Kemen PPPA Kecam Dugaan Kasus Pelecehan Seksual oleh 16 Mahasiswa Fakultas Hukum UI

Schoolmedia News Jakarta = Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus yang bermula dari percakapan di grup digital ini menjadi alarm keras bagi institusi pendidikan tinggi untuk memperketat pengawasan ruang aman, termasuk dalam interaksi daring.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan pelecehan seksual secara verbal dan daring yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar percakapan grup digital yang berisi konten merendahkan martabat perempuan—melibatkan mahasiswi hingga dosen—viral di media sosial.

Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (14/4/2026), menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun. Menurut dia, perilaku yang merendahkan perempuan di ruang digital bukan sekadar "candaan", melainkan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia yang menciptakan atmosfer akademik yang toksik dan tidak aman.

"Kami mengecam keras segala bentuk pelecehan terhadap perempuan, termasuk yang dilakukan melalui grup percakapan digital. Tindakan tersebut tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman, khususnya di ruang akademik," ujar Arifah di Jakarta.

Penegakan UU TPKS 

Kemen PPPA mendorong agar investigasi yang tengah dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UI berjalan secara transparan dan akuntabel. Arifah menekankan bahwa penanganan kasus ini harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS sendiri telah mengatur secara spesifik mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam regulasi tersebut, pelaku dapat dijerat hukuman meski kekerasan terjadi di ruang siber. Kemen PPPA meminta agar universitas tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada 16 mahasiswa tersebut jika terbukti melanggar kode etik dan hukum.

"Proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, terlepas dari siapa pelaku maupun latar belakang keluarganya. Kami berkomitmen mengawal kasus ini agar korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan keadilan," tegas Arifah.

Selain aspek hukum, pemerintah menyoroti pentingnya perlindungan psikologis bagi para penyintas. Risiko reviktimisasi—di mana korban justru disalahkan atau identitasnya tersebar—menjadi kekhawatiran utama. Kemen PPPA meminta UI memastikan kerahasiaan identitas korban tetap terjaga dan memberikan layanan pemulihan trauma yang komprehensif.

Normalisasi Kekerasan

Secara sosiologis, kasus ini mencerminkan fenomena locker room talk atau obrolan ruang ganti yang kerap menormalisasi pelecehan seksual sebagai bahan gurauan. Arifah mengimbau masyarakat untuk berhenti menormalisasi pola komunikasi seperti itu karena menjadi akar dari kekerasan seksual yang lebih serius.

Lingkungan pendidikan, lanjut Arifah, memiliki kewajiban moral untuk memperkuat edukasi mengenai etika, penghormatan, dan kesetaraan gender. Ia mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika melihat atau mengalami kekerasan melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.

"Penanganan kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi lintas sektor, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun institusi pendidikan," pungkasnya.

1. Tahap Inisiasi (Awal 2026): Terbentuknya sebuah grup percakapan digital yang eksklusif terdiri dari sekelompok mahasiswa (diduga 16 orang) dari angkatan tertentu di FHUI.

2. Eskalasi Konten: Grup yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial berubah menjadi wadah berbagi foto, komentar seksis, dan narasi pelecehan terhadap mahasiswi serta staf pengajar (dosen). Objek pelecehan seringkali diambil dari media sosial pribadi korban tanpa izin.

3. Kebocoran Informasi (Minggu Kedua April 2026): Salah satu anggota atau pihak yang memiliki akses ke grup tersebut merasa tidak nyaman dan melakukan tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti. Bukti tersebut kemudian diunggah ke media sosial (X/Twitter atau Instagram) melalui akun base kampus atau akun anonim.

4. Viralitas dan Respons Publik (13-14 April 2026): Unggahan tersebut memicu gelombang kemarahan publik. Netizen menyoroti fakta bahwa pelaku berasal dari Fakultas Hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum dan etika.

5. Respons Institusi dan Negara (14 April 2026): Satgas PPKPT UI melakukan investigasi internal. Di saat yang sama, Menteri PPPA mengeluarkan pernyataan resmi mengecam tindakan tersebut dan menuntut penerapan UU TPKS.

   B. Dampak yang Ditimbulkan

1. Dampak Psikologis pada Korban:

• Trauma dan Kecemasan: Mahasiswi dan dosen yang menjadi obyek pembicaraan mengalami tekanan mental, perasaan tidak aman saat berada di lingkungan kampus, dan paranoia terhadap interaksi digital.

• Penurunan Produktivitas Akademik: Rasa malu dan takut bertemu pelaku di ruang kelas dapat menurunkan konsentrasi dan motivasi belajar/mengajar.

2. Dampak Institusional (Universitas Indonesia):

• Degradasi Reputasi: Sebagai universitas nomor satu di Indonesia, keterlibatan mahasiswa FHUI dalam kasus pelecehan mencoreng nama baik institusi di mata internasional dan nasional.

• Krisis Kepercayaan: Munculnya keraguan dari orang tua mahasiswa dan calon mahasiswa mengenai keamanan lingkungan belajar di UI.

3. Dampak Sosial dan Budaya:

• Erosi Etika Profesi Hukum: Calon penegak hukum yang sudah melakukan pelanggaran etika berat sejak masa kuliah memberikan preseden buruk bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.

• Pemicu Diskusi Publik: Kasus ini memaksa masyarakat untuk mendefinisikan ulang batas antara "candaan" dan "pelecehan" di ruang digital, serta mendorong implementasi UU TPKS yang lebih agresif di sektor pendidikan.

  Tim Schoolmedia