72 Kelompok Masyarakat Sipil Dunia Mendesak Lembaga Keuangan Publik Jepang Untuk Menolak Dukungan Ekspansi LNG Tangguh di Papua Barat, Indonesia
Jakarta Schoolmedia News = Sebanyak 72 organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara di dunia turut menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada sejumlah lembaga keuangan publik Jepang. Surat ini menyerukan agar Jepang menolak menyediakan dukungan finansial dan asuransi publik dalam rencana perluasan proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Tangguh di Provinsi Papua Barat, Indonesia.
Petisi tersebut disampaikan pada 24 Februari 2026 kepada Menteri Keuangan Jepang, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Presiden Japan Bank for International Cooperation (JBIC), serta Ketua dan CEO Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).
Surat itu menegaskan bahwa dukungan terhadap ekspansi proyek LNG tersebut justru akan memperburuk krisis iklim, mengancam lingkungan hidup dan hak asasi masyarakat lokal, serta menghambat transisi energi adil di Indonesia.
Menurut para organisasi pendukung surat tersebut, ekspansi proyek LNG Tangguh terutama yang mencakup pengembangan lapangan gas baru dan teknologi penangkapan karbon (CCUS), akan menambah ketergantungan pada bahan bakar fosil dan tidak sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global pada 1,5°C.
Mengapa Dukungan Jepang Ditolak?
Dalam surat itu, para penandatangan mengemukakan enam alasan utama mengapa lembaga keuangan publik Jepang tidak boleh mendukung ekspansi proyek LNG Tangguh:
1. Dampak Lingkungan, Sosial dan HAM sejak Awal Proyek
Pembangunan awal proyek LNG Tangguh sejak 2005 telah berdampak buruk terhadap ekosistem kawasan, termasuk hutan mangrove serta kehidupan masyarakat adat setempat. Konsultasi yang bermakna dengan masyarakat lokal dinilai tidak memadai, dan bahkan akses masyarakat terhadap sumber daya alam menjadi terbatas.
2. Penekanan Ruang Sipil di Papua
Aktivitas masyarakat sipil dan perjuangan masyarakat Papua atas hak atas tanah dan sumber daya sering kali dihadapkan pada tindakan represif. Keberadaan proyek dianggap memperkuat kehadiran militer dan aparat di wilayah yang penuh ketegangan, sehingga mengancam ruang demokrasi masyarakat adat.
3. Tidak Konsisten dengan Tujuan Perjanjian Paris
Penambahan infrastruktur gas baru dianggap tidak konsisten dengan target 1,5°C karena pada banyak analisis (termasuk dari International Energy Agency) disebutkan bahwa tidak ada ruang untuk ekstraksi bahan bakar fosil baru jika target tersebut ingin dicapai.
4. Pelanggaran Janji G7
Jepang bersama negara-negara G7 pernah berkomitmen menghentikan dukungan publik baru untuk energi fosil tanpa mitigasi emisi yang jelas. Namun pemberian dukungan untuk ekspansi LNG justru bertentangan dengan komitmen ini.
5. Penangkapan Karbon (CCUS) Bukan Solusi Sejati
Teknologi CCUS yang direncanakan untuk proyek ini dinilai sebagai solusi semu karena tidak dapat menangkap semua emisi gas rumah kaca. Teknologi ini justru dapat memperpanjang masa hidup bahan bakar fosil.
6. Memperpanjang Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil dan Menghambat Transisi Energi di Indonesia
Proyek LNG Tangguh merupakan salah satu sumber produksi gas terbesar di Indonesia. Ekspansi kapasitas produksinya hanya akan memperkuat ketergantungan energi negara terhadap gas fosil, sehingga transisi menuju energi bersih menjadi tertunda.
Kaitan Jepang dan Proyek LNG Tangguh
Proyek LNG Tangguh yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan salah satu pusat produksi gas terbesar di Indonesia, dengan kapasitas tahunan sekitar 11,4 juta ton LNG dari tiga train produksi.
Konsorsium yang mengoperasikan proyek ini dipimpin oleh BP plc sebagai operator utama, dan hampir 46 persen sahamnya dimiliki oleh perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Corporation, INPEX Corporation, ENEOS Xplora, LNG Japan Corporation, serta Mitsui & Co., Ltd., serta Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC).
Lembaga keuangan publik Jepang — JBIC dan NEXI — juga pernah memberikan dukungan finansial terhadap proyek ini dua kali sebelumnya, masing-masing pada tahap awal dan ekspansi fasilitas produksi.
Seruan Untuk Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan
Uli Arta Siagian, Koordinator Kampanye Nasional dari WALHI, menegaskan bahwa untuk mencegah bencana iklim seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada akhir 2025, rencana perluasan proyek seperti LNG Tangguh harus dihentikan. Menurutnya, negara-negara harus segera beralih ke energi bersih dan terbarukan yang adil bagi masyarakat.
Sementara itu, Maikel Peuki, Direktur Eksekutif WALHI Papua, mengungkap kekhawatiran tentang dampak sosial dan ekologis yang terus terjadi di Papua. Ia menyoroti rusaknya hutan mangrove di Teluk Bintuni dan berkurangnya ruang hidup masyarakat adat sebagai konsekuensi dari proyek yang terus berkembang tanpa konsultasi yang memadai.
Novita Indri dari Trend Asia juga menegaskan bahwa solusi teknologi semu seperti CCUS tidak akan memangkas emisi secara signifikan, dan hal ini harus dipertimbangkan oleh lembaga keuangan Jepang saat menilai dukungan mereka.
Surat terbuka ini bukan sekadar kritikan terhadap proyek tertentu, tetapi juga seruan kepada Jepang dan lembaga keuangannya untuk mengambil peran bertanggung jawab dalam perjuangan global melawan krisis iklim, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal di Papua.
Dengan demikian, transisi menuju masa depan energi berkelanjutan yang adil dan berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi sebuah urgensi yang tak bisa ditunda.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar