdasmen tidak akan berhenti di sini.

“Kami memahami masih ada tantangan di daerah-daerah lain, namun negara hadir dan terus bekerja agar kesejahteraan guru semakin baik dari waktu ke waktu,” kata Nunuk.

Targetnya jelas: menciptakan guru-guru yang sejahtera, adaptif, dan siap membimbing generasi depan. Di Yogyakarta, TPG telah membuktikan bahwa ketika perut guru kenyang dengan martabat, maka otak dan hati mereka akan sepenuhnya tercurah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perjalanan masih panjang, namun dari ruang-ruang kelas di Lempuyangan, optimisme itu mulai mekar.

Tim Schoolmedia