Schoolmedia News Jakarta Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan melalui Konsolidasi Daerah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat di Bandung pada Jumat (13/2).
Kegiatan ini menjadi ruang penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Barat untuk membangun kerangka kerja bersama dan memperkuat komitmen kolektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah daerah merupakan kunci dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
“Tujuan dari pendidikan nasional kita untuk melahirkan pendidikan, mewujudkan pendidikan yang bermutu. Terlebih khusus lagi ini terkait dengan penguatan peran dari pemerintah daerah, sebab regulasi kita sudah menetapkan bahwa pendidikan dasar dan menengah didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Jadi ada pembagian kewenangan, pembagian tanggung jawab dalam hal ini,†ujar Atip.
Ia menekankan bahwa pembagian kewenangan tersebut harus direalisasikan secara nyata, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. “Pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini harus direalisasikan, paling tidak untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan.
Karena terbukti wilayah kita yang sangat luas ini tidak mungkin kita menerapkan kebijakan juga regulasi yang 100 persen sentralistik. Sebagaimana halnya juga tidak mungkin melakukan desentralisasi yang murni dan 100 persen. Maka konsolidasi daerah itu harus meletakkan kembali pada garis yang benar,†jelas Atip.
Wamen Atip juga memaparkan sejumlah program prioritas, mulai dari wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, serta kesejahteraan guru, hingga pengembangan talenta dan prestasi peserta didik. Selain itu, pemenuhan dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah menjadi perhatian utama pemerintah.
“Mohon Bapak dan Ibu kepala dinas untuk memprioritaskan sekolah yang pada kondisi rusak berat. Nah, untuk tahun sekarang di anggaran awal itu kan untuk 11 ribu, kemudian kita sudah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) karena ini diarahkan oleh Presiden pada Hari Guru Nasional, beliau meminta ditambah 60 ribu,†jelasnya.
Selain aspek infrastruktur, Wamen Atip juga menekankan pentingnya penguatan karakter melalui tujuh kebiasaan, perbaikan sistem penerimaan murid baru, pelaksanaan tes kemampuan akademik untuk satuan pendidikan dasar dan SMP, serta penguatan literasi dan numerasi.
Ia menegaskan bahwa konsolidasi daerah harus diarahkan untuk mendukung percepatan dan penguatan implementasi program-program tersebut, sekaligus memperkuat kerja sama dan optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Konsolidasi daerah itu harus diarahkan untuk itu. Jadi itu bukan hanya sekadar representasi simbol keberadaan UPT, tetapi representasi fungsional untuk mengakselerasi sekaligus menjembatani pelaksanaan program-program di tingkat daerah. Oleh karenanya koordinasi, kerja sama, dan konsultasi dengan kepala dinas itu sebuah keniscayaan,†ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat, Komalasari, menegaskan bahwa konsolidasi daerah menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
“Melalui kegiatan konsolidasi daerah pada hari ini sampai dengan tanggal 15 kita bersama-sama menyelaraskan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah kebijakan. Yang kedua memperkuat koordinasi dan sinergi peran antara pusat dan daerah. Melalui konsolidasi ini kami juga ingin kita bersama-sama mengidentifikasi isu, tantangan, dan kebutuhan daerah dalam implementasi pendidikan, terutama pada program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sekolah terintegrasi, dan Standar Pelayanan Minimal,†ujar Komalasari.
Ia menambahkan bahwa forum ini juga diarahkan untuk menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti di daerah. “Melalui konsolidasi ini kita akan merumuskan solusi, langkah tindak lanjut, dan kesepakatan bersama sebagai perbaikan pelaksanaan program di daerah berdasarkan isu, tantangan, dan berbagai kebutuhan daerah. Serta yang terpenting melalui konsolidasi ini kita mendorong terakomodasinya kebijakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam APBD sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan,†ujar Komalasari.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam implementasi program prioritas Kemendikdasmen, yang menegaskan keseriusan pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan berdampak nyata. Selain itu, diselenggarakan BBPMP Jabar Award sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan kinerja baik dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar