Di Balik Harapan Menteri PPPA: Mampukah Sekolah Rakyat Bertahan?

Schoolmedia News Bali = Suara anak-anak berseragam putih biru terdengar riuh di halaman Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Di ruang kelas bercat terang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, duduk berdampingan dengan para siswa, mendengarkan cerita mereka tentang cita-cita dan pelajaran favorit. Kunjungan itu, kata dia, bukan sekadar seremoni.

Sekolah Rakyat, ujar Arifah, adalah bagian dari program prioritas Presiden untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. “Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” katanya.

Di SRMP 17 Tabanan, terdapat 74 siswa yang seluruhnya berasal dari keluarga kurang mampu. Kepala sekolah, Putu Jaya, mengaku melihat perubahan nyata dalam beberapa bulan terakhir. “Kedisiplinan mereka meningkat, semangat gotong royong tumbuh. Anak-anak ini kini punya rasa tanggung jawab yang kuat,” ujarnya.

Namun, di balik optimisme itu, terselip pertanyaan: apakah Sekolah Rakyat benar-benar akan menjadi model sekolah ramah anak seperti yang diharapkan, atau sekadar proyek kebijakan yang hangat di awal lalu redup oleh waktu?

Ruang Aman, Bukan Sekadar Bebas Kekerasan 

Arifah menekankan bahwa perlindungan anak tak berhenti pada pencegahan kekerasan fisik. Sekolah, menurut dia, harus menjadi ruang aman secara psikologis dan sosial—tempat anak merasa dihargai, didengar, dan dilindungi.

“Ketika anak merasa aman dan nyaman, proses belajar akan lebih maksimal dan karakter positif terbentuk,” kata Arifah.

Di bangku belakang kelas, Komang (13 tahun) mengangguk pelan. Ia anak seorang buruh bangunan. Sebelum masuk Sekolah Rakyat, ia hampir putus sekolah karena orang tuanya kesulitan membayar biaya pendidikan. “Di sini saya tidak takut lagi dimarahi karena tidak punya buku. Semua sudah disediakan,” katanya lirih.

Ibunya, Ni Luh Sariasih, menuturkan rasa lega yang tak bisa disembunyikan. “Dulu saya takut anak saya berhenti sekolah seperti saya dulu. Sekarang saya lihat dia semangat belajar. Saya hanya bisa berharap sekolah ini terus ada,” ujarnya.

Cerita-cerita seperti inilah yang menjadi dasar optimisme pemerintah: Sekolah Rakyat bukan hanya soal gedung dan kurikulum, melainkan soal martabat anak-anak miskin yang selama ini terpinggirkan.

Namun sejumlah pengamat pendidikan mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak menjelma menjadi sistem paralel yang secara tidak langsung mengelompokkan anak miskin dalam satu wadah tersendiri.

Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas, menilai gagasan memperluas akses patut diapresiasi, tetapi desain kebijakan harus cermat. “Kalau tidak hati-hati, Sekolah Rakyat bisa menciptakan segregasi sosial baru. Anak miskin sekolah di ‘sekolah khusus’, sementara sekolah umum tetap berjalan dengan standar berbeda,” ujarnya.

Ia mempertanyakan keberlanjutan anggaran dan kualitas guru. Sekolah yang ramah anak, kata dia, bukan hanya soal fasilitas gratis, tetapi juga kompetensi pendidik, rasio guru dan murid, serta sistem evaluasi yang konsisten.

“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya kuat di tahap awal karena sorotan politik, lalu melemah ketika perhatian publik beralih,” kata Darmaningtyas.

Kritik serupa datang dari pengamat kebijakan publik, Ina Primiana. Ia mengingatkan bahwa memutus rantai kemiskinan tidak cukup dengan membuka akses pendidikan. “Harus ada integrasi dengan kebijakan kesejahteraan keluarga. Kalau orang tuanya tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem, anak akan tetap menghadapi tekanan sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Tantangan Mutu dan Stigma Masyarakat 

Putu Jaya, Kepala SRMP 17 Tabanan, menyadari tantangan itu. Ia menolak jika Sekolah Rakyat dianggap sebagai sekolah kelas dua. “Kami ingin membuktikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa berprestasi jika diberi kesempatan,” katanya.

Namun, ia tak menampik bahwa stigma masih ada. Beberapa orang tua di sekitar sekolah, menurut dia, sempat meragukan kualitas Sekolah Rakyat. “Kami harus bekerja lebih keras menunjukkan mutu pembelajaran.”

Seorang siswa lain, Made (14 tahun), mengaku pernah diejek teman lamanya karena bersekolah di Sekolah Rakyat. “Katanya itu sekolah orang miskin. Tapi saya tidak malu. Di sini gurunya baik dan kami diajarkan disiplin,” ujarnya.

Bagi Arifah, tantangan stigma justru menjadi alasan memperkuat pendekatan ramah anak. Ia mengapresiasi guru dan tenaga kependidikan yang berupaya menciptakan lingkungan belajar suportif dan inklusif. Pendidikan karakter, kata dia, harus berjalan beriringan dengan akademik.

Pertanyaan Besar Masa Depan SR

Pertanyaan terbesar kini adalah keberlanjutan. Apakah Sekolah Rakyat akan diperluas secara sistematis ke daerah lain? Bagaimana standar mutunya dijaga? Dan apakah program ini terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional secara utuh?

Pengamat pendidikan Jejen Musfah menilai pemerintah perlu transparan soal indikator keberhasilan. “Harus ada ukuran jelas: apakah lulusan Sekolah Rakyat memiliki capaian akademik setara atau lebih baik dari sekolah lain? Bagaimana angka lanjut sekolahnya?” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat. “Sekolah ramah anak tidak bisa dibangun hanya lewat instruksi kementerian. Harus ada pengawasan publik dan keterlibatan orang tua.”

Di Tabanan, sore itu, para siswa pulang dengan langkah ringan. Komang mengayuh sepeda tuanya melewati sawah, membawa buku pelajaran yang kini tak lagi menjadi beban biaya. Di wajahnya, tersirat harapan sederhana: bisa melanjutkan sekolah hingga SMA.

Sekolah Rakyat, bagi mereka, bukan sekadar program pemerintah. Ia adalah kemungkinan—tentang masa depan yang tak lagi dikunci oleh kemiskinan.

Namun sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia kerap menunjukkan satu pola: semangat awal yang menggebu, lalu pelan-pelan memudar oleh persoalan anggaran, koordinasi, dan perubahan politik.

Sekolah Rakyat kini berada di persimpangan itu. Ia bisa menjadi model sekolah ramah anak yang inklusif dan bermutu, atau menjadi catatan kaki dalam daftar panjang program pendidikan yang tak pernah tuntas.

Sejumlah catatan penting yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Program Sekolah Raykat ;

1. Risiko Segregasi Sosial – Perlu desain kebijakan yang memastikan Sekolah Rakyat tidak menciptakan pengelompokan anak miskin secara permanen.

2. Keberlanjutan Anggaran – Transparansi dan jaminan pembiayaan jangka panjang menjadi kunci agar program tidak berhenti di tengah jalan.

3. Standar Mutu Guru – Rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi guru harus setara atau lebih baik dari sekolah reguler.

4. Integrasi Kebijakan Sosial – Program pendidikan perlu diiringi kebijakan pengentasan kemiskinan keluarga.

5. Pengawasan dan Evaluasi Publik – Indikator keberhasilan harus terukur dan diumumkan secara berkala.

Sekolah Rakyat telah menyalakan harapan. Kini, tantangannya adalah menjaga nyala itu tetap terang—bukan sekadar hangat sesaat.

Tim Schoolmedia